Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang masih terjadi di sejumlah daerah dilakukan dengan koordinasi lintas kementerian. Hal ini menyusul Karhutla yang berdampak di banyak sektor, khususnya terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita meminta pemerintah menambah alokasi anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, peningkatan target investasi nasional menjadi Rp2.927 triliun harus diimbangi dukungan anggaran yang memadai agar fungsi pengawalan dan fasilitasi investasi berjalan optimal.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui diplomasi parlemen, baik di tingkat regional maupun multilateral. Upaya tersebut menjadi bagian dari amanat konstitusi Indonesia untuk turut menghapuskan penjajahan di muka bumi.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Safei menekankan pentingnya penetapan status bencana serta kesiapan gudang logistik di tingkat daerah untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Hal ini menanggapi seiring meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang statusnya dinaikkan menjadi Level III (Siaga).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menilai pagu anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp974,84 miliar perlu ditambah untuk mendukung pencapaian target investasi nasional sebesar Rp2.322 triliun. Komisi XII sepakat mengawal dan memperjuangkan tambahan anggaran tersebut dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria harus berorientasi pada kemakmuran rakyat. Menurutnya, pengaturan reforma agraria tidak cukup hanya menitikberatkan pada aspek penguasaan tanah oleh negara, tetapi juga harus memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna pengesahan persetujuan DPR atas pemilihan calon Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti. Puan pun berharap Destry dapat memimpin BI dengan penuh integritas dan memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kebijakan moneter.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Perkembangan teknologi digital dinilai membawa kemudahan dalam mengakses bahan bacaan dan informasi. Namun, kemudahan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan kemampuan membaca secara utuh, menyerap informasi, dan menganalisis persoalan agar perkembangan teknologi tidak justru menurunkan daya kritis generasi muda.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Keberhasilan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dalam membangun budaya literasi masyarakat dinilai tidak cukup hanya diukur dari jumlah koleksi, tingkat kunjungan, maupun banyaknya kegiatan. Dampak nyata terhadap peningkatan minat baca dan kemampuan literasi masyarakat perlu menjadi indikator yang lebih utama.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pemerintah memperkuat kebijakan kesejahteraan tenaga kesehatan, termasuk mempertimbangkan standar penghasilan yang layak bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan diperlukan untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap terjaga.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Peningkatan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI sebesar Rp50 miliar pada 2027 diminta diarahkan untuk menghasilkan perubahan konkret terhadap tingkat literasi masyarakat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Tambahan anggaran tersebut dinilai perlu disertai target yang terukur agar dampaknya dapat diketahui secara jelas.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional per Maret 2026 tercatat pada angka 40,6. Hal ini lantas menjadi catatan terhadap efektivitas berbagai program literasi yang selama ini dijalankan. Intervensi program dinilai tidak cukup hanya diukur dari jumlah kegiatan, tetapi juga dari jangkauan dan dampaknya terhadap masyarakat.