•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

RUU Migas Anyar Digodok, Jawab Tantangan Tata Kelola dan Kepastian Hukum

Politik dan Keamanan14 April 2026

RUU Migas Anyar Digodok, Jawab Tantangan Tata Kelola dan Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) tengah disiapkan sebagai regulasi baru untuk menggantikan UU lama yang dinilai tak lagi memadai. Komisi XII DPR RI selaku pengusul beleid mengatakan, pembaruan regulasi diperlukan menyusul banyaknya pasal yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

14 April 2026

Legislator Minta RUU Migas Anyar Jawab Tiga Isu Krusial Bidang Energi

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Minta RUU Migas Anyar Jawab Tiga Isu Krusial Bidang Energi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) diharapkan mampu menjawab tiga isu besar sektor energi, yakni kelembagaan hulu migas, beban subsidi terhadap badan usaha, serta minimnya cadangan energi nasional. Isu-isu tersebut mengemuka dalam pembahasan awal di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Perkuat Teknokrasi KSP untuk Kawal Program Prioritas

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Perkuat Teknokrasi KSP untuk Kawal Program Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, kembali menekankan pentingnya penguatan aspek teknokrasi di tubuh Kantor Staf Presiden (KSP). Aspek itu penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.

Komisi XIII DPR: KSP Perlu Jadi Solusi Bottleneck Aspirasi DPR ke Pusat

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII DPR: KSP Perlu Jadi Solusi Bottleneck Aspirasi DPR ke Pusat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti hambatan (bottleneck) yang dihadapi anggota DPR saat menyampaikan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan (dapil) kepada kementerian dan lembaga (K/L), khususnya bagi anggota yang bertugas di alat kelengkapan dewan (AKD) yang tidak memiliki kemitraan langsung dengan K/L terkait.

Mekanisme Check and Balances Harus Ada dalam RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Mekanisme Check and Balances Harus Ada dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Darmadi Durianto mengingatkan potensi risiko sentralisasi dalam penetapan Data Dasar Nasional (DDN) pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Berangkat dari kekhawatiran tersebut, ia menekankan pentingnya mekanisme check and balances demi mencegah penyalahgunaan data dalam kebijakan publik.

Ahmad Irawan Dorong Kaji Skema Petroleum Fund dalam RUU Migas

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Ahmad Irawan Dorong Kaji Skema Petroleum Fund dalam RUU Migas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Irawan menyoroti gagasan pembentukan petroleum fund atau dana abadi migas sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya energi nasional dalam RUU Migas. Ia menilai konsep tersebut perlu dipersiapkan secara matang agar tidak mengulang kegagalan lembaga serupa sebelumnya.

MKD: Hak Imunitas Bukan Berarti Anggota DPR Kebal Hukum

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

MKD: Hak Imunitas Bukan Berarti Anggota DPR Kebal Hukum

PARLEMENTARIA, Pontianak - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Agung Widyantoro, menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR tidak berarti seorang anggota DPR memiliki kekebalan hukum sehingga tidak bisa dituntut. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja MKD DPR RI ke Kepolisian Resor Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada Senin (13/4/2026).

Serap Aspirasi di Kepri, Pansus DPR Dorong Penguatan Regulasi Hukum Perdata Internasional

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi di Kepri, Pansus DPR Dorong Penguatan Regulasi Hukum Perdata Internasional

PARLEMENTARIA, Batam – Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (13/4/2026). Kunjungan kerja ini dalam rangka untuk mengetahui kondisi dan permasalahan hukum perdata lintas negara di wilayah perbatasan sekaligus menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan.

Pansus DPR Serap Masukan di Bali, RUU Hukum Perdata Internasional Dinilai Mendesak

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Pansus DPR Serap Masukan di Bali, RUU Hukum Perdata Internasional Dinilai Mendesak

PARLEMENTARIA, Denpasar - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali untuk menyerap masukan dari para pemangku kepentingan terkait urgensi pembentukan regulasi yang mengatur perkara perdata lintas negara. Kunjungan kerja tersebut berlangsung di Denpasar, Bali, Senin (13/4/2026)

Komisi XIII Dorong Restorative Justice Berbasis Pemenuhan Hak Korban dalam RUU PSdK

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Dorong Restorative Justice Berbasis Pemenuhan Hak Korban dalam RUU PSdK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan pendekatan restorative justice dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdK). Hal ini sebagai upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berorientasi pada korban.

Ahmad Irawan Usulkan Penambahan Pasal terkait Pengaturan Data Lintas Batas Negara dalam RUU SDI

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Ahmad Irawan Usulkan Penambahan Pasal terkait Pengaturan Data Lintas Batas Negara dalam RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Irawan memberikan komentar terkait dengan penjelasan Pasal 2 huruf B dalam Rapat Penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia (Panja).

Firman Soebagyo Soroti Desentralisasi Data saat Bahas Asas dan Tujuan RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Firman Soebagyo Soroti Desentralisasi Data saat Bahas Asas dan Tujuan RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menekankan pentingnya penguatan prinsip desentralisasi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Panitia Kerja (panja) Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).