E-Media DPR RI – Portal Resmi Berita dan Informasi DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Haji|RUU Sisdiknas|Diplomasi|Korupsi|RUU Ketenagalistrikan|Regulasi|RUU Perampasan Aset|BPJS Ketenagakerjaan|pangan|tambang|RUU PFII|Desa Wisata|Kesehatan
Jakarta:
Berawan sebagian
26°C
Terasa: 29°C
Lembab: 72%
Angin: 9 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Pencarian Lanjutan

Baleg DPR Dorong Harmonisasi Regulasi untuk Aksesi OECD di Indonesia
Baleg DPR Dorong Harmonisasi Regulasi untuk Aksesi OECD di Indonesia
Politik dan Keamanan3 April 2026
Baleg DPR Dorong Harmonisasi Regulasi untuk Aksesi OECD di Indonesia
Politik dan Keamanan
Baleg DPR Dorong Harmonisasi Regulasi untuk Aksesi OECD di Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus mendorong harmonisasi regulasi nasional guna mendukung proses aksesi Indonesia ke OECD. Upaya tersebut dilakukan dalam pertemuan Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama OECD Accession Coordinator di Ruang Delegasi, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

3 April 2026
Pemerintah Perlu Tahan Tarif Pesawat Selama Gejolak Global
Pemerintah Perlu Tahan Tarif Pesawat Selama Gejolak Global
Industri dan Pembangunan3 April 2026
Pemerintah Perlu Tahan Tarif Pesawat Selama Gejolak Global
Industri dan Pembangunan
Pemerintah Perlu Tahan Tarif Pesawat Selama Gejolak Global

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Safei, menanggapi isu kemungkinan kenaikan tarif pesawat yang dipicu oleh meningkatnya harga avtur akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Ia menegaskan pihaknya berharap kebijakan tersebut tidak perlu diambil dan pemerintah dapat mencari solusi agar tidak membebani masyarakat.

Bukan Sekadar Pendidikan, Sekolah Rakyat Jadi Pembinaan Sosial
Bukan Sekadar Pendidikan, Sekolah Rakyat Jadi Pembinaan Sosial
Industri dan Pembangunan3 April 2026
Bukan Sekadar Pendidikan, Sekolah Rakyat Jadi Pembinaan Sosial
Industri dan Pembangunan
Bukan Sekadar Pendidikan, Sekolah Rakyat Jadi Pembinaan Sosial

PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Safei, menjelaskan alasan penanganan program Sekolah Rakyat berada di bawah Kementerian Sosial, bukan semata oleh sektor pendidikan. Hal itu disampaikannya saat agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke pembangunan Sekolah Rakyat di Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (1/4/2026).

Jangan Sampai Deviasi 8 Persen Bikin Kualitas Sekolah Rakyat Dikorbankan
Jangan Sampai Deviasi 8 Persen Bikin Kualitas Sekolah Rakyat Dikorbankan
Industri dan Pembangunan3 April 2026
Jangan Sampai Deviasi 8 Persen Bikin Kualitas Sekolah Rakyat Dikorbankan
Industri dan Pembangunan
Jangan Sampai Deviasi 8 Persen Bikin Kualitas Sekolah Rakyat Dikorbankan

PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Safei, menyoroti adanya deviasi progres pembangunan Sekolah Rakyat di Soreang, Kabupaten Bandung, yang mencapai sekitar 8 persen dari target awal. Temuan ini muncul dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, serta pihak penyedia dan manajemen konstruksi (MK) di lokasi proyek.

Teknologi Konstruksi Potensi Jadi Kunci Sekolah Rakyat Soreang Rampung Tepat Waktu
Teknologi Konstruksi Potensi Jadi Kunci Sekolah Rakyat Soreang Rampung Tepat Waktu
Industri dan Pembangunan3 April 2026
Teknologi Konstruksi Potensi Jadi Kunci Sekolah Rakyat Soreang Rampung Tepat Waktu
Industri dan Pembangunan
Teknologi Konstruksi Potensi Jadi Kunci Sekolah Rakyat Soreang Rampung Tepat Waktu

PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi V DPR RI, Faujia Helga, menekankan pentingnya keseimbangan antara percepatan pembangunan dan kualitas dalam proyek Sekolah Rakyat di Soreang, Kabupaten Bandung. Dalam kunjungan kerja spesifik bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kabupaten Bandung, ia optimisme bahwa proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu dengan dukungan teknologi konstruksi modern.

Komisi V DPR Pastikan Proyek Sekolah Rakyat Soreang Selesai Tepat Waktu dan Berkualitas
Komisi V DPR Pastikan Proyek Sekolah Rakyat Soreang Selesai Tepat Waktu dan Berkualitas
Industri dan Pembangunan3 April 2026
Komisi V DPR Pastikan Proyek Sekolah Rakyat Soreang Selesai Tepat Waktu dan Berkualitas
Industri dan Pembangunan
Komisi V DPR Pastikan Proyek Sekolah Rakyat Soreang Selesai Tepat Waktu dan Berkualitas

PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Soreang, Kabupaten Bandung, dan menekankan pentingnya percepatan pembangunan tanpa mengorbankan kualitas konstruksi. Ia menyebut, hingga saat ini progres fondasi utama telah rampung dan menjadi indikator positif bahwa proyek berada di jalur yang tepat.

Lestari Moerdijat: Mekanisme Perlindungan Perempuan Harus Konsisten Disempurnakan
Lestari Moerdijat: Mekanisme Perlindungan Perempuan Harus Konsisten Disempurnakan
Kesejahteraan Rakyat3 April 2026
Lestari Moerdijat: Mekanisme Perlindungan Perempuan Harus Konsisten Disempurnakan
Kesejahteraan Rakyat
Lestari Moerdijat: Mekanisme Perlindungan Perempuan Harus Konsisten Disempurnakan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menegaskan penguatan mekanisme pencegahan dan perlindungan perempuan dari kekerasan di kampus harus terus disempurnakan. Baginya, upaya ini penting demi mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi generasi penerus bangsa. 

Shadiq Pasadigoe Dukung Satu Data yang Akuntabel Demi Urai Amburadulnya Data Nasional
Shadiq Pasadigoe Dukung Satu Data yang Akuntabel Demi Urai Amburadulnya Data Nasional
Politik dan Keamanan3 April 2026
Shadiq Pasadigoe Dukung Satu Data yang Akuntabel Demi Urai Amburadulnya Data Nasional
Politik dan Keamanan
Shadiq Pasadigoe Dukung Satu Data yang Akuntabel Demi Urai Amburadulnya Data Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Shadiq Pasadigoe menyoroti masih amburadulnya pengelolaan data di Indonesia, yang dinilai berdampak langsung pada pengambilan kebijakan hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat. Pasalnya, data yang tidak sinkron antara kementerian dan lembaga (K/L) menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh negara.

Nilai Perpres Satu Data Harus Didukung Lewat Penguatan Undang-Undang
Nilai Perpres Satu Data Harus Didukung Lewat Penguatan Undang-Undang
Politik dan Keamanan3 April 2026
Nilai Perpres Satu Data Harus Didukung Lewat Penguatan Undang-Undang
Politik dan Keamanan
Nilai Perpres Satu Data Harus Didukung Lewat Penguatan Undang-Undang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menilai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tentang Satu Data Indonesia belum berjalan optimal. Hal tersebut dirinya ungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI terkait penyusunan RUU Satu Data Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Masih Banyak Gempa Susulan di Sulut, Pemerintah Harus Sigap, Pastikan Sumber Informasi Terpercaya
Masih Banyak Gempa Susulan di Sulut, Pemerintah Harus Sigap, Pastikan Sumber Informasi Terpercaya
Kesejahteraan Rakyat3 April 2026
Masih Banyak Gempa Susulan di Sulut, Pemerintah Harus Sigap, Pastikan Sumber Informasi Terpercaya
Kesejahteraan Rakyat
Masih Banyak Gempa Susulan di Sulut, Pemerintah Harus Sigap, Pastikan Sumber Informasi Terpercaya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa bumi di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya. Ia pun meminta Pemerintah, khususnya instansi-instansi terkait, untuk sigap memastikan keselamatan warga.

Kawal RUU Satu Data, DPR Usul Bentuk Badan Supervisi Independen
Kawal RUU Satu Data, DPR Usul Bentuk Badan Supervisi Independen
Politik dan Keamanan3 April 2026
Kawal RUU Satu Data, DPR Usul Bentuk Badan Supervisi Independen
Politik dan Keamanan
Kawal RUU Satu Data, DPR Usul Bentuk Badan Supervisi Independen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung mengusulkan dibentuknya sebuah badan supervisi independen yang bekerja secara harian (daily basis) untuk mengawasi pengelolaan data nasional. Hal ini bertujuan agar integrasi data dalam RUU Satu Data Indonesia (SDI) benar-benar digunakan untuk perencanaan pembangunan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.

Komisi XI Soroti Realisasi PSO Non-Energi, Pastikan Harga dan Stok Terjaga
Komisi XI Soroti Realisasi PSO Non-Energi, Pastikan Harga dan Stok Terjaga
Ekonomi dan Keuangan3 April 2026
Komisi XI Soroti Realisasi PSO Non-Energi, Pastikan Harga dan Stok Terjaga
Ekonomi dan Keuangan
Komisi XI Soroti Realisasi PSO Non-Energi, Pastikan Harga dan Stok Terjaga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kehadiran negara melalui BUMN dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang menjadi fokus Komisi XI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah direksi BUMN pada Kamis (2/4/2026) di Senayan, Jakarta. Rapat ini digelar untuk memastikan kebijakan subsidi non-energi benar-benar dirasakan masyarakat

Gempa 7,6 SR Guncang Sulut-Malut, Legislator Imbau Warga Waspada
Gempa 7,6 SR Guncang Sulut-Malut, Legislator Imbau Warga Waspada
Kesejahteraan Rakyat3 April 2026
Gempa 7,6 SR Guncang Sulut-Malut, Legislator Imbau Warga Waspada
Kesejahteraan Rakyat
Gempa 7,6 SR Guncang Sulut-Malut, Legislator Imbau Warga Waspada

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Husni, menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada pascagempa bumi berkekuatan 7,6 Skala Richter (SR) yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Ia menekankan bahwa potensi gempa susulan masih dapat terjadi dan perlu diantisipasi dengan langkah-langkah keselamatan yang tepat.

BMKG Sudah Dinilai Cepat, Tapi Akses Informasinya Belum Merata
BMKG Sudah Dinilai Cepat, Tapi Akses Informasinya Belum Merata
Industri dan Pembangunan2 April 2026
BMKG Sudah Dinilai Cepat, Tapi Akses Informasinya Belum Merata
Industri dan Pembangunan
BMKG Sudah Dinilai Cepat, Tapi Akses Informasinya Belum Merata

PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam menyediakan data dan informasi sudah cepat serta akurat. Namun, akses terhadap informasi tersebut dinilai masih belum merata di tingkat masyarakat.

Mufti Anam Apresiasi Langkah Pemerintah Tak Naikkan BBM
Mufti Anam Apresiasi Langkah Pemerintah Tak Naikkan BBM
Industri dan Pembangunan2 April 2026
Mufti Anam Apresiasi Langkah Pemerintah Tak Naikkan BBM
Industri dan Pembangunan
Mufti Anam Apresiasi Langkah Pemerintah Tak Naikkan BBM

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam mengapresiasi langkah pemerintah menjaga harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global akibat konflik di Timur Tengah.

Sebelumnya191 / 914Halaman 191 dari 914Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(998)
  • Industri dan Pembangunan(3487)
  • Isu Lainnya(1030)
  • Kesejahteraan Rakyat(3486)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4252)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

3 April 2026
3 April 2026
3 April 2026
3 April 2026
3 April 2026
3 April 2026
3 April 2026
3 April 2026
3 April 2026
3 April 2026
3 April 2026
3 April 2026
2 April 2026
2 April 2026
E-Media DPR RI – Portal Resmi Berita dan Informasi DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Haji|RUU Sisdiknas|Diplomasi|Korupsi|RUU Ketenagalistrikan|Regulasi|RUU Perampasan Aset|BPJS Ketenagakerjaan|pangan|tambang|RUU PFII|Desa Wisata|Kesehatan
Jakarta:
Berawan sebagian
26°C
Terasa: 29°C
Lembab: 72%
Angin: 9 km/h