Komisi X: Akurasi Data Kunci Kebijakan Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan

PARLEMENTARIA, Palu - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan pentingnya data statistik yang akurat sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan, terutama di sektor pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026).

Menurut Esti, setiap program kerja pemerintah harus berbasis pada data agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran.

“Di dalam menyusun program kerja kita bertumpu pada data. Misalnya, ketika ingin mengentaskan kemiskinan, kita harus melihat data terlebih dahul, kemiskinan terjadi di mana, penduduk bekerja di sektor apa, dan berapa angka penganggurannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendekatan serupa juga berlaku dalam sektor pendidikan. Pemerintah perlu memetakan secara detail kondisi pendidikan di setiap wilayah, mulai dari rata-rata lama sekolah hingga harapan lama sekolah.

“Kita harus tahu daerah mana yang rata-rata lama sekolahnya masih rendah, bahkan di bawah sembilan tahun, dan mana yang sudah tinggi. Begitu juga dengan harapan lama sekolah dan IPM. Dari situ baru bisa dilakukan intervensi yang tepat,” kata Esti.

Namun, ia menilai tantangan utama saat ini adalah belum optimalnya pemahaman pemerintah daerah terhadap pentingnya data dalam proses perumusan kebijakan.

“Persoalannya, daerah belum sepenuhnya memahami betapa pentingnya data untuk ketepatan dalam menyusun kebijakan,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Karena itu, Komisi X mendorong peningkatan literasi data di kalangan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, sekaligus menekankan pentingnya akurasi dalam proses produksi data statistik.

“Yang pertama, memahamkan kepada pemerintah daerah bahwa data itu sangat penting. Kedua, memastikan seluruh pihak, termasuk BPS dan perguruan tinggi, menjaga akurasi data,” tegasnya.

Esti menekankan bahwa kualitas data akan sangat menentukan keberhasilan program pemerintah, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial.

“Kalau datanya akurat, program tidak akan meleset. Target bisa tercapai, dan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran serta memberikan dampak signifikan,” ujarnya.

Komisi X DPR RI menilai penguatan sistem statistik, baik dari sisi regulasi maupun implementasi di daerah, menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang efektif dan berbasis bukti (evidence-based policy). (skr)