Telusuri semua artikel berita korpolkam
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI mendukung arahan Presiden untuk mengusut keberadaan pihak yang diduga menyokong aktivitas pertambangan ilegal di Indonesia. Pernyataan Presiden menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada lagi praktik pertambangan ilegal yang terus beroperasi tanpa penindakan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus menghadirkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, kualitas legislasi tidak hanya diukur dari jumlah undang-undang yang dihasilkan, tetapi dari manfaat yang dirasakan rakyat.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah pemerintah dalam menutup dan menertibkan aktivitas pertambangan ilegal dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mendukung langkah Presiden dan mendesak aparat penegak hukum memastikan instruksi tersebut benar-benar dieksekusi di lapangan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyambut baik apresiasi yang diberikan oleh pemerintah, khususnya Presiden RI, terhadap kinerja legislasi yang telah diselesaikan oleh dewan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Christy Barends menyambut positif perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Menurutnya, perhatian tersebut menjadi dorongan bagi Pansus untuk mempercepat proses pembahasan hingga dapat disahkan menjadi undang-undang definitif.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto yang menghadirkan langsung penerima manfaat sejumlah program pemerintah. Menurut Hinca, kehadiran masyarakat penerima manfaat menjadi bukti konkret atas program yang disampaikan Presiden sekaligus membuat pidato lebih dekat dengan rakyat.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Jelang agenda Sidang Tahunan 2026 dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD RI dan Pidato Presiden RI, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyampaikan harapannya terkait penyampaian Pidato RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahtra meyakini pentingnya pelaksanaan program-program strategis nasional yang telah dan akan dirasakan dampak positif langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wacana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tanpa memilih wakil kepala daerah perlu dikaji secara lebih mendalam. Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai persoalan utama dalam hubungan kepala daerah dan wakilnya bukan semata keberadaan jabatan wakil, melainkan soliditas serta kedewasaan politik dalam menjalankan pemerintahan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI menyetujui 14 nama calon hakim agung dan hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung (MA) Tahun 2026. Persetujuan tersebut diambil setelah delapan fraksi menyampaikan pandangan terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah dilaksanakan Komisi III DPR RI.
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dengan acara Pidato Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil menyoroti kabar tentang beredarnya pesan berisi permintaan dana partisipasi terkait proses pencalonan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung yang mengatasnamakan pimpinan Komisi III DPR RI. Ia menegaskan hal itu sepenuhnya tidak benar dan merupakan bentuk penipuan yang nyata.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan pentingnya orientasi keadilan dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Hal tersebut disampaikannya dalam rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA) Tahun 2026.