Pencarian Lanjutan

Belajar dari Kasus Mamuju, Keselamatan Ibu dan Anak Jangan Ditentukan dari Jalan yang Rusak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyoroti peristiwa seorang ibu yang terpaksa melahirkan di tengah perjalanan akibat kondisi jalan rusak di Desa Kopeang, Mamuju, Sulawesi Barat. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan akses kesehatan dan infrastruktur guna mencegah kejadian serupa terulang.

2 April 2026

Dorong Industri Motor Listrik Nasional, Komisi VII Minta Investasi QJ Motor Perkuat TKDN

Dorong Industri Motor Listrik Nasional, Komisi VII Minta Investasi QJ Motor Perkuat TKDN

PARLEMENTARIA, Cikarang – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mendorong investasi PT QJ Motor Manufacture ke Indonesia dapat memperkuat industri kendaraan listrik nasional. Dalam rapat bersama Kementerian Perindustrian dan pabrikan sepeda motor listrik itu, Evita mengingatkan bahwa ekosistem motor listrik di Indonesia saat ini telah diisi oleh berbagai pelaku industri.

Mercy Chriesty Dorong Transparansi Rekrutmen Polri dan Sistem Berbasis CAT

Mercy Chriesty Dorong Transparansi Rekrutmen Polri dan Sistem Berbasis CAT

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends mendorong pembenahan sistem rekrutmen Polri melalui peningkatan transparansi dan penerapan teknologi berbasis Computer Assisted Test (CAT). Menurutnya, langkah ini dinilai penting untuk memastikan proses seleksi berjalan objektif, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.

RLS Sulawesi Tengah 9,1 Tahun: Problem Akses Pendidikan dan Risiko Putus Sekolah

RLS Sulawesi Tengah 9,1 Tahun: Problem Akses Pendidikan dan Risiko Putus Sekolah

PARLEMENTARIA, Palu — Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menyoroti capaian rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Sulawesi Tengah yang masih berada di angka 9,1 tahun atau setara tingkat SMP. Ia menilai angka tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam akses dan keberlanjutan pendidikan di daerah.

Inovasi Komunikasi Bencana Dinilai Lebih Penting dari Sekadar Akurasi Data

Inovasi Komunikasi Bencana Dinilai Lebih Penting dari Sekadar Akurasi Data

PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi V DPR RI Teguh Iswara Suardi menilai, inovasi dalam komunikasi kebencanaan menjadi faktor penting selain akurasi data. Menurutnya, dari sisi teknologi, peralatan, dan tingkat akurasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menunjukkan kinerja yang baik.

Mufti Anam Soroti Tingginya Biaya Logistik Pelabuhan

Mufti Anam Soroti Tingginya Biaya Logistik Pelabuhan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menilai produk-produk asal Indonesia seringkali kalah bersaing di pasar global bukan karena kualitasnya yang rendah, melainkan akibat tingginya biaya logistik di dalam negeri. Ia menyoroti anomali di mana ongkos kirim justru membengkak drastis, menggerus potensi keuntungan eksportir.

Stasiun Geofisika Bandung Memitigasi Bencana, Antisipasi Kemarau 2026

Stasiun Geofisika Bandung Memitigasi Bencana, Antisipasi Kemarau 2026

PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menegaskan pentingnya penguatan fungsi Stasiun Geofisika dalam upaya mitigasi bencana, khususnya di wilayah Bandung dan sekitarnya. Dimana stasiun ini memiliki peran strategis dalam menyediakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang cepat serta akurat bagi masyarakat.

Potensi Hutan Belum Maksimal, Perlu Transformasi dan Inovasi

Potensi Hutan Belum Maksimal, Perlu Transformasi dan Inovasi

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bogor — Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, menekankan pentingnya penguatan strategi jangka panjang dalam pengelolaan hutan nasional saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Diklat Kehutanan Rumpin, Kabupaten Bogor, Selasa (31/3/2026).

Fokus Pembangunan SDM, Satu Data Indonesia Jadi Acuan Kebijakan Nasional

Fokus Pembangunan SDM, Satu Data Indonesia Jadi Acuan Kebijakan Nasional

PARLEMENTARIA, Palu - Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menegaskan pentingnya penerapan prinsip Satu Data Indonesia sebagai rujukan utama dalam pengambilan kebijakan publik. Menurut Juliyatmono, langkah awal yang dilakukan Komisi X adalah memahami persoalan statistik secara langsung di daerah sebelum merumuskan kebijakan.

Komisi X: Akurasi Data Kunci Kebijakan Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan

Komisi X: Akurasi Data Kunci Kebijakan Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan

PARLEMENTARIA, Palu - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan pentingnya data statistik yang akurat sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan, terutama di sektor pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026).

Abdul Fikri Soroti Peran Sensus Ekonomi 2026 Gali Potensi Sulawesi Tenggara

Abdul Fikri Soroti Peran Sensus Ekonomi 2026 Gali Potensi Sulawesi Tenggara

PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengapresiasi kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kendari dalam memberikan pelayanan data kepada masyarakat. Menurut Fikri, BPS Kendari telah menunjukkan kualitas pelayanan yang sangat baik, terutama dalam menyediakan data bagi masyarakat yang membutuhkan.

Martin Manurung Tegaskan Pentingnya Percepat Bahas RUU Masayarakat Hukum Adat

Martin Manurung Tegaskan Pentingnya Percepat Bahas RUU Masayarakat Hukum Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung, menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU MHA sebagai mandat konstitusi yang hingga kini belum terwujud. Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyampaikan bahwa RUU tersebut kini tengah didorong masuk ke tahap pembahasan Baleg agar prosesnya lebih cepat.

Komisi X Temukan Lemahnya Integrasi Data Statistik Daerah di Sulteng

Komisi X Temukan Lemahnya Integrasi Data Statistik Daerah di Sulteng

PARLEMENTARIA, Palu — Komisi X DPR RI menyoroti masih lemahnya implementasi regulasi statistik di daerah, khususnya terkait integrasi data dan pemanfaatannya dalam perumusan kebijakan. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah.

Komisi I DPR RI Soroti Peluang Tenaga Kerja Indonesia di Siprus

Komisi I DPR RI Soroti Peluang Tenaga Kerja Indonesia di Siprus

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi I DPR RI menyoroti peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Siprus yang dinilai terbuka lebar, seiring kebutuhan tenaga kerja di sejumlah sektor jasa di negara tersebut.

Komisi I Dorong Siprus Jadi Hub Produk Indonesia ke Eropa