Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring, menyatakan persetujuannya atas usulan tambahan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) sebesar Rp1,7 triliun untuk tahun anggaran 2027. Namun, ia menekankan pentingnya kejelasan skema insentif negara bagi para pelaku industri kreatif nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Ida Nurlaela Wiradinata mengapresiasi capaian ekspor Indonesia yang mencatat pertumbuhan positif sepanjang semester I 2026. Namun, ia mengingatkan Kementerian Perdagangan agar tidak hanya berfokus pada perdagangan luar negeri, melainkan juga memperhatikan kondisi perdagangan domestik, khususnya keberlangsungan pasar rakyat dan pelaku usaha kecil.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI mengingatkan Pemerintah untuk mengevaluasi kembali alokasi kuota LPG 3 Kilogram tahun 2027 sebesar 8,00 juta metrik ton agar tidak memicu kelangkaan di masyarakat. Catatan kritis tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menyetujui pengantar Pagu Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp27,37 Triliun. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Marcus Mekeng di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pembinaan atlet nasional dinilai perlu semakin mengandalkan pendekatan berbasis sains agar potensi olahraga Indonesia dapat dipetakan secara lebih tepat dan dikembangkan menjadi prestasi di tingkat internasional. Pemetaan ilmiah dinilai penting untuk menentukan cabang olahraga dan daerah yang memiliki potensi besar menghasilkan atlet berprestasi.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana memberikan catatan terkait penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) untuk Tahun Anggaran 2027. Ilham menilai target yang dipasang Kemenekraf terlalu tinggi dan belum selaras dengan alokasi anggaran yang tersedia.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendorong Pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) di wilayah dengan dampak kesehatan paling tinggi akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan kabut asap.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, mengungkapkan temuan penting terkait ketidaktepatan sasaran bantuan peralatan bagi pelaku usaha di daerah. Hasil serapan aspirasi dalam masa reses menunjukkan masih ada bantuan mesin produksi dari pemerintah bernilai ratusan juta rupiah yang menganggur karena spesifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan riil UMKM lokal.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyambut baik permohonan dukungan dari Dubes Azerbaijan yang akan mencalonkan salah satu tokoh terkemuka Azerbaijan untuk maju sebagai kandidat pimpinan puncak di struktur kepengurusan Inter-Parliamentary Union (IPU). Adapun kandidasi tersebut dijadwalkan berlangsung di Sidang Umum pada 5 hingga 9 Oktober mendatang.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyambut baik inisiatif kolaborasi dari Aqsa Working Group (AWG) dalam penyelenggaraan rangkaian kegiatan Bulan Solidaritas Palestina yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Syahrul menerangkan, salah satu agenda utama yang dirancang dalam rangkaian acara ‘Bulan Solidaritas Palestina adalah Run for Palestine.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Ecky Awal Mucharam mendorong pemerintah memberikan perhatian terhadap remunerasi dan tunjangan kinerja (tukin) bagi jajaran Kejaksaan. Persoalan tersebut dinilai perlu kembali diperjuangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan aparat penegak hukum.