Berita Korpolkam

Kementerian Imigrasi Lakukan Pungli, Yanuar Arif: Terus Terang, Ini Memalukan!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo, menyoroti kasus yang tengah menjadi perhatian publik terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh jajaran birokrasi untuk memperkuat integritas dan menutup celah terjadinya penyimpangan.

7 Juni 2026

Jawab Perubahan Zaman, Model Kurikulum Ideal Perlu Dimasukkan dalam Revisi UU Polri

Jawab Perubahan Zaman, Model Kurikulum Ideal Perlu Dimasukkan dalam Revisi UU Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembahasan revisi Undang-Undang tentang Polri tidak cukup hanya berfokus pada aspek kewenangan, struktur organisasi, maupun mekanisme pengawasan. Komisi III DPR RI menilai reformasi institusi kepolisian juga harus menyentuh fondasi pembentukan sumber daya manusia, termasuk penguatan kurikulum pendidikan dan pembinaan moral anggota Polri sejak tahap pendidikan.

Pengamanan Objek Vital Nasional Perlu Diperkuat Melalui Revisi UU Polri, Tidak Cukup Hanya Keppres

Pengamanan Objek Vital Nasional Perlu Diperkuat Melalui Revisi UU Polri, Tidak Cukup Hanya Keppres

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, memandang perlunya pengaturan yang lebih kuat mengenai pengamanan objek vital nasional. Upaya ini dilihatnya akan lebih baik jika mendapat landasan hukum yang lebih kuat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

Kasus Love Scam Rp41 Miliar Terungkap, Abdullah Minta IASC Perkuat Pencegahan

Kasus Love Scam Rp41 Miliar Terungkap, Abdullah Minta IASC Perkuat Pencegahan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengapresiasi kinerja Polri yang berhasil mengungkap kasus love scamming dengan metode pig butchering di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kasus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara untuk membangun kepercayaan korban sebelum mengarahkan mereka pada investasi fiktif tersebut diduga melibatkan pelaku dari dalam dan luar negeri dengan total kerugian mencapai sekitar Rp41 miliar dalam kurun waktu 10 bulan.

Asas Resiprokal ASN-Polri Perlu Masuk dalam RUU Polri: Ciptakan Keseimbangan Kinerja!

Politik dan Keamanan6 Juni 2026

Asas Resiprokal ASN-Polri Perlu Masuk dalam RUU Polri: Ciptakan Keseimbangan Kinerja!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Agung Widyantoro menyoroti belum diakomodasinya asas resiprokal atau timbal balik dalam pengaturan penempatan jabatan di Rancangan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Menurutnya, prinsip tersebut penting untuk menjaga keselarasan antara ketentuan dalam RUU Polri dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).

DPR RI Perkuat Sinergi Fiskal dan Moneter untuk Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

DPR RI Perkuat Sinergi Fiskal dan Moneter untuk Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad memimpin pertemuan bersama pemerintah dan sejumlah lembaga otoritas moneter serta fiskal guna mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

M. Khozin Ingatkan Pemerintah dan Taspen Permudah Pencairan Gaji ke-13 bagi Pensiunan ASN

M. Khozin Ingatkan Pemerintah dan Taspen Permudah Pencairan Gaji ke-13 bagi Pensiunan ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta pemerintah bersama PT Taspen (Persero) untuk mempermudah proses pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan ASN, khususnya bagi mereka yang menghadapi kendala administratif. “Pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan ASN menjadi upaya untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi kualitas pelayanan publik,” ujar Khozin melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (4/6/2026)

Hinca Pandjaitan: Masukan Aktivis Jadi Bahan Penting Penyempurnaan RUU Polri

Hinca Pandjaitan: Masukan Aktivis Jadi Bahan Penting Penyempurnaan RUU Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi III DPR terus membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal itu tercermin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar bersama Koalisi Aktivis Muda Indonesia (KAMI) untuk menyerap berbagai aspirasi dan pengalaman masyarakat terkait pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.

Panja Pemasyarakatan Komisi XIII Dalami Sejumlah Usulan Masyarakat Guna Reformasi Sistem

Panja Pemasyarakatan Komisi XIII Dalami Sejumlah Usulan Masyarakat Guna Reformasi Sistem

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI akan menindaklanjuti pembahasan reformasi sistem pemasyarakatan melalui Panitia Kerja (Panja) yang melibatkan berbagai pihak terkait. Langkah tersebut diambil setelah Komisi XIII menerima sejumlah masukan dari akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil mengenai berbagai persoalan yang masih dihadapi lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Panja RUU Polri Soroti Ketentuan Pemberhentian Anggota yang Cacat Saat Bertugas

Panja RUU Polri Soroti Ketentuan Pemberhentian Anggota yang Cacat Saat Bertugas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan awal adalah ketentuan pemberhentian anggota Polri yang tidak dapat menjalankan tugas selama 12 bulan, khususnya bagi personel yang mengalami sakit atau kecelakaan saat menjalankan tugas negara.

Komisi XIII: Pembenahan Sistem Pemasyarakatan Harus Menyeluruh dan Berkelanjutan

Komisi XIII: Pembenahan Sistem Pemasyarakatan Harus Menyeluruh dan Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya pembenahan sistem pemasyarakatan nasional terus didorong oleh Komisi XIII DPR RI. Salah satu pendekatan yang diusulkan dalam upaya tersebut yakni melalui pendekatan komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan berbagai masukan dari akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil yang akan menjadi bekal penting untuk merumuskan langkah perbaikan terhadap persoalan yang masih dihadapi lembaga pemasyarakatan.

Jangan Ditinggalkan Kalimantan, Banyak Daerah Belum Teraliri Listrik