Berita Korpolkam

Pimpinan DPR Siap Letakkan Jabatan Jika RUU Perampasan Aset Belum Disahkan di Desember 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat diselesaikan dan diputus dalam Rapat Paripurna paling lambat 15 Desember 2026. Target tersebut menjadi komitmen DPR dalam merespons aspirasi masyarakat terkait percepatan pengesahan regulasi pemberantasan kejahatan yang merugikan negara.

27 Agustus 2026

Tegaskan Komitmen DPR, Puan Optimis RUU Perampasan Aset Tuntas di Desember 2026

Tegaskan Komitmen DPR, Puan Optimis RUU Perampasan Aset Tuntas di Desember 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dapat diselesaikan pada 15 Desember 2026. Target tersebut menjadi bagian dari komitmen DPR untuk menuntaskan pembahasan regulasi terkait pemberantasan korupsi sebelum penutupan tahun 2026.

DPR RI Pastikan Keamanan Relawan Pati dalam Menyampaikan Aspirasi

DPR RI Pastikan Keamanan Relawan Pati dalam Menyampaikan Aspirasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan persoalan pengamanan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akan segera dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum (APH). Hal tersebut disampaikan setelah perwakilan AMPB menyampaikan keluhan terkait kondisi dan keamanan relawan selama menyampaikan aspirasi.

Dewi Asmara: Layanan Imigrasi Harus Terintegrasi Demi Cegah Urus Paspor Berbelit

Dewi Asmara: Layanan Imigrasi Harus Terintegrasi Demi Cegah Urus Paspor Berbelit

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mendorong pemerintah mengintegrasikan pelayanan kewarganegaraan, administrasi kependudukan, keimigrasian, dan perlindungan konsuler bagi WNI di luar negeri. Langkah ini bernilai penting demi memastikan pengurusan maupun penggantian paspor tetap tertib secara administratif tanpa menghambat hak WNI.

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jadi Payung Hukum Penting bagi Pekerja Penyandang Disabilitas

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jadi Payung Hukum Penting bagi Pekerja Penyandang Disabilitas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Cindy Monica Salsabila Setiawan, menyoroti muatan pelindungan bagi penyandang disabilitas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang sedang menjalani proses harmonisasi di Baleg DPR RI.

Sinergi Pengawasan, Hergun Harap Ombudsman Rutin Berkonsultasi dengan Komisi II

Sinergi Pengawasan, Hergun Harap Ombudsman Rutin Berkonsultasi dengan Komisi II

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan mendorong Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk membangun komunikasi dan konsultasi berkala dengan Komisi II DPR RI. Langkah ini dinilainya krusial guna memperkuat peran pengawasan pelayanan publik serta menindaklanjuti berbagai temuan lapangan secara efektif.

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 3 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE- 3 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2026-2027

27 Agustus 2026

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Lindungi Kelompok Rentan dan Jamin Kesetaraan Penyandang Disabilitas

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Harus Lindungi Kelompok Rentan dan Jamin Kesetaraan Penyandang Disabilitas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Cindy Monica Salsabila Setiawan, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan harus menjadi instrumen hukum yang mampu menciptakan hubungan kerja yang adil sekaligus melindungi pekerja dari berbagai bentuk tekanan dan diskriminasi.

Legislator Ungkap Celah Hukum dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Soroti Ketimpangan di Bali

Legislator Ungkap Celah Hukum dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Soroti Ketimpangan di Bali

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, I Nyoman Parta, menyoroti persoalan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia menilai ketentuan mengenai kriteria upah minimum yang selama ini berlaku masih memiliki celah.

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Siap Dibawa ke Paripurna, Disepakati Usul Inisiatif DPR

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Siap Dibawa ke Paripurna, Disepakati Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RUU Pelelangan Harus Ungkap Soal Ketidakadilan dan Kepastian Hukum

Penyusunan RUU Pelelangan Harus Ungkap Soal Ketidakadilan dan Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelelangan harus mengungkap persoalan mendasar yang menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam praktik lelang. Menurutnya, aturan baru tidak boleh hanya memberikan kepastian bagi lembaga yang terlibat dalam proses lelang, tetapi juga melindungi debitur dan kreditur.

Fokus ke Koruptor, RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Celah Aparat Lakukan Abuse of Power