//
Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X Bersama Walikota Salatiga dan Jajaran Intansi Mitra lainnya saat mengunjungi Kantor Walikota Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (9/10/2026). |Foto: Julistian/mrs
PARLEMENTARIA, Salatiga — Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mendorong penguatan kebijakan pendidikan dan literasi berbasis data untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Evaluasi terhadap indikator pendidikan, budaya membaca, serta pemanfaatan data statistik dinilai penting agar kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan MY Esti saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke Kantor Wali Kota Salatiga, Jumat (9/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, Komisi X mendalami capaian pembangunan pendidikan sekaligus menghimpun masukan terkait literasi, kebudayaan, riset, inovasi, dan tata kelola statistik.
Esti menjelaskan, data yang akurat diperlukan untuk mengevaluasi capaian pembangunan dan mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Menurutnya, indikator statistik perlu dipahami secara menyeluruh agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga menghasilkan perbaikan nyata.
“Data yang akurat menjadi dasar bagi kita untuk melihat bagaimana pembangunan berjalan. Karena itu, kita perlu memahami indikator-indikator yang digunakan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Esti.
Evaluasi Capaian Pendidikan dan Literasi
Dalam bidang pendidikan, MY Esti menyoroti capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga yang berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan paparan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pertemuan tersebut, HLS Salatiga pada 2025 mencapai 15,4 tahun, sedangkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah sekitar 13,4 tahun.
Sementara itu, RLS penduduk berusia 25 tahun ke atas di Salatiga mencapai 11,49 tahun pada tahun 2025, meningkat dari 11,48 tahun pada tahun 2024. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata RLS Provinsi Jawa Tengah yang berada di kisaran 8,7 tahun.
Esti menilai capaian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan pendidikan di Salatiga. Pemetaan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran.
“Angka-angka ini perlu kita lihat secara menyeluruh. Kita perlu memetakan faktor yang berkontribusi terhadap capaian tersebut agar upaya peningkatan pendidikan bisa dilakukan secara lebih terarah,” jelas Politi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Selain pendidikan formal, Komisi X DPR RI juga menaruh perhatian pada kemampuan literasi peserta didik, indeks pembangunan literasi masyarakat, dan tingkat kegemaran membaca. MY Esti mengingatkan bahwa ketiganya merupakan indikator berbeda yang saling berkaitan sehingga membutuhkan strategi peningkatan yang tepat.
“Ketiganya merupakan indikator yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Karena itu, kita perlu melihat bagaimana strategi meningkatkan budaya membaca masyarakat, termasuk membangun kebiasaan membaca di lingkungan keluarga,” ungkapnya.
Perkuat Kebijakan Basis Data dan Riset
Di bidang kebudayaan, Esti menekankan pentingnya pelindungan dan pemanfaatan cagar budaya serta pengembangan ekosistem yang mendukung keberlangsungan kebudayaan daerah. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan potensi budaya juga dinilai dapat mendukung pembangunan daerah.
Komisi X DPR RI turut mendalami pembahasan regulasi statistik, termasuk pembagian kewenangan antarlembaga, penguatan kelembagaan BPS, standardisasi data, dan jaminan keamanan bagi pengguna data statistik. Akurasi serta pemutakhiran data sosial-ekonomi juga menjadi perhatian agar program pemerintah dapat menjangkau penerima secara tepat.
Selain itu, Esti menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI tengah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembahasan tersebut mencakup sejumlah isu, antara lain alokasi anggaran pendidikan, perluasan wajib belajar menjadi 13 tahun, serta penataan dan pelindungan guru.
“Kita ingin membangun ekosistem data, riset, dan inovasi yang saling terhubung. Dengan data yang akurat dan pemanfaatan hasil riset yang baik, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Wali Kota Salatiga Robby Hernawan menyampaikan bahwa tantangan pembangunan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan perluasan akses, tetapi juga peningkatan kualitas pembelajaran, relevansi pendidikan dengan perkembangan zaman, dan penguatan karakter peserta didik.
“Tantangan pendidikan saat ini bukan hanya soal akses, tetapi juga kualitas, relevansi dengan perkembangan zaman, serta penguatan karakter. Literasi juga perlu terus dikembangkan, dari sekadar kemampuan membaca menjadi kemampuan berpikir dan menghadapi perubahan,” ujarnya.
Robby berharap kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengembangkan potensi Kota Salatiga. (ujm/um)
