Pemerintah Perlu Tahan Tarif Pesawat Selama Gejolak Global

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Safei, menanggapi isu kemungkinan kenaikan tarif pesawat yang dipicu oleh meningkatnya harga avtur akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Ia menegaskan pihaknya berharap kebijakan tersebut tidak perlu diambil dan pemerintah dapat mencari solusi agar tidak membebani masyarakat.

“Kita berharap sebenarnya itu tidak terjadi. Dari pernyataan pemerintah, baik Pak Dasko maupun Menteri Sekretaris Negara, disampaikan bahwa kenaikan tarif itu belum menjadi pertimbangan,” ujar Ahmad Safei saat ditemui oleh Parlementaria di Soreang, Kabupaten Bandung, pada Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, potensi kenaikan tarif pesawat merupakan dampak tidak langsung dari situasi global yang berada di luar kendali nasional, khususnya terkait lonjakan harga bahan bakar penerbangan (avtur). Namun, ia optimistis pemerintah akan berupaya menekan dampak tersebut melalui berbagai kebijakan, termasuk kemungkinan intervensi subsidi.

“Ini kan dampak dari eskalasi di Timur Tengah. Kita berharap pemerintah bisa mengatasinya, termasuk melalui skema subsidi agar tidak berdampak pada kenaikan tarif,” jelasnya.

Tidak henti, Ahmad Safei juga mengingatkan, dalam kondisi tertentu, kebijakan penyesuaian tarif bisa saja tidak terhindarkan. Jika itu terjadi, ia meminta masyarakat untuk memahami situasi dan tidak semata menyalahkan pemerintah.

“Kalau pun itu harus terjadi, ya kita harus menerima. Karena ada kondisi negara yang memang tidak bisa kita kendalikan,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya kesadaran publik dalam menyikapi dinamika ekonomi, termasuk soal efisiensi pengeluaran. Sebab itu, ia berharap masyarakat perlu lebih bijak dalam merespons kenaikan biaya layanan, termasuk transportasi udara.

“Kadang masyarakat mampu membeli barang mewah, tapi ketika ada kenaikan kecil pada biaya transportasi, reaksinya sangat besar. Kesadaran seperti ini yang juga perlu dibangun,” ungkapnya.

Terakhir, ia meyakini pemerintah akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, termasuk menjaga stabilitas tarif transportasi. Sebab, baginya, kebijakan yang diambil tetap harus mempertimbangkan kondisi global dan keberlanjutan fiskal nasional. (blf/um)