Telusuri semua artikel berita korpolkam
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi mempertanyakan kejelasan struktur kelembagaan antara Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) dan Forum Komunikasi Pengelola Air Limbah Domestik (Forkalim). Struktur kedua lembaga tersebut dinilai berpotensi tumpang tindih dalam bagan organisasi yang dipaparkan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi mempersoalkan tingkat kebocoran jaringan air minum di seluruh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Indonesia yang dinilainya masih bertahan di atas 40 persen selama bertahun-tahun. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg dengan PERPAMSI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026), Mulyadi mengingatkan bahwa standar kebocoran yang dapat ditoleransi seharusnya berada di bawah 20 persen.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus mengedepankan prinsip kehati-hatian agar mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, regulasi tersebut tidak boleh disusun secara tergesa-gesa hingga berpotensi bertentangan dengan aturan hukum lain, termasuk aspek hak asasi manusia (HAM).
PARLEMENTARIA, Bandung – Keresahan pemerintah daerah terkait ancaman pelanggaran aturan batas maksimal belanja pegawai mulai menemukan titik terang. Komisi II DPR RI menyatakan telah merumuskan solusi konkret bersama pemerintah untuk mengatasi persoalan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya terkait beban belanja aparatur.
PARLEMENTARIA, Malang - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI terus memperkuat diplomasi Indonesia dengan menggandeng pemerintah daerah sebagai mitra strategis. Melalui kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Malang, BKSAP DPR RI menilai diplomasi tidak hanya dijalankan di tingkat nasional, tetapi juga dapat diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Bandung – Komisi II DPR RI mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merespons dan melaksanakan berbagai program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat dinilai berhasil menjalankan peran strategis sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat.
PARLEMENTARIA, Serang – Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya mengawal percepatan pelaksanaan Program Prioritas Nasional sekaligus mendukung Pemerintah Provinsi Banten menjaga momentum pembangunan yang telah dicapai. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyebutkan, Provinsi Banten memiliki posisi strategis sebagai simpul perekonomian nasional sekaligus daerah penyangga kawasan ibu kota.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI mendorong agar penyusunan RUU tersebut dilakukan melalui harmonisasi konsepsi dengan seluruh peraturan perundang-undangan terkait. Wakil Ketua Pansus, TA Khalid, menyampaikan penyusunan RUU tentang Daerah Kepulauan perlu dilakukan melalui harmonisasi dengan berbagai regulasi terkait agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung mengingatkan bahwa penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi wajib tunduk pada implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85 Tahun 2013. Putusan tersebut secara ketat membatasi ruang gerak pihak swasta di sektor sumber daya air guna menjaga amanat konstitusi.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendukung investigasi total dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara yang memicu terjadinya blackout di Sumatra dan sejumlah wilayah di Indonesia. Ia meminta Polri untuk segera menemukan dan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dari kasus ini.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi meminta ketegasan sikap dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) terkait produk yang sebenarnya mereka hasilkan selama ini. Mulyadi menyoroti ironi nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dinilainya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan selama puluhan tahun.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Reformasi terhadap pengawasan internal Polri terus didorong setelah adanya kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oknum polisi kepada istri sirinya. Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez menyebut pengawasan Polri perlu bertransformasi dari model reaktif menjadi pencegahan berbasis risiko.