Belajar dari Kasus Mamuju, Keselamatan Ibu dan Anak Jangan Ditentukan dari Jalan yang Rusak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menyoroti peristiwa seorang ibu yang terpaksa melahirkan di tengah perjalanan akibat kondisi jalan rusak di Desa Kopeang, Mamuju, Sulawesi Barat. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan akses kesehatan dan infrastruktur guna mencegah kejadian serupa terulang.

Peristiwa tersebut terjadi karena keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan, di mana ibu hamil harus dibawa menggunakan kendaraan sederhana lantaran ambulans tidak dapat menjangkau lokasi akibat kondisi jalan yang rusak. Persalinan pun terjadi sebelum pasien mencapai puskesmas rujukan.

Netty menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut, meskipun ibu dan bayi dilaporkan selamat. Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan masih adanya kesenjangan akses layanan kesehatan di sejumlah wilayah.

“Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa akses layanan kesehatan yang aman dan layak masih menjadi tantangan. Keselamatan ibu dan bayi tidak boleh ditentukan oleh kondisi jalan,” ujar Netty dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, persoalan ini tidak semata terkait ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga menyangkut infrastruktur dasar sebagai penunjang utama layanan kesehatan, terutama dalam kondisi darurat.

Ia menekankan pentingnya keberadaan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama yang memadai di desa, termasuk puskesmas pembantu yang didukung sarana dan prasarana yang layak. Di sisi lain, akses jalan yang baik menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan.

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut juga mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan di wilayah terdampak agar masyarakat tidak lagi menghadapi risiko serupa, khususnya bagi ibu hamil yang membutuhkan penanganan cepat.

Selain itu, Netty mengingatkan pentingnya penguatan layanan kesehatan ibu dan anak di daerah terpencil, termasuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta kesiapan fasilitas dalam menangani persalinan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penguatan layanan kesehatan dasar telah menjadi bagian dari arah kebijakan nasional dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan 2025–2029 yang menekankan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan hingga ke wilayah terpencil.

“Kita perlu memastikan layanan kesehatan ibu dapat diakses dengan cepat, aman, dan bermartabat, di mana pun masyarakat berada,” tegas Politisi asal dapil Jawa Barat VIII itu.

Netty juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam memastikan peran pemerintah daerah berjalan optimal sebagai ujung tombak pelayanan publik.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadirkan layanan kesehatan yang merata sekaligus didukung infrastruktur yang memadai.

DPR berharap peristiwa tersebut menjadi evaluasi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan agar komitmen menghadirkan layanan dasar yang berkualitas dan merata dapat terus diperkuat, khususnya dalam melindungi keselamatan ibu dan anak. (fa/rdn)