//
Komisi V DPR Pastikan Proyek Sekolah Rakyat Soreang Selesai Tepat Waktu dan Berkualitas
Diterbitkan
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kabupaten Bandung di kawasan Soreang.
PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Soreang, Kabupaten Bandung, dan menekankan pentingnya percepatan pembangunan tanpa mengorbankan kualitas konstruksi. Ia menyebut, hingga saat ini progres fondasi utama telah rampung dan menjadi indikator positif bahwa proyek berada di jalur yang tepat.
“Kita lihat pondasi dasarnya sudah selesai. Itu yang paling krusial karena menentukan kekuatan bangunan ke depan. Tinggal tahap lanjutan seperti pengecoran dasar,” ujar Roberth saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kabupaten Bandung di kawasan Soreang, pada Rabu (1/4/2026).
Lebih lanjut, ia juga menyoroti target penyelesaian proyek yang diharapkan rampung pada Juni atau Juli agar dapat segera digunakan untuk menerima siswa baru. Menurutnya, percepatan pembangunan harus didukung dengan pemanfaatan teknologi konstruksi modern, termasuk penggunaan bahan aditif pada beton untuk mempercepat proses pengerasan tanpa mengurangi kualitas.
“Beton itu tidak bisa dikerjakan sembarangan. Ada proses pengerasan yang harus dijaga. Tapi sekarang teknologi sudah memungkinkan percepatan dengan tetap menjaga mutu. Tadi sudah dijamin akan menggunakan metode itu,” jelasnya.
Lebih jauh, Roberth menilai pembangunan Sekolah Rakyat adalah salah satu program strategis pemerintah yang sangat dibutuhkan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Baginya, kehadiran sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin akses pendidikan yang setara.
“Anak-anak dari keluarga tidak mampu sering kali tidak punya akses ke sekolah unggulan. Dengan Sekolah Rakyat ini, mereka dididik dari nol tanpa seleksi yang memberatkan. Semua fasilitas disediakan—penginapan, pendidikan, gizi, hingga kesehatan. Ini baru namanya negara hadir,” tegasnya.
Meski demikian, Komisi V DPR tetap mengingatkan pemerintah pusat agar distribusi pembangunan Sekolah Rakyat dilakukan secara merata di berbagai daerah. Kabupaten Bandung, yang telah mendapatkan dua proyek serupa, diharapkan tidak mengurangi perhatian terhadap wilayah lain yang masih belum tersentuh program tersebut. (blf/um)
