Komisi V DPR Desak Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumatera Barat

PARLEMENTARIA, Padang – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan komitmen DPR RI untuk mengawal akselerasi pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat. Hal ini menjadi sorotannya lantaran bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatra Barat telah menimbulkan dampak luas, baik bagi masyarakat maupun infrastruktur.

“Kita semua memahami bahwa dalam beberapa waktu terakhir, Provinsi Sumatera Barat menghadapi bencana hidrometeorologi yang berdampak luas terhadap masyarakat dan infrastruktur,” ujar Ridwan saat membuka agenda pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (9/4/2026).

Ia menambahkan, kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada keselamatan masyarakat, tetapi juga mengganggu konektivitas antarwilayah. “Bencana ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan kerusakan signifikan pada jalan nasional, jembatan, serta fasilitas publik yang menjadi urat nadi konektivitas wilayah,” jelasnya.

Dalam agenda tersebut, Komisi V DPR juga meninjau langsung kawasan Sungai dan Bendungan Batang Kuranji guna melihat progres perbaikan infrastruktur pascabencana. Menanggapi, Ridwan mengingatkan hasil peninjauan lapangan tersebut akan menjadi dasar penting dalam memastikan percepatan penanganan berjalan sesuai target.

“Kami telah meninjau langsung kawasan Sungai dan Bendungan Batang Kuranji serta melihat progres perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur di lokasi tersebut,” ungkapnya.

Menegaskan kembali, Komisi V DPR akan terus mengawal dan mengawasi percepatan pemulihan infrastruktur agar berjalan optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku. “Komisi V DPR RI berkomitmen untuk mengawal percepatan penyelesaian perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur serta transportasi secara cepat, tepat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, dirinya menekankan pentingnya penanganan bencana yang komprehensif dan berkelanjutan, khususnya dalam pengendalian banjir. “Penanganan sungai dan pengendalian banjir harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan melalui normalisasi sungai, penguatan tebing, serta pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu,” lanjutnya.

Menutup pernyataan, dirinya mengingatkan seluruh mitra kerja terkait pentingnya penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak agar tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. “Kami mengingatkan seluruh pihak agar hunian tetap terpadu benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir,” tutup Politisi Fraksi Partai Golkar. (um)