Jangan Sampai Deviasi 8 Persen Bikin Kualitas Sekolah Rakyat Dikorbankan

PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Safei, menyoroti adanya deviasi progres pembangunan Sekolah Rakyat di Soreang, Kabupaten Bandung, yang mencapai sekitar 8 persen dari target awal. Temuan ini muncul dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI bersama Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, serta pihak penyedia dan manajemen konstruksi (MK) di lokasi proyek.

Meski terdapat selisih antara progres fisik dan waktu yang direncanakan, Ahmad Safei mengaku tetap optimistis proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu. Keyakinan tersebut diperoleh setelah melakukan diskusi langsung dengan seluruh pihak terkait di lapangan.

“Memang ada deviasi sekitar 8 persen, itu cukup jauh. Tapi dari hasil diskusi, kita mendapat keyakinan bahwa semua pihak—baik dari Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab, penyedia, maupun MK—optimistis pekerjaan ini bisa selesai sesuai target,” ujarnya usai diwawancarai Parlementaria di Desa Soreang, Bandung, Rabu (1/4/2026).

Ia menegaskan pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap proyek ini. Menurutnya, pemantauan berkala menjadi kunci untuk memastikan deviasi yang terjadi dapat segera dikejar melalui langkah-langkah percepatan yang terukur.
“Ini bagian dari pengawasan kami. Kita akan terus perhatikan progresnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di lapangan benar-benar bisa tercapai, meskipun tentu akan membutuhkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengejar ketertinggalan,” jelasnya.

Namun demikian, Ahmad Safei mengingatkan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan kualitas. Ia menekankan dua prinsip utama yang harus dijaga secara bersamaan, yakni ketepatan waktu dan mutu konstruksi.

“Kita ingin dua hal berjalan seimbang. Pertama selesai tepat waktu, kedua kualitas tetap terjaga. Jangan sampai karena dikejar target, kualitas justru ditinggalkan. Itu yang tidak kita inginkan,” tegasnya.

Sebagai informasu, Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan rentan. Oleh karena itu, aspek kualitas menjadi sangat krusial mengingat fasilitas ini akan digunakan sebagai sekolah berasrama.

“Program ini luar biasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengangkat derajat anak-anak kita yang kurang mampu. Mereka akan tinggal dan belajar di sini, jadi bangunannya harus benar-benar layak dan berkualitas,” pungkasnya. (blf/um)