//
Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu, Rabu (1/4/2026).|Foto: Skr/Karisma
PARLEMENTARIA, Palu — Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, menyoroti capaian rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Sulawesi Tengah yang masih berada di angka 9,1 tahun atau setara tingkat SMP. Ia menilai angka tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam akses dan keberlanjutan pendidikan di daerah.
“Rata-rata lama sekolah 9,1 tahun ini harus kita lihat penyebabnya. Apakah karena akses pendidikan yang belum merata atau faktor pembiayaan,” ujar Juliyatmono saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu, Rabu (1/4/2026).
Berdasarkan data BPS, capaian RLS tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk Sulawesi Tengah baru menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP. Kondisi ini dinilai belum ideal untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Juliyatmono menekankan pentingnya mendorong wajib belajar hingga minimal 13 tahun atau setara pendidikan menengah atas. “Bagaimana akses ini dipermudah, bagaimana semua masyarakat usia sekolah benar-benar dikejar untuk wajib sekolah. Minimal harus menyelesaikan pendidikan dasar 13 tahun,” tegasnya.
Ia juga menyoroti fenomena meningkatnya tenaga kerja lulusan SMP, yang mengindikasikan tingginya angka putus sekolah di jenjang tersebut. “Saya lihat justru ada penurunan di tingkat SMP, sementara angkatan kerja lulusan SMP makin banyak. Artinya, angka putus sekolah di SMP meningkat karena mereka langsung terserap ke dunia kerja,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dikaji lebih dalam, apakah dipicu oleh keterbatasan akses pendidikan atau tekanan ekonomi keluarga. “Apakah karena akses yang kurang atau kemampuan ekonomi yang rendah, ini harus kita cari rumusannya,” ujarnya.
Juliyatmono menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah, perlu menggunakan data statistik sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan partisipasi sekolah. “Data sudah ada, tinggal bagaimana kita dorong kebijakan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, karena sumber daya manusia ada di situ,” kata dia.
Ia mengingatkan, jika persoalan ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi di masa depan. “Kalau tidak diselesaikan, kelompok berpendidikan rendah akan semakin besar, dan itu berbahaya karena bisa meningkatkan angka kemiskinan dan kesenjangan,” pungkasnya. (skr/aha)
