Selly Dorong Kemensos Pastikan Program Sosial Berbasis Data yang Akurat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat validitas data penerima bantuan sosial (bansos) agar berbagai program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, tingginya serapan anggaran belum dapat dijadikan indikator utama keberhasilan apabila manfaat program belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang berhak.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Menteri Haji dan Umrah RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

"Yang penting menjadi catatan saya, sebetulnya tingkat serapan menjadi prestasi untuk Bapak-Ibu. Tetapi kalau tidak tepat sasaran, itu juga menjadi permasalahan," ujar Selly.

Dalam rapat tersebut, Selly menekankan pentingnya memastikan basis data yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial. Ia mempertanyakan apakah seluruh program Kemensos saat ini telah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau masih mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurutnya, kepastian penggunaan basis data menjadi krusial seiring rencana pemerintah memperluas berbagai program sosial, termasuk Sekolah Rakyat. Ia mengingatkan agar penguatan program baru tidak mengurangi perhatian terhadap program-program sosial lain yang selama ini menyasar kelompok rentan.

"Karena fokus Kementerian Sosial hari ini hanya untuk Sekolah Rakyat. Padahal program-program yang menyangkut Kementerian Sosial, seperti pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, disabilitas, dan ATENSI, itu menjadi fokus utama Kementerian Sosial yang harus kita anggarkan," katanya.

Selly menilai perencanaan anggaran Kemensos perlu disusun secara lebih komprehensif agar seluruh program prioritas dapat berjalan secara seimbang tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain persoalan data dan anggaran, ia juga menyoroti keberadaan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih ditemukan merangkap pekerjaan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi agar pelaksanaan tugas pendamping lebih optimal sekaligus menghindari persoalan administrasi di kemudian hari.

"Ternyata mereka masih rangkap jabatan, betul kan? Nah, ini tentu harus menjadi bahan evaluasi kembali oleh Pak Menteri, bagaimana ke depan keberadaan mereka tidak menjadi double job," tegasnya. (hal/ssb)