Berita Terbaru

Politik dan Keamanan6 September 2026

Korban Keracunan MBG Bukan Cuma Angka, Ini Menyangkut Masa Depan Generasi Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta— Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan mendalam atas munculnya kasus dugaan keracunan yang dialami penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Netty menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, sebab keberhasilan program ini menyangkut masa depan generasi bangsa.

6 September 2026

RUU Reforma Agraria Ditargetkan Rampung Sebelum 24 September, Undang TNI dalam RDP

Politik dan Keamanan

RUU Reforma Agraria Ditargetkan Rampung Sebelum 24 September, Undang TNI dalam RDP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Reforma Agraria yang saat ini tengah disusun sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. RUU tersebut direncanakan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 8 September 2026, untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR RI.

50.000 Lebih Warga Kota Surabaya Kena Cleansing BPJS, Gamal Pertanyakan Tanggung Jawab Moral

50.000 Lebih Warga Kota Surabaya Kena Cleansing BPJS, Gamal Pertanyakan Tanggung Jawab Moral

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi IX DPR RI Gamal mempertanyakan perlindungan bagi puluhan ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang masih berstatus nonaktif setelah proses cleansing dan pemutakhiran data. Di Kota Surabaya, tercatat 50.613 peserta masih belum kembali aktif dari total 67.104 peserta PBI-JK yang dinonaktifkan pada 2026.

Pemerintah dan BUMN Harus Beri Kepastian Rantai Pasok Komoditas Kopdes

Pemerintah dan BUMN Harus Beri Kepastian Rantai Pasok Komoditas Kopdes

PARLEMENTARIA, Batam — Komisi VI DPR RI mendorong Pemerintah Pusat dan BUMN untuk memberikan kepastian rantai pasok komoditas serta akses bisnis strategis bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini dinilai penting agar modal dan alokasi anggaran desa yang dikucurkan benar-benar terkonversi menjadi unit usaha produktif, bukan sekadar menjadi beban operasional tanpa perputaran ekonomi yang nyata.

Evita Nursanty: Hilirisasi Kopi Harus Kurangi Ketergantungan Bahan Baku Impor

Evita Nursanty: Hilirisasi Kopi Harus Kurangi Ketergantungan Bahan Baku Impor

PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti ketergantungan industri kopi nasional terhadap bahan baku impor di tengah agenda hilirisasi yang terus didorong pemerintah. Menurutnya, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pengolahan produk akhir, tetapi harus mampu membangun rantai pasok domestik yang kuat.

Sekolah Rusak Diguncang Gempa, Komisi X Desak Kemendikdasmen Segera Bangun Kembali

Sekolah Rusak Diguncang Gempa, Komisi X Desak Kemendikdasmen Segera Bangun Kembali

PARLEMENTARIA, Kab. Manggarai – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera melakukan revitalisasi maupun pembangunan kembali sekolah-sekolah yang rusak akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 15 Agustus 2026 kemarin.

Hetifah Minta Data Desil Diverifikasi Sebelum Jadi Dasar Penyaluran Bantuan

Hetifah Minta Data Desil Diverifikasi Sebelum Jadi Dasar Penyaluran Bantuan

PARLEMENTARIA, Malang — Penetapan desil kesejahteraan masyarakat perlu disertai mekanisme verifikasi yang memadai sebelum digunakan sebagai dasar penentuan sasaran program pemerintah. Ketidaksesuaian penempatan desil berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat karena berkaitan dengan akses keluarga terhadap berbagai program bantuan.

Bendung Kejahatan Investasi Bodong, Panja RUU Perkoperasian Perkuat Penerapan Sanksi Pidana

Bendung Kejahatan Investasi Bodong, Panja RUU Perkoperasian Perkuat Penerapan Sanksi Pidana

PARLEMENTARIA, Batam— Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk mempercepat pembahasan RUU tersebut guna menggantikan regulasi lama yang dinilai rentan disalahgunakan. Pembaharuan payung hukum ini difokuskan pada penguatan pengawasan serta penerapan sanksi pidana tegas guna membendung kejahatan keuangan dan investasi bodong yang mengatasnamakan lembaga koperasi.

Komisi IX Minta Cleansing Data JKN Jangan Berujung Putusnya Akses Pelayanan Kesehatan

Komisi IX Minta Cleansing Data JKN Jangan Berujung Putusnya Akses Pelayanan Kesehatan

PARLEMENTARIA, Surabaya – Komisi IX DPR RI menegaskan proses cleansing atau pemutakhiran data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi, tetapi harus menjamin masyarakat miskin dan rentan tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan. Karena itu, koordinasi lintas instansi dinilai menjadi kunci agar ketidaksinkronan data tidak berujung pada terhentinya pelayanan medis.

Sistem Desil Tidak Cukup Akurat, Penetapan Peserta PBI-JK Jadi Persoalan

Sistem Desil Tidak Cukup Akurat, Penetapan Peserta PBI-JK Jadi Persoalan

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menyoroti akurasi sistem desil yang menjadi salah satu dasar dalam penetapan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Menurutnya, sistem desil saat ini belum cukup merepresentasikan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara riil sehingga berpotensi menyebabkan masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan justru kehilangan hak atas jaminan kesehatan.

Pastikan Layanan Kesehatan Tak Terputus, Indah Kurnia Dorong Sosialisasi Reaktivasi PBI-JK

Pastikan Layanan Kesehatan Tak Terputus, Indah Kurnia Dorong Sosialisasi Reaktivasi PBI-JK

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi IX DPR RI Indah Kurnia mendorong pemerintah dan BPJS Kesehatan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat terkait status kepesertaan dan mekanisme reaktivasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses cleansing dan pemutakhiran data tidak menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.

I Nengah Senantara Tolak Kadin Jadi Lembaga Negara, Soroti Potensi Dualisme