E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Kehutanan|Kesehatan|layanan kesehatan|sekolah rakyat|TNI|Aspirasi|Pendidikan|APBN|BBM|RUU Masyarakat Adat|Piala Dunia|ASN|Diplomasi
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 86%
Angin: 3 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Ujang Bey Tegas Minta Cabut HGU Bermasalah di Sumsel
Ujang Bey Tegas Minta Cabut HGU Bermasalah di Sumsel
Politik dan Keamanan20 Mei 2026
Ujang Bey Tegas Minta Cabut HGU Bermasalah di Sumsel
Politik dan Keamanan
Ujang Bey Tegas Minta Cabut HGU Bermasalah di Sumsel

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menegaskan bahwa HGU (Hak Guna Usaha) yang telah habis masa berlakunya tidak boleh lagi diperpanjang apabila menimbulkan persoalan di masyarakat. Menurutnya, keputusan terkait pencabutan HGU bermasalah harus benar-benar menjadi rekomendasi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. 

20 Mei 2026
Perjanjian Dagang RI-Kanada Harus Beri Keuntungan Nyata
Perjanjian Dagang RI-Kanada Harus Beri Keuntungan Nyata
Industri dan Pembangunan20 Mei 2026
Perjanjian Dagang RI-Kanada Harus Beri Keuntungan Nyata
Industri dan Pembangunan
Perjanjian Dagang RI-Kanada Harus Beri Keuntungan Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement/ICA-CEPA) harus memberikan manfaat konkret bagi perekonomian nasional. Perjanjian dagang tersebut dinilai tidak boleh hanya membuka akses pasar bagi produk Kanada tanpa menghadirkan nilai tambah yang nyata bagi Indonesia.

My Esti Usul Tes Minat Bakat Masuk TKA Demi Dorong Peminatan Jurusan Siswa SMA Jadi Efektif
My Esti Usul Tes Minat Bakat Masuk TKA Demi Dorong Peminatan Jurusan Siswa SMA Jadi Efektif
Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026
My Esti Usul Tes Minat Bakat Masuk TKA Demi Dorong Peminatan Jurusan Siswa SMA Jadi Efektif
Kesejahteraan Rakyat
My Esti Usul Tes Minat Bakat Masuk TKA Demi Dorong Peminatan Jurusan Siswa SMA Jadi Efektif

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayati mengusulkan agar pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tidak hanya berfokus pada penambahan mata pelajaran, tetapi juga memasukkan tes minat bakat dan kecerdasan emosional (EQ) bagi siswa sejak jenjang SMP. Sebab, nilainya, penerapan TKA perlu mempertimbangkan kondisi dan kualitas pendidikan di setiap daerah yang berbeda-beda.

Sidang Uji Materiil KUHAP Baru: Izin Penahanan Hakim Bukan Bentuk Kekebalan Hukum
Sidang Uji Materiil KUHAP Baru: Izin Penahanan Hakim Bukan Bentuk Kekebalan Hukum
Politik dan Keamanan20 Mei 2026
Sidang Uji Materiil KUHAP Baru: Izin Penahanan Hakim Bukan Bentuk Kekebalan Hukum
Politik dan Keamanan
Sidang Uji Materiil KUHAP Baru: Izin Penahanan Hakim Bukan Bentuk Kekebalan Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan ketentuan izin Ketua Mahkamah Agung (MA) sebelum penangkapan atau penahanan hakim dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025) bukanlah bentuk kekebalan hukum bagi hakim. 

My Esti Wijayati: Izin PAUD Harus Mampu Awasi Penuh ‘Daycare’
My Esti Wijayati: Izin PAUD Harus Mampu Awasi Penuh ‘Daycare’
Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026
My Esti Wijayati: Izin PAUD Harus Mampu Awasi Penuh ‘Daycare’
Kesejahteraan Rakyat
My Esti Wijayati: Izin PAUD Harus Mampu Awasi Penuh ‘Daycare’

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayati menyoroti persoalan penitipan anak atau daycare yang dinilai belum memiliki regulasi dan pengawasan memadai. Sebab, berdasarkan hasil peantauannya, keberadaan daycare saat ini kerap hanya dikaitkan dengan izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), padahal praktik layanan penitipan anak memiliki kebutuhan standar pengawasan tersendiri.

Pendaftaran Tanah dalam UUPA Beri Kepastian Hukum dan Lindungi Hak Masyarakat Adat
Pendaftaran Tanah dalam UUPA Beri Kepastian Hukum dan Lindungi Hak Masyarakat Adat
Politik dan Keamanan20 Mei 2026
Pendaftaran Tanah dalam UUPA Beri Kepastian Hukum dan Lindungi Hak Masyarakat Adat
Politik dan Keamanan
Pendaftaran Tanah dalam UUPA Beri Kepastian Hukum dan Lindungi Hak Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menyampaikan keterangan DPR RI dalam Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 64/PUU-XXIV/2026. Dalam sidang tersebut, DPR RI menegaskan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak rakyat atas tanah yang telah ada secara historis.

Alfons Manibui: Evaluasi RKAB Harus Selektif dan Berbasis Kinerja
Alfons Manibui: Evaluasi RKAB Harus Selektif dan Berbasis Kinerja
Industri dan Pembangunan20 Mei 2026
Alfons Manibui: Evaluasi RKAB Harus Selektif dan Berbasis Kinerja
Industri dan Pembangunan
Alfons Manibui: Evaluasi RKAB Harus Selektif dan Berbasis Kinerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Proses evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan diminta dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan dan kinerja masing-masing perusahaan. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan tata kelola pertambangan berjalan lebih akuntabel.

Alfons Manibui Apresiasi Kenaikan PNBP Minerba, Optimistis Lampaui Target 2026
Alfons Manibui Apresiasi Kenaikan PNBP Minerba, Optimistis Lampaui Target 2026
Industri dan Pembangunan20 Mei 2026
Alfons Manibui Apresiasi Kenaikan PNBP Minerba, Optimistis Lampaui Target 2026
Industri dan Pembangunan
Alfons Manibui Apresiasi Kenaikan PNBP Minerba, Optimistis Lampaui Target 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara pada empat bulan pertama tahun 2026 menjadi sinyal positif bagi upaya pemerintah memperkuat fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi global. Momentum tersebut dinilai perlu dijaga agar kontribusi sektor minerba terhadap APBN terus meningkat.

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-19 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026.
RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-19 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026.
News20 Mei 2026
RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-19 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026.
News
RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-19 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026.

RAPAT PARIPURNA DPR RI KE-19 MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2025-2026.

20 Mei 2026
Antrean Haji Panjang, DPR Soroti Risiko Jemaah Lansia dan Beban Petugas Medis
Antrean Haji Panjang, DPR Soroti Risiko Jemaah Lansia dan Beban Petugas Medis
Kesejahteraan Rakyat19 Mei 2026
Antrean Haji Panjang, DPR Soroti Risiko Jemaah Lansia dan Beban Petugas Medis
Kesejahteraan Rakyat
Antrean Haji Panjang, DPR Soroti Risiko Jemaah Lansia dan Beban Petugas Medis

PARLEMENTARIA, Makkah — Panjangnya daftar tunggu haji Indonesia menjadi salah satu penyebab meningkatnya kerentanan kesehatan jemaah di Tanah Suci. Hal tersebut terbkti dari banyaknya calon jemaah baru yang memperoleh giliran berangkat ketika usia mereka sudah lanjut sehingga sebagian jemaah memiliki risiko penyakit yang lebih tinggi.

Jangan Sampai Evaluasi RKAB Ganggu Pasokan Batu Bara ke PLN
Jangan Sampai Evaluasi RKAB Ganggu Pasokan Batu Bara ke PLN
Industri dan Pembangunan19 Mei 2026
Jangan Sampai Evaluasi RKAB Ganggu Pasokan Batu Bara ke PLN
Industri dan Pembangunan
Jangan Sampai Evaluasi RKAB Ganggu Pasokan Batu Bara ke PLN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Keterlambatan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang dinilai berpotensi mengganggu pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional. Sebab itu, situasi ini perlu diantisipasi agar kebutuhan energi dalam negeri tetap terjaga.

Komitmen Komisi II Kawal Penyelesaian Konflik Agraria dan Tata Kelola HGU
Komitmen Komisi II Kawal Penyelesaian Konflik Agraria dan Tata Kelola HGU
Politik dan Keamanan19 Mei 2026
Komitmen Komisi II Kawal Penyelesaian Konflik Agraria dan Tata Kelola HGU
Politik dan Keamanan
Komitmen Komisi II Kawal Penyelesaian Konflik Agraria dan Tata Kelola HGU

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan komitmen Komisi II DPR RI dalam mengawal berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan agraria, konflik lahan, hingga tata kelola Hak Guna Usaha (HGU) di berbagai daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama sejumlah pihak yang menyampaikan pengaduan masyarakat dari Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah.

Sebelumnya64 / 1061Halaman 64 dari 1061Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(879)
  • Industri dan Pembangunan(3230)
  • Isu Lainnya(1020)
  • Kesejahteraan Rakyat(3228)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3926)
  • Populer(417)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

20 Mei 2026
20 Mei 2026
20 Mei 2026
20 Mei 2026
20 Mei 2026
20 Mei 2026
20 Mei 2026
19 Mei 2026
19 Mei 2026
19 Mei 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
RUU Kehutanan|Kesehatan|layanan kesehatan|sekolah rakyat|TNI|Aspirasi|Pendidikan|APBN|BBM|RUU Masyarakat Adat|Piala Dunia|ASN|Diplomasi
Jakarta:
Berawan
27°C
Terasa: 32°C
Lembab: 86%
Angin: 3 km/h