Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa KMP Putri Yasmin di Selat Lombok, KMP Mutiara Sentosa II di Sumenep, KMP Prince Soya di Samarinda, dan KMP Nurul Salsa di Kepulauan Selayar bukan kejadian acak. Baginya, empat kecelakaan beruntun itu justru menunjukkan kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari capaian pembangunan fisik maupun pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, ukuran utama pembangunan harus terlihat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pergantian pimpinan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dilakukan dengan menempatkan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar Panggah Susanto sebagai Wakil Ketua BAM DPR RI menggantikan Agun Gunandjar Sudarsa. Pergantian tersebut diresmikan dalam rapat BAM di Ruang Rapat BAM DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026), yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan Himpunan Pertanian Merah Putih berperan sebagai off-taker hasil pertanian. Menurutnya, peran tersebut dapat mencakup pembinaan dan pendampingan petani, pengelolaan resi gudang, serta fasilitasi akses pasar.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Insiden terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II di perairan Sumenep, Jawa Timur, menjadi sorotan dari parlemen. Merespons kejadian tersebut, Komisi V DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keselamatan pelayaran nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menyoroti lemahnya pengawasan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai akar masalah di balik rentetan tragedi kecelakaan transportasi laut di Indonesia. Menurutnya, kelemahan sistemik ini bersumber dari adanya regulasi teknis yang dinilai melemahkan fungsi pengawasan Syahbandar dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni menilai peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi momentum untuk merefleksikan sekaligus merawat berbagai capaian yang telah diraih bangsa. Menurutnya, kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai perjalanan sejarah, tetapi harus diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan dan kemajuan kehidupan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, menegaskan bahwa pengawalan terhadap sengketa lahan pertanian, konflik pertanahan, dan penetapan kawasan hutan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama DPR RI dalam membela hak-hak rakyat di daerah.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria, sengketa lahan pertanian, dan perambahan kawasan hutan tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi semata. Diperlukan political will yang kuat dari pemerintah pusat serta koordinasi terpadu antar-kementerian agar persoalan klasik yang kerap berulang di daerah dapat tuntas secara mendasar.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mendorong pemerintah memperkuat digitalisasi manuskrip, kitab, dan berbagai peninggalan sejarah sebagai bagian dari strategi pelestarian cagar budaya. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan warisan pengetahuan tetap dapat diakses generasi mendatang, termasuk ketika peninggalan fisik terdampak bencana.
PARLEMENTARIA, Batam – Kedaulatan data hingga perlindungan masyarakat dari dampak negatif kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) menjadi perhatian Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI) BKSAP DPR RI. Pesatnya perkembangan AI dinilai perlu diimbangi dengan regulasi yang komprehensif agar pertumbuhan teknologi tetap sejalan dengan kepentingan nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong pengetahuan lokal masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi bagian dari strategi pelindungan dan mitigasi cagar budaya. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai wilayah yang rawan bencana.