Berita Korpolkam

Dana Otsus adalah Konsekuensi Kewenangan Khusus Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI TA Khalid menegaskan dana otonomi khusus (otsus) Aceh merupakan konsekuensi dari kewenangan khusus yang diberikan negara kepada Pemerintah Aceh melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Menurutnya, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak dapat dilepaskan dari keberlanjutan dana otsus.

20 Mei 2026

Revisi UUPA Perlu Sinkronkan Kewenangan Khusus Aceh dengan Kebutuhan Terkini

Revisi UUPA Perlu Sinkronkan Kewenangan Khusus Aceh dengan Kebutuhan Terkini

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI TA Khalid menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) diperlukan untuk menyinkronkan pelaksanaan kewenangan khusus Aceh dengan perkembangan situasi dan kebutuhan saat ini setelah hampir dua dekade implementasi.

Ujang Bey Tegas Minta Cabut HGU Bermasalah di Sumsel

Ujang Bey Tegas Minta Cabut HGU Bermasalah di Sumsel

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menegaskan bahwa HGU (Hak Guna Usaha) yang telah habis masa berlakunya tidak boleh lagi diperpanjang apabila menimbulkan persoalan di masyarakat. Menurutnya, keputusan terkait pencabutan HGU bermasalah harus benar-benar menjadi rekomendasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Sidang Uji Materiil KUHAP Baru: Izin Penahanan Hakim Bukan Bentuk Kekebalan Hukum

Sidang Uji Materiil KUHAP Baru: Izin Penahanan Hakim Bukan Bentuk Kekebalan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan ketentuan izin Ketua Mahkamah Agung (MA) sebelum penangkapan atau penahanan hakim dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) bukanlah bentuk kekebalan hukum bagi hakim.

Pendaftaran Tanah dalam UUPA Beri Kepastian Hukum dan Lindungi Hak Masyarakat Adat

Pendaftaran Tanah dalam UUPA Beri Kepastian Hukum dan Lindungi Hak Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menyampaikan keterangan DPR RI dalam Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 64/PUU-XXIV/2026. Dalam sidang tersebut, DPR RI menegaskan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak rakyat atas tanah yang telah ada secara historis.

Komitmen Komisi II Kawal Penyelesaian Konflik Agraria dan Tata Kelola HGU

Komitmen Komisi II Kawal Penyelesaian Konflik Agraria dan Tata Kelola HGU

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan komitmen Komisi II DPR RI dalam mengawal berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan agraria, konflik lahan, hingga tata kelola Hak Guna Usaha (HGU) di berbagai daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama sejumlah pihak yang menyampaikan pengaduan masyarakat dari Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah.

I Wayan Sudirta: Sistem Self Assessment Perkuat Perlindungan Wajib Pajak

I Wayan Sudirta: Sistem Self Assessment Perkuat Perlindungan Wajib Pajak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mengungkapkan bahwa UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan bagian dari reformasi sistem perpajakan nasional yang mengubah sistem lama menjadi sistem self assessment. Ia menjelaskan bahwa sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Baleg DPR Kaji Tumpang Tindih Penentuan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi

Baleg DPR Kaji Tumpang Tindih Penentuan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya memperkuat kepastian hukum saat meghitung kerugian negara pada perkara tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikannya saat memimpin agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama para narasumber ahli dalam rangka pemantauan dan peninjauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman 'Soft Cognitive Warfare' hingga Kesiapan Radar Pertahanan Udara

Ancaman 'Soft Cognitive Warfare' hingga Kesiapan Radar Pertahanan Udara

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti pentingnya penguatan sistem deteksi dini terpadu menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan para Kepala Staf TNI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Jurnalis dan Aktivis Indonesia Ditahan Israel, Kemlu Harus Cepat Ambil Langkah Diplomasi

Jurnalis dan Aktivis Indonesia Ditahan Israel, Kemlu Harus Cepat Ambil Langkah Diplomasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya diplomatik yang cepat dan tegas dinilai perlu segera dilakukan pemerintah Indonesia menyusul penahanan sembilan warga negara Indonesia (WNI), termasuk dua jurnalis, oleh aparat Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan keselamatan para WNI sekaligus menegaskan komitmen Indonesia terhadap prinsip kemanusiaan dan hukum internasional.

Syamsu Rizal Dorong Pemerintah Kendalikan Informasi Konflik Wamena untuk Cegah Hoaks dan Provokasi

Syamsu Rizal Dorong Pemerintah Kendalikan Informasi Konflik Wamena untuk Cegah Hoaks dan Provokasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal meminta pemerintah segera mengendalikan arus informasi terkait konflik antarsuku di Wamena, Papua Pegunungan, guna mencegah penyebaran hoaks, disinformasi, dan provokasi di media sosial. Pasalnya, pengelolaan informasi yang terpusat dan berimbang sangat penting agar situasi tidak semakin memanas dan berkembang menjadi ancaman terhadap persatuan nasional.

Pidato Presiden Terkena Framing, Pesan Utamanya Soal Optimisme dan Kemandirian Ekonomi