Pencarian Lanjutan

Dari Mimbar Jumat, Fauzan Khalid Ajak Warga Urus Sertifikat Wakaf Masjid

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Dari Mimbar Jumat, Fauzan Khalid Ajak Warga Urus Sertifikat Wakaf Masjid

PARLEMENTARIA, Jakarta - Perlindungan hukum atas aset keagamaan menjadi perhatian dalam kegiatan reses di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, mengingatkan pentingnya pengurusan sertifikat tanah wakaf masjid guna mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

6 Mei 2026

Aria Bima: BUMD Dapat Berperan Mengolah Sampah

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Aria Bima: BUMD Dapat Berperan Mengolah Sampah

PARLEMENTARIA, Surakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan sampah. Ia menilai bahwa kewenangan pengelolaan sampah perlu lebih banyak diberikan kepada daerah, meskipun kebijakan tetap dirumuskan di tingkat pusat.

Fauzan Khalid Kawal Bedah Rumah untuk 150 RTLH di Lombok, Pemain Judol Pasti Dicoret

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Fauzan Khalid Kawal Bedah Rumah untuk 150 RTLH di Lombok, Pemain Judol Pasti Dicoret

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komitmen DPR RI dalam mengawal program perumahan rakyat kembali ditunjukkan melalui penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, sedikitnya 150 rumah pada tahun 2026 dipastikan menerima bantuan atas aspirasi anggota DPR RI Fauzan Khalid.

Kesenjangan Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Kesenjangan Kebijakan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sampah

PARLEMENTARIA, Surakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyoroti masih adanya kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam pembukaan Parlemen Kampus di Universitas Sebelas Maret, Selasa (5/5/2026).

Sekjen DPR Pastikan Parlemen Kampus di UNS Bukan Seremonial

Isu Lainnya6 Mei 2026

Isu Lainnya

Sekjen DPR Pastikan Parlemen Kampus di UNS Bukan Seremonial

PARLEMENTARIA, Surakarta — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, memastikan bahwa kegiatan Parlemen Kampus di Universitas Sebelas Maret (UNS), Jawa Tengah, Selasa (5/5/2026), tidak hanya bersifat seremonial. Ia optismistis kegiatan ini memiliki dampak nyata bagi mahasiswa dan proses legislasi.

Eddy Soeparno Dorong Kolaborasi DPR dan Generasi Muda Atasi Krisis Sampah

Industri dan Pembangunan6 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Eddy Soeparno Dorong Kolaborasi DPR dan Generasi Muda Atasi Krisis Sampah

PARLEMENTARIA, Surakarta — Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, menegaskan pentingnya kolaborasi antara parlemen dan generasi muda dalam mengatasi persoalan sampah di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Parlemen Kampus di Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (5/5/2026).

Dorong Generasi Muda Melek Politik lewat Perlemen Kampus di UNS

Isu Lainnya6 Mei 2026

Isu Lainnya

Dorong Generasi Muda Melek Politik lewat Perlemen Kampus di UNS

PARLEMENTARIA, Surakarta — Kegiatan Parlemen Kampus ialah salah satu upaya DPR RI meningkatkan pemahaman politik di kalangan generasi muda. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen parlemen dalam membangun kesadaran politik mahasiswa.

Sidak Rutan Tamiang Layang, Bias Layar Pastikan Hak Warga Binaan

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Sidak Rutan Tamiang Layang, Bias Layar Pastikan Hak Warga Binaan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Fungsi pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan kembali ditegaskan melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Anggota Komisi XIII DPR RI, Bias Layar ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan publik, pemenuhan hak warga binaan, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan berjalan optimal.

Monitoring MBG di Sukabumi, Hergun Tinjau dari Dapur hingga Sekolah

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Monitoring MBG di Sukabumi, Hergun Tinjau dari Dapur hingga Sekolah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Peninjauan menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sukabumi dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap program pemerintah. Dalam kunjungannya, Anggota DPR RI, Heri Gunawan meninjau langsung proses pelaksanaan program MBG di kawasan Sukabumi pada Senin (4/5/2026).

Legislator Desak Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Kekerasan Seksual di Ponpes

Kesejahteraan Rakyat6 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Desak Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan Kekerasan Seksual di Ponpes

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kembali menjadi sorotan publik, menyusul mencuatnya dugaan kasus di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang melibatkan puluhan santriwati. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, sementara penanganannya masih berjalan lambat dan belum memberikan efek jera.

Distribusi Ternak Terhambat, Slamet Dorong Pemerintah Susun SOP Nasional

Industri dan Pembangunan6 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Distribusi Ternak Terhambat, Slamet Dorong Pemerintah Susun SOP Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti terhambatnya distribusi komoditas kambing dari Surabaya ke Balikpapan akibat kendala transportasi laut yang hingga kini belum terselesaikan. Terhentinya layanan kapal yang sebelumnya digunakan, serta belum optimalnya alternatif operator pelayaran, membuat pengangkutan ternak hidup tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Harris Turino Serahkan Ambulans Gratis untuk Warga Brebes

Kesejahteraan Rakyat6 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Harris Turino Serahkan Ambulans Gratis untuk Warga Brebes

PARLEMENTARIA, Jakarta — Akses layanan kesehatan darurat bagi masyarakat desa dinilai perlu terus diperkuat, terutama bagi warga yang kesulitan memperoleh ambulans secara cepat dan terjangkau. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Harris Turino menyerahkan satu unit ambulans gratis bagi masyarakat Kabupaten Brebes melalui Yayasan Harjo Mulyo.

Arini Wijayanti: Biro Persidangan I Harus Jadi Etalase Layanan Prima DPR

Isu Lainnya6 Mei 2026

Isu Lainnya

Arini Wijayanti: Biro Persidangan I Harus Jadi Etalase Layanan Prima DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Biro Persidangan I Setjen DPR RI harus menjadi etalase terdepan dalam mencerminkan kualitas layanan kelembagaan DPR. Karena berada di garda depan pelayanan kedewanan, setiap aparatur di lingkungan Biro Persidangan I dituntut tidak hanya disiplin secara administratif, tetapi juga profesional, responsif, dan berintegritas dalam mendukung kerja-kerja parlemen.

Ateng Sutisna Dorong Kemitraan Koperasi dan Korporasi untuk Perkuat Industri Nanas Subang

Industri dan Pembangunan6 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Ateng Sutisna Dorong Kemitraan Koperasi dan Korporasi untuk Perkuat Industri Nanas Subang

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, mendorong penguatan kemitraan antara koperasi, petani, dan korporasi dalam pengembangan industri nanas di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Hal itu disampaikannya saat menggelar reses di Desa Bunihayu, Kecamatan Jalancagak, Selasa (28/04/2026).

Ateng Sutisna Dorong Kuota Pekerja Disabilitas Naik hingga 3% di Subang

Kesejahteraan Rakyat6 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ateng Sutisna Dorong Kuota Pekerja Disabilitas Naik hingga 3% di Subang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI, Ateng Sutisna, mendorong peningkatan kuota tenaga kerja penyandang disabilitas hingga 3 persen. Hal ini menjadi upaya memperkuat implementasi UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur kewajiban penyerapan tenaga kerja disabilitas minimal 1–2 persen di setiap instansi.