Kunjungi Kodaeral VIII Manado, Komisi I Dorong Penguatan Dukungan Pertahanan

PARLEMENTARIA, Manado – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai dukungan kebijakan dan anggaran menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan tugas pertahanan dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan prajurit, kesejahteraan keluarga, kesiapan operasional, hingga dukungan peralatan yang disesuaikan dengan tantangan dan kondisi wilayah.

Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VIII Manado, Sulawesi Utara, Rabu (30/9/2026). Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum bagi Komisi I untuk mendengar langsung berbagai aspirasi dan masukan dari jajaran Kodaeral VIII dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

“Kita Komisi I mendengar langsung apa yang menjadi kendala permasalahan dari Kodaeral VIII dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Walaupun dengan segala kendala permasalahan, Pak Komandan beserta seluruh jajarannya ber optimal, melaksanakan fungsinya secara optimal dan maksimal,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini kepada Parlementaria.

Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan dalam kunjungan tersebut akan menjadi bahan bagi Komisi I DPR RI untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan bersama pemerintah dan jajaran TNI. Aspirasi tersebut, lanjut Dave, akan menjadi bagian dari perhatian Komisi I dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memperjuangkan kebutuhan pertahanan dalam forum rapat kerja.

“Memang ada banyak hal-hal yang butuh perhatian khusus dan ini yang kita serap untuk kita perjuangkan di rapat-rapat kerja berikutnya dengan Menhan beserta Panglima dan para kepala staf lainnya,” katanya.

Dave menekankan, pemberian amanat dan mandat kepada prajurit perlu diikuti dengan dukungan kebijakan serta anggaran yang memadai. Menurutnya, kesiapan pertahanan tidak hanya berkaitan dengan aspek operasional, tetapi juga menyangkut kesejahteraan prajurit dan keluarganya.

“Ya, tentu pastinya harus ada politik anggaran dan kebijakan yang tegas dari pemerintah ketika memberikan amanat dan mandat kepada perwiranya dan kepada prajuritnya. Tentu harus disertai dengan kebutuhan yang mencukupi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dave mengatakan pemenuhan kebutuhan pertahanan juga perlu disesuaikan dengan potensi ancaman serta karakteristik wilayah yang menjadi tanggung jawab satuan TNI. Hal tersebut termasuk memastikan kesiapan prajurit maupun dukungan peralatan agar dapat menunjang pelaksanaan tugas secara optimal.

“Nah, disitulah yang harus kita perhatikan, baik kesejahteraan prajurit, kesejahteraan keluarganya, kesiapan tempurnya, peralatannya, semuanya itu harus disesuaikan dengan ancaman yang mungkin dihadapi,” ujarnya.

Ia menambahkan, posisi wilayah kerja Kodaeral VIII yang berkaitan dengan jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) turut menjadikan penguatan kesiapan pertahanan sebagai bagian penting yang perlu terus diperhatikan.

“Mengingat juga posisi Kodaeral ini mengawasi muara ALKI II dan ALKI III. Sehingga secara ekonomis juga sangat tinggi dan inilah yang harus dijaga dan dikawal bahwa mereka benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik,” pungkasnya.

Melalui kunjungan tersebut, Komisi I DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan serta menyerap aspirasi satuan-satuan TNI di berbagai wilayah. Masukan yang diperoleh selanjutnya menjadi bahan dalam pembahasan bersama pemerintah guna mendukung pelaksanaan tugas pertahanan dan menjaga kepentingan strategis nasional. (upi/rdn)