Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Batam – Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI) BKSAP DPR RI mulai memetakan sejumlah substansi yang dinilai mendesak untuk memperkuat tata kelola kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) nasional. Mulai dari kerangka hukum yang mengikat dan berbasis risiko, penanganan deepfake, voice cloning dan disinformasi, hingga penguatan perlindungan data pribadi.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terlibat lebih jauh dalam menyelesaikan polemik penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perancangan Perkotaan (SKKNI-RK). Menurutnya, Kemnaker memiliki kewenangan penting untuk memastikan penyusunan standar kompetensi tersebut berjalan sesuai ketentuan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan harus mampu menjawab perubahan dunia kerja, termasuk meningkatnya jumlah pekerja informal dan pekerja berbasis platform digital. Regulasi baru dinilai perlu memberikan kepastian pelindungan bagi kelompok pekerja yang selama ini berada di wilayah abu-abu.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menekankan pentingnya mitigasi komprehensif terhadap potensi bencana dalam penyelenggaraan ibadah haji. Selain faktor geopolitik dan ekonomi, potensi bencana alam dinilai perlu menjadi bagian dari skema antisipasi pemerintah, terutama menjelang keberangkatan jemaah.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta usulan BPIH 2027 sebesar Rp107,34 juta per jemaah dikaji secara menyeluruh. Menurutnya, kenaikan hampir Rp20 juta dibandingkan tahun sebelumnya harus memiliki dasar yang rasional serta memberikan manfaat nyata bagi jemaah.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Kota Palangka Raya dalam rangka membahas Program Pembangunan Infrastruktur, Kamis (20/8/2026). Menerima kunjungan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Syauqie mendorong sinergi pusat dan daerah dalam mengoptimalkan kebutuhan infrastruktur masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI menyoroti celah pengawasan kargo yang dinilai masih memungkinkan barang berbahaya lolos hingga masuk ke dalam kapal. Untuk itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus pun mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerapkan skema Regulated Agent atau Agen Terinspeksi sebagai lapisan pemeriksaan sebelum barang diberangkatkan melalui jalur laut.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menerima audiensi Pengurus Pusat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (PP HIMPAUDI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan regulasi serta peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD non-formal.
PARLEMENTARIA, Batam – Indonesia dinilai perlu bergerak lebih cepat membangun ekosistem kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) secara menyeluruh agar tidak hanya menjadi pengguna maupun pasar teknologi global. Anggota Panitia Kerja (Panja) AI Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Galih Dimuntur Kartasasmita bahkan mendorong pembahasan AI ditingkatkan melalui pembentukan panitia khusus (Pansus) yang melibatkan lintas komisi di DPR RI.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Penanganan cagar budaya saat terjadi bencana dinilai perlu didukung standar operasional prosedur (SOP) yang jelas agar proses penyelamatan dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terencana. Langkah tersebut penting untuk memastikan penanganan tidak baru dilakukan setelah bencana terjadi.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Evita Nursanty menegaskan Undang-Undang (UU) Penyiaran yang berlaku saat ini sudah terbilang lama sehingga memerlukan revisi menyeluruh agar relevan dengan dinamika teknologi saat ini. Oleh karena itu, Evita menekankan perlunya keadilan dan keseimbangan aturan (equal playing field) antara lembaga penyiaran konvensional (free-to-air) dan platform digital yang kini kian marak.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mendorong Kementerian Koperasi memperkuat pengawasan terhadap koperasi, terutama menyusul adanya koperasi bermasalah yang merugikan masyarakat. Ia menilai persoalan tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola dan sistem pengawasan koperasi.