//
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima saat memberikan sambutan dalam pembukaan Parlemen Kampus di Universitas Sebelas Maret.|Foto : Tari/Andri
PARLEMENTARIA, Surakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan sampah. Ia menilai bahwa kewenangan pengelolaan sampah perlu lebih banyak diberikan kepada daerah, meskipun kebijakan tetap dirumuskan di tingkat pusat.
“Saya berharap ada kebijaksanaan di tingkat pusat, tapi pelaksanaan ada di tingkat daerah, dan daerah diberikan kewenangan untuk mengelola bersama korporasi atau sektor privat,” ujarnya dalam pembukaan Parlemen Kampus di Universitas Sebelas Maret, di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (5/5/2026)..
Ia menekankan pentingnya regulasi yang jelas agar pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah. “Jangan sampai keuntungan pengelolaan sampah hanya diambil oleh pusat dan sektor privat, sementara daerah tidak mendapatkan peningkatan pendapatan asli daerah,” tegasnya.
Menurut Aria, pengelolaan sampah harus dilihat sebagai peluang ekonomi yang dapat meningkatkan PAD. Sampah, kata dia, dapat diolah menjadi energi maupun produk bernilai ekonomi lainnya. “Kita harus mengubah sampah ini menjadi sesuatu yang produktif, menjadi sumber peningkatan PAD bagi daerah,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa DPR RI tengah mendorong pembentukan regulasi terkait penguatan BUMD agar dapat berperan lebih besar dalam pengelolaan sumber daya, termasuk sampah. “BUMD harus di-empowering dengan aset-aset yang ada, termasuk sampah, agar menjadi resources yang produktif dan memberikan keuntungan bagi daerah,” katanya.
Aria menambahkan bahwa dengan keterlibatan BUMD, pengelolaan sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Ia berharap ke depan daerah dapat menjadi aktor utama dalam pengelolaan sampah yang modern, efisien, dan berkelanjutan. (mri/aha)
