Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI sekaligus Tim Kuasa Hukum DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak bertentangan dengan UUD 1945.
PARLEMENTARIA, Serang - Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Muhammad Najib Ibrahim, menekankan pentingnya peran media sebagai penghubung antara DPR dan masyarakat. Ia menyebut pemberitaan yang cepat, akurat, dan berimbang menjadi kunci dalam membangun pemahaman publik terhadap kinerja parlemen.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Gejolak energi dunia sudah berimbas kepada perikanan. Pengusaha perikanan tangkap skala besar dan menengah akhir April sudah merasakan harga solar non subsidi yang merangkak naik tinggi. Nelayan kecil juga terdampak ketersediaan solar yang belum mudah di dapatkan.
PARLEMENTARIA, Serang — Kolaborasi antara DPR RI dan media massa dinilai semakin krusial dalam mengawal aspirasi rakyat secara konstruktif dan berimbang. Hal ini mengemuka dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI yang digelar oleh Biro Pemberitaan Parlemen bekerja sama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Banten, sekaligus menjadi ajang refleksi bersama antara parlemen dan wartawan parlemen.
PARLEMENTARIA, Denpasar — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terus melakukan pendalaman terhadap tata kelola subsidi dan kompensasi listrik, khususnya pemberian subsidi yang tepat sasaran, pengembangan energi bersih, serta dampak operasional pembangkit listrik terhadap masyarakat. Hal ini mengemuka dalam pertemuan BAKN DPR RI dengan jajaran PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) beserta subholding di Unit Pembangkitan Bali Power Generation, Denpasar, Bali, Senin (4/5/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Regenerasi petani muda menjadi isu krusial dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan, khususnya di Kabupaten Subang yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi utama di Jawa Barat. Peran strategis wilayah ini tidak hanya menopang kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap pasokan beras nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dinilai telah merangkum berbagai tuntutan masyarakat terhadap reformasi Polri. Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, kala menanggapi penyerahan hasil kerja Tim Reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oleh oknum pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah, terhadap puluhan santriwati. Ia menilai peristiwa ini bukan sekadar kriminal biasa, melainkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, berulang, dan sistematis karena terjadi dalam relasi kuasa yang timpang.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendorong penguatan kemandirian pangan di tingkat keluarga di Kabupaten Tegal selama masa reses pada 27 April hingga 5 Mei 2026. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan stimulan berupa benih lele, bibit ayam, serta benih sayuran kepada masyarakat. Program ini ditujukan untuk memperkuat daya tahan warga dalam menghadapi potensi gangguan distribusi logistik akibat krisis energi global.
PARLEMENTARIA, Surakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengajak mahasiswa untuk aktif terlibat dalam proses penyusunan kebijakan publik, khususnya dalam revisi regulasi terkait pengelolaan sampah. Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Parlemen Kampus di Universitas Sebelas Maret, di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (5/5/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketersediaan beras di wilayah Sukabumi dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi, khususnya dalam menghadapi Hari Raya Iduladha 2026. Kepastian ini diperoleh setelah dilakukan peninjauan langsung ke fasilitas penyimpanan beras guna memastikan stok dan distribusi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
PARLEMENTARIA, Nusa Dua — Komisi VII DPR RI menyoroti pemanfaatan teknologi pengolahan limbah yang mampu mengubah air buangan menjadi air bersih hingga layak konsumsi. Dimana hal itu upaya menjawab tantangan utama sektor pariwisata, yakni sampah dan ketersediaan air.