Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) melanjutkan pembahasan substansi materi. Pembahasan itu berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2026) dengan dipimpin oleh Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan.
PARLEMENTARIA, Surabaya – Penguatan substansi pada RUU Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) dinilai dapat memberikan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia, khususnya kepada kelompok rentan yang menghadapi persoalan hukum di luar negeri.
PARLEMENTARIA, Karawang — Komisi XII DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia, khususnya proyek strategis nasional yang tengah dibangun di Karawang, Jawa Barat. Investasi besar yang mencapai miliaran dolar ini dinilai menjadi tonggak penting dalam mendorong transisi energi bersih sekaligus pertumbuhan ekonomi nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya minyak dan gas (migas), harus berpijak pada prinsip kemanfaatan nyata bagi masyarakat daerah. Ia menilai, ada ketidaksinkronan antara berbagai regulasi terkait pengelolaan migas.
PARLEMENTARIA, Karawang – Komisi XII DPR RI mendorong pengembangan industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang berkelanjutan sebagai langkah strategis memperkuat energi bersih nasional. Hal tersebut ditegaskan dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke kawasan industri baterai EV di Karawang, Jawa Barat, guna memastikan industri ini tidak hanya tumbuh, tetapi juga selaras dengan prinsip keberlanjutan dan mendukung transisi energi nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI dorong tindak lanjut atas aspirasi perwakilan Asosiasi Penyuluh Pertanian terkait penyelesaian status kepegawaian dan pengangkatan PPPK penyuluh pertanian. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan bahwa DPR mendukung penuh aspirasi para penyuluh, khususnya dalam upaya mempercepat pengangkatan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang saat ini masih berstatus PPPK paruh waktu.
PARLEMENTARIA, Jakata – Munculnya kasus pelecehan seksual di salah satu universitas ternama, Universitas Indonesia (UI), yang melibatkan belasan pelaku kini tengah menjadi sorotan tajam. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut secara transparan dan tanpa pandang bulu.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menegaskan pentingnya perlindungan hak warga yang tergusur akibat proyek di kawasan Situ Rompong, Tangerang, Banten. Menurutnya, lahan seluas 6,1 hektar yang meliputi danau ini memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait dengan penanganan yang melibatkan banyak komisi di DPR RI.
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI mempertegas dasar pengaturan teknik wawancara dalam penyelidikan serta mekanisme gelar perkara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 dalam sidang pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK). Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang yang dihadiri secara daring di Ruang Puspanlak, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan kekecewaan mendalam atas sikap pemerintah yang dinilai melepaskan tanggung jawab. Ia menyoroti pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menyebutkan bahwa kasus PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) bukan merupakan kasus perselisihan hubungan industrial.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Adi Wiryatama, mendorong pemerintah memberikan dukungan kepada para pengelola gajah wisata di tengah kebijakan pelarangan aktivitas gajah tunggang. Ia menilai kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan solusi konkret agar tidak berdampak pada keberlangsungan usaha dan kesejahteraan satwa.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni menyoroti mengenai pengelolaan dana pensiun para mantan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Menurutnya, terdapat prinsip krusial yang belum terjelaskan secara gamblang dalam rapat tersebut, yakni prinsip keterpisahan kekayaan antara perusahaan dengan dana pensiun.