Abdul Fikri Soroti Peran Sensus Ekonomi 2026 Gali Potensi Sulawesi Tenggara

PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengapresiasi kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) Kendari dalam memberikan pelayanan data kepada masyarakat. Menurut Fikri, BPS Kendari telah menunjukkan kualitas pelayanan yang sangat baik, terutama dalam menyediakan data bagi masyarakat yang membutuhkan.

"BPS Kendari ini luar biasa dari sisi penerimaan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat yang membutuhkan data, sehingga banyak mendapatkan penghargaan," ujarnya usai pertemuan tim kunjungan kerja spesifik komisi X DPR RI dengan Gubenur Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Kaban pusat statistik Prov Sultra beserta jajaran, kendari, rabu (1/4/2026).

Fikri juga mengingatkan pentingnya peran BPS dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang akan berfokus pada sektor ekonomi, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terutama di sektor pertambangan yang saat ini menjadi perhatian nasional hingga internasional.

"Kendari atau Sulawesi Tenggara itu punya banyak potensi. Yang sekarang ini banyak diributkan bahkan viral secara nasional dan internasional adalah tambang," terangnya.

Ia menilai, selama ini pemerintah pusat cenderung melihat sektor tambang hanya dari sisi pemanfaatan regulasi, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, tanpa mengkaji secara mendalam dampaknya terhadap pemerintah daerah maupun masyarakat.

"Apakah ini berdampak kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota maupun masyarakat, ini yang saya tadi mengingatkan kepada BPS untuk diterusuri betul," tegasnya.

Lebih lanjut, Fikri menekankan agar Sensus Ekonomi 2026 mampu melihat secara komprehensif seluruh potensi ekonomi daerah, tidak hanya bertumpu pada sektor tambang seperti nikel, emas, dan aspal. Ia juga menyinggung potensi lain seperti perkebunan sawit yang dinilai strategis, terutama di tengah isu energi nasional.

“Dalam banyak referensi, provinsi Sultra juga punya potensi sawit. Padahal kita tahu ada problematika BBM, dan salah satu opsi dari Presiden adalah pemberdayaan sawit untuk bahan bakar," ungkapnya.

Oleh karena itu, Ia berharap melalui sensus ekonomi, berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dapat teridentifikasi dengan jelas sehingga dapat dirumuskan solusi yang tepat. "Saya kira di sensus ekonomi ini bagaimana supaya diungkap betul, sehingga ada kendala-kendala apa di masyarakat dan nanti akan mendapatkan solusi," harapnya.

Legislator Dapil Jateng IX juga menegaskan bahwa tujuan akhir dari penguatan data ekonomi ini bukan hanya untuk kontribusi nasional, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara. "Ekonomi masyarakat tidak hanya mendukung nasional, tetapi juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat di provinsi maupun kabupaten/kota," pungkasnya. (afr/aha)