Berita Terbaru

Komisi IX Minta Cleansing Data JKN Jangan Berujung Putusnya Akses Pelayanan Kesehatan

PARLEMENTARIA, Surabaya – Komisi IX DPR RI menegaskan proses cleansing atau pemutakhiran data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi, tetapi harus menjamin masyarakat miskin dan rentan tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan. Karena itu, koordinasi lintas instansi dinilai menjadi kunci agar ketidaksinkronan data tidak berujung pada terhentinya pelayanan medis.

Sistem Desil Tidak Cukup Akurat, Penetapan Peserta PBI-JK Jadi Persoalan

Sistem Desil Tidak Cukup Akurat, Penetapan Peserta PBI-JK Jadi Persoalan

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menyoroti akurasi sistem desil yang menjadi salah satu dasar dalam penetapan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Menurutnya, sistem desil saat ini belum cukup merepresentasikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara riil sehingga berpotensi menyebabkan masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan justru kehilangan hak atas jaminan kesehatan.

Pastikan Layanan Kesehatan Tak Terputus, Indah Kurnia Dorong Sosialisasi Reaktivasi PBI-JK

Industri dan Pembangunan6 September 2026

Pastikan Layanan Kesehatan Tak Terputus, Indah Kurnia Dorong Sosialisasi Reaktivasi PBI-JK

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurnia mendorong pemerintah dan BPJS Kesehatan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terkait status kepesertaan dan mekanisme reaktivasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses cleansing dan pemutakhiran data tidak menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.

I Nengah Senantara Tolak Kadin Jadi Lembaga Negara, Soroti Potensi Dualisme

I Nengah Senantara Tolak Kadin Jadi Lembaga Negara, Soroti Potensi Dualisme

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI I Nengah Senantara menolak usulan agar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia disejajarkan atau menjadi bagian dari lembaga negara. Menurutnya, usulan tersebut berpotensi menimbulkan dualisme kewenangan dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Apresiasi Capaian UHC, Ade Rezki Dukung Penguatan Layanan Kesehatan di Kulon Progo

Industri dan Pembangunan5 September 2026

Apresiasi Capaian UHC, Ade Rezki Dukung Penguatan Layanan Kesehatan di Kulon Progo

PARLEMENTARIA, Kulon Progo – Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama mendorong penguatan layanan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui revitalisasi fasilitas kesehatan, penambahan alat kesehatan, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Dorongan tersebut disampaikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Investasi Pusat Data Nasional di Batam Butuh Kepastian Hukum dan Sinergi BUMN-Danantara

Politik dan Keamanan5 September 2026

Investasi Pusat Data Nasional di Batam Butuh Kepastian Hukum dan Sinergi BUMN-Danantara

PARLEMENTARIA, Batam — Komisi VI DPR RI mendorong percepatan penguatan infrastruktur pusat data di Batam, Kepulauan Riau, sebagai strategi krusial dalam menjaga kedaulatan data dan kedaulatan digital negara. Langkah ini membutuhkan jaminan kepastian pasokan daya, proteksi kerahasiaan data nasional, serta kejelasan sinergi antara BUMN dan BPI Danantara agar investasi berteknologi tinggi ini memiliki daya saing tinggi.

Pengalihan Hak Tanah Reforma Agraria Harus Didahului Peringatan dan Pendampingan

Politik dan Keamanan

Pengalihan Hak Tanah Reforma Agraria Harus Didahului Peringatan dan Pendampingan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Reni Astuti mengusulkan agar pengalihan hak atas tanah dalam pelaksanaan reforma agraria tidak dilakukan secara otomatis, ketika tanah tidak dimanfaatkan selama dua tahun berturut-turut. Menurutnya, subjek reforma agraria perlu terlebih dahulu mendapatkan peringatan, pendampingan, serta kesempatan untuk memulihkan pemanfaatan tanah.

Pemda Alami Tekanan Fiskal Akibat Cleansing Data Penonaktifan PB-JK, Dorong Koordinasi Pusat-Daerah

Kesejahteraan Rakyat5 September 2026

Industri dan Pembangunan5 September 2026

Pemda Alami Tekanan Fiskal Akibat Cleansing Data Penonaktifan PB-JK, Dorong Koordinasi Pusat-Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menyoroti dampak penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran lebih besar untuk mempertahankan cakupan Universal Health Coverage (UHC).

Andi Muzakkir Evaluasi Pemegang IUP yang Belum Berproduksi, Soroti Potensi Hilangnya Royalti Negara

Industri dan Pembangunan5 September 2026

Andi Muzakkir Evaluasi Pemegang IUP yang Belum Berproduksi, Soroti Potensi Hilangnya Royalti Negara

PARLEMENTARIA, Makassar – Komisi XII DPR RI menyoroti sejumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulawesi Selatan yang belum berproduksi. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi karena berpotensi menghambat kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan negara.

Totok Daryanto Pastikan Kilang Plaju Siap Perkuat Ketahanan Energi Nasional