//
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe.
PARLEMENTARIA, Kota Bogor – Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menegaskan pentingnya peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebagai “rahim” bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana progres output dan outcome BPSDM dalam melahirkan SDM yang memiliki kemampuan teknis dan administrasi sesuai kebutuhan kementerian. Menurutnya, dengan jumlah SDM yang mencapai ribuan, keberadaan tenaga ahli bergelar doktor di bidang agraria dan tata ruang masih belum sebanding.
“Dengan sekian ribu SDM yang dimiliki dan sampai saat ini baru memiliki beberapa puluh doktor di bidang ATR/BPN, saya rasa masih tidak seimbang dengan jumlah SDM yang ada,” ujarnya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kantor BPSDM ATR/BPN di Kota Bogor, Selasa (7/4/2026).
Politisi dari Partai Golkar tersebut berharap ke depan Kementerian ATR/BPN dapat menyusun draf anggaran yang lebih jelas untuk pengembangan BPSDM. Hal ini dinilai penting agar para doktor yang ada dapat berkembang menjadi guru besar dan menjadi fondasi lahirnya SDM unggul di bidang agraria.
“Di situlah cikal bakal lahirnya SDM bidang agraria yang unggul. Bagaimana kita menciptakan SDM siap pakai,” tambahnya.
Selain itu, Taufan juga menyoroti upaya pemerintah dalam memberantas praktik mafia tanah yang dinilai sebagai sindikat terorganisir yang mengendalikan proses perolehan hak atas tanah secara melawan hukum.
Ia menegaskan bahwa praktik mafia tanah tidak mungkin berjalan sendiri tanpa adanya keterlibatan oknum dari internal. Oleh karena itu, ia mendorong agar pembinaan akhlak dimasukkan dalam kurikulum pendidikan SDM ATR/BPN.
“Para pegawai ATR/BPN ini harus punya integritas sebagai pelayan masyarakat yang berakhlak baik. Perubahan paradigma melayani masyarakat jangan hanya berhenti pada taraf pimpinan saja,” tegas legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II tersebut.
Lebih lanjut, mantan Wali Kota Parepare periode 2013–2023 itu mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen membangun paradigma baru di lingkungan ATR/BPN yang lebih berorientasi pada pelayanan publik. “Kita bersama-sama berkomitmen agar paradigma baru pegawai ATR/BPN lebih melayani, memudahkan, dan mempercepat pelayanan administrasi pertanahan kepada masyarakat,” tutupnya. (oji/aha)
