Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengungkapkan pemerintah perlu segera melakukan evaluasi terhadap metodologi pendataan bantuan sosial (bansos), khususnya penerapan sistem pengelompokan desil kesejahteraan masyarakat. Ketidakakuratan data lapangan dinilai memicu banyaknya warga dari kelompok pekerja rentan yang terlempar dari daftar penerima bantuan pemerintah.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja pengawasan pada dua sektor krusial tahun ini, yakni penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan efektivitas mitigasi bencana alam oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf menyatakan kasus dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru (PMB) di sejumlah perguruan tinggi menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi, khususnya jalur mandiri. Menurutnya, Komisi X DPR RI bahkan merekomendasikan agar jalur mandiri dihapus demi memperkuat transparansi dan pengawasan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena menegaskan Komisi VII terus mendorong perluasan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar tidak terjebak meminjam kepada rentenir maupun pinjaman online (pinjol) ilegal. Menurutnya, kemudahan akses pembiayaan menjadi salah satu fokus Panitia Kerja (Panja) Akses Pembiayaan terhadap Permodalan bagi UMKM.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengungkapkan hubungan diplomatik Indonesia dan Sri Lanka telah berjalan sangat baik selama lebih dari 20 tahun. Dalam paparannya saat berkunjung ke BKSAP, Dubes Sri Lanka (H.E) Sashikala Premawardhane menyampaikan komitmen untuk memperkuat kembali kerja sama antar-Parlemen melalui optimalisasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap dewan menerima lebih dari 9.000 aduan masyarakat dalam setahun. Ia pun menegaskan ruang partisipasi publik terhadap kinerja DPR kini semakin diperluas.
PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI menggelar Rapat Paripurna Khusus peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin Rapat Paripurna menegaskan komitmen DPR untuk terus menyempurnakan kinerja dalam menjalankan kedaulatan rakyat.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan, kepemimpinan baru Bank Indonesia (BI) harus mampu memperkuat peran bank sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pergantian pimpinan BI harus menjadi momentum untuk menghadirkan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI terhadap calon pimpinan Bank Indonesia (BI). Tiga nama yang disetujui di antaranya adalah Destry Damayanti sebagai calon Gubernur BI, Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI dan Solikin M. Cuhro sebagai calon Deputi Gubernur BI.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyoroti keterlibatan 153 anak dalam kericuhan yang terjadi setelah demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026. Ia menekankan, pentingnya memastikan anak tidak terseret dalam kekerasan ataupun dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan orang dewasa.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur mulai mengganggu aktivitas belajar anak-anak. Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengingatkan bahwa dalam kondisi kualitas udara yang memburuk, keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi pertimbangan utama.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang memperjelas parameter penetapan status dan tingkat bencana nasional. Menurutnya, kepastian tersebut penting agar pemerintah dapat mengambil keputusan secara objektif sekaligus mempercepat penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak.