Komisi XIII DPR: KSP Perlu Jadi Solusi Bottleneck Aspirasi DPR ke Pusat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti hambatan (bottleneck) yang dihadapi anggota DPR saat menyampaikan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan (dapil) kepada kementerian dan lembaga (K/L), khususnya bagi anggota yang bertugas di alat kelengkapan dewan (AKD) yang tidak memiliki kemitraan langsung dengan K/L terkait.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kantor Staf Presiden (KSP), Senin (13/4/2026), yang membahas optimalisasi peran KSP dalam koordinasi dan percepatan program prioritas pemerintah. “Saya sendiri melihat untuk antar Komisi XIII dengan teman-teman dari KSP. Pertama, apa yang ada di dapil, yang lintas komisi kami bisa bicara dengan KSP sebenarnya,” ujar Andreas.

Lebih lanjut, dirinya menilai, KSP memiliki posisi strategis untuk menjembatani komunikasi antara DPR, khususnya Komisi XIII, dengan Presiden serta kementerian/lembaga yang tidak menjadi mitra langsung komisi. Ia menjelaskan, banyak persoalan di dapil yang bersifat lintas sektor namun tidak seluruhnya berada dalam lingkup kemitraan Komisi XIII DPR.

Kondisi ini kerap membuat aspirasi masyarakat sulit tersampaikan kepada kementerian/lembaga terkait. “Kemudian yang berikut yang berkaitan dengan mitra, karena tadi kami lihat ada deputi-deputi yang juga lintas kementerian/lembaga. Tadi masalah bottleneck saya kira di situ, kita bisa crosscheck untuk menerobos, jangan sampai terjadi bottleneck-bottleneck itu,” tegasnya.

Menurut Andreas, sinergi antara Komisi XIII DPR dan KSP menjadi penting untuk memastikan berbagai persoalan di daerah dapat ditindaklanjuti secara efektif, terutama yang berkaitan dengan program prioritas pemerintah. “Sehingga mungkin di sini ruang kerja yang bisa kita lakukan bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, terutama rakyat. Apa yang diinginkan Presiden harus kita support, karena memang banyak sekali persoalan di dapil masing-masing anggota DPR,” jelasnya.

Ia pun menambahkan, kerap terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan di tingkat pusat dengan kondisi riil yang dirasakan masyarakat di daerah. Hal ini menyebabkan masyarakat menyampaikan keluhan kepada anggota DPR, namun tidak selalu tersedia saluran komunikasi yang tepat untuk menindaklanjutinya.

“Jangan sampai kemudian ada tidak klopnya antara kepentingan kebijakan dari atas dengan apa yang dirasakan masyarakat. Mereka mengeluh ke kami, tapi kami tidak punya saluran mau bicara ke mana karena bukan mitra kita. Nah hal-hal seperti ini saya kira bisa menjadi hal yang bisa kita lakukan bersama,” pungkas Andreas. (RR/um)