•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

DPR RI Resmi Setujui 11 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc MA Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna

Politik dan Keamanan18 Agustus 2026

DPR RI Resmi Setujui 11 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc MA Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 secara resmi menyetujui Laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung (MA) Tahun 2026.

18 Agustus 2026

RUU Komoditas Strategis Sejalan Pasal 33 UUD NRI, Cegah Praktik Under Invoicing

Politik dan Keamanan18 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

RUU Komoditas Strategis Sejalan Pasal 33 UUD NRI, Cegah Praktik Under Invoicing

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI La Tinro La Tunrung menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola dan menentukan nilai komoditas strategis nasional.

DPR Kawal Finalisasi Perpres Ojol, Tarif Orang hingga Makanan Segera Diharmonisasi

Politik dan Keamanan18 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

DPR Kawal Finalisasi Perpres Ojol, Tarif Orang hingga Makanan Segera Diharmonisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI bersama pemerintah memfinalisasi pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol) yang tidak hanya mengatur layanan angkutan orang, tetapi juga mencakup angkutan barang dan makanan. Proses harmonisasi aturan tersebut ditargetkan rampung pada akhir Agustus atau paling lambat awal September 2026.

Kawal RUU Perampasan Aset, Endang Agustina Tekankan Perlindungan Pihak Ketiga dan Cegah Kriminalisasi

Politik dan Keamanan18 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Kawal RUU Perampasan Aset, Endang Agustina Tekankan Perlindungan Pihak Ketiga dan Cegah Kriminalisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Endang Agustina, menegaskan komitmen DPR RI untuk merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dengan penuh kehati-hatian. Ia menekankan bahwa aturan tersebut harus dijalankan secara prosedural tanpa melanggar hak-hak konstitusional warga negara, khususnya bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

Mafirion Tekankan Legalitas Pengelolaan Kebun Sitaan PKH

Politik dan Keamanan18 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Mafirion Tekankan Legalitas Pengelolaan Kebun Sitaan PKH

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta pemerintah memastikan pengelolaan kebun kelapa sawit hasil penguasaan kembali oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang kini dikelola PT Agrinas Palma Nusantara tidak menimbulkan persoalan hukum baru. Penegasan tersebut disampaikan Mafirion melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria saat menanggapi konflik di sejumlah wilayah Riau di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Adang Daradjatun Apresiasi BNN Bongkar Jaringan Narkotika Kampung Bahari

Politik dan Keamanan18 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Adang Daradjatun Apresiasi BNN Bongkar Jaringan Narkotika Kampung Bahari

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mengapresiasi langkah Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Polri mengungkap jaringan narkotika di kawasan Kampung Bahari, Jakarta Utara, dengan menangkap MR alias “Bos Gendut” yang diduga menjadi salah satu pengendali jaringan tersebut.

KOMISI III DPR RI RDPU DENGAN MAJELIS ARAH INDONESIA TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

Politik dan Keamanan18 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

KOMISI III DPR RI RDPU DENGAN MAJELIS ARAH INDONESIA TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET

18 Agustus 2026

Komisi III Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset, Targetkan Selesai Desember 2026

Politik dan Keamanan18 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset, Targetkan Selesai Desember 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR RI terus mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menargetkan regulasi yang diharapkan memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara tersebut dapat disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama dalam dua masa sidang.

Sambut Kewarganegaraan Ganda Terbatas, Umbu Kabunang Tegaskan Pentingnya Seleksi Terukur

Politik dan Keamanan16 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Sambut Kewarganegaraan Ganda Terbatas, Umbu Kabunang Tegaskan Pentingnya Seleksi Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hugua menyatakan dukungan terhadap inisiatif Presiden RI terkait kebijakan Kewarganegaraan Ganda yang mengakomodasi secara terbatas. Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan strategis untuk merangkul kembali talenta-talenta unggul Indonesia yang berada di luar negeri.

RUU Migas Disepakati sebagai RUU Penggantian

Politik dan Keamanan15 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

RUU Migas Disepakati sebagai RUU Penggantian

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi menyepakati RUU Migas tetap disusun dalam format RUU Penggantian. Kesepakatan tersebut dicapai setelah Panja menyelesaikan 39 item perbaikan teknis dalam naskah RUU.

15 Agustus 2026

Ledia Hanifa Tegaskan Pentingnya Aspek Formil dalam Pembahasan RUU Migas

Politik dan Keamanan15 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Ledia Hanifa Tegaskan Pentingnya Aspek Formil dalam Pembahasan RUU Migas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menjelaskan perdebatan mengenai format Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi, apakah menggunakan format RUU Penggantian atau RUU Perubahan, berkaitan dengan aspek formil pembentukan undang-undang. Menurutnya, persoalan tersebut tidak berkaitan dengan substansi materi RUU, melainkan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan.

Bambang Haryadi Soroti Penguasaan Negara dalam RUU Migas

Politik dan Keamanan15 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Bambang Haryadi Soroti Penguasaan Negara dalam RUU Migas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan penguatan penguasaan dan pengusahaan sumber daya minyak dan gas bumi (migas) oleh negara menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi. Menurutnya, pengaturan tersebut perlu memastikan pengelolaan migas berjalan sesuai amanat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).