•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Misbakhun Tegaskan Penyesuaian Tugas DK LPS Wajib Dikonsultasikan ke DPR

Ekonomi dan Keuangan20 Mei 2026

Misbakhun Tegaskan Penyesuaian Tugas DK LPS Wajib Dikonsultasikan ke DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa penyesuaian pembidangan dan pembagian tugas Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) merupakan amanat undang-undang yang harus dikonsultasikan kepada DPR RI sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan penguatan akuntabilitas kelembagaan.

20 Mei 2026

Supriyanto Usulkan Skema Asuransi Kesehatan Haji dalam Bentuk Uang Cash

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Supriyanto Usulkan Skema Asuransi Kesehatan Haji dalam Bentuk Uang Cash

PARLEMENTARIA, Madinah – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Supriyanto, mendorong adanya reformasi sistem asuransi kesehatan khusus bagi jemaah haji Indonesia. Ia mengusulkan skema asuransi taktis yang tidak berbelit-belit secara administrasi guna mempercepat penanganan medis jemaah di Tanah Suci.

Misbakhun Minta Dewan Komisioner Ex Officio LPS Tak Sekadar “Datang, Duduk, Diam”

Ekonomi dan Keuangan20 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Misbakhun Minta Dewan Komisioner Ex Officio LPS Tak Sekadar “Datang, Duduk, Diam”

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti pentingnya penguatan fungsi anggota Dewan Komisioner (ADK) ex officio di tubuh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurutnya, keberadaan anggota ex officio tidak boleh sekadar formalitas administratif, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi penguatan koordinasi antarlembaga dan tata kelola LPS.

Harris Turino: Anggota Ex Officio LPS Wajib Aktif Laporkan Kinerja

Ekonomi dan Keuangan20 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Harris Turino: Anggota Ex Officio LPS Wajib Aktif Laporkan Kinerja

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyampikan sejumlah catatan dalam agenda Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (19/5/2026). Rapat tersebut digelar dalam rangka penyesuaian pembidangan dan pembagian tugas Dewan Komisioner (DK) LPS sebagai bagian dari penguatan kelembagaan.

Sambut Hari Kebangkitan Nasional, Ibas Dorong Mahasiswa Jadi Motor Kemajuan Bangsa

Industri dan Pembangunan20 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Sambut Hari Kebangkitan Nasional, Ibas Dorong Mahasiswa Jadi Motor Kemajuan Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam rangka memeringati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengajak generasi muda untuk menjadi motor kebangkitan bangsa melalui inovasi, kreativitas, dan aksi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan nasional maupun global.

Terminal Bayangan Jadi Sorotan, Sistem Transportasi Haji Belum Siap Hadapi Lonjakan Jemaah

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Terminal Bayangan Jadi Sorotan, Sistem Transportasi Haji Belum Siap Hadapi Lonjakan Jemaah

PARLEMENTARIA, Madinah – Lonjakan jumlah jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026 mulai memunculkan persoalan serius di sektor transportasi. Penumpukan ribuan jemaah di sejumlah terminal di Makkah menjadi sinyal bahwa sistem mobilitas jemaah belum sepenuhnya siap menghadapi tingginya arus pergerakan antar lokasi ibadah.

Dana Otsus adalah Konsekuensi Kewenangan Khusus Aceh

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Dana Otsus adalah Konsekuensi Kewenangan Khusus Aceh

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI TA Khalid menegaskan dana otonomi khusus (otsus) Aceh merupakan konsekuensi dari kewenangan khusus yang diberikan negara kepada Pemerintah Aceh melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Menurutnya, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak dapat dilepaskan dari keberlanjutan dana otsus.

Revisi UUPA Perlu Sinkronkan Kewenangan Khusus Aceh dengan Kebutuhan Terkini

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Revisi UUPA Perlu Sinkronkan Kewenangan Khusus Aceh dengan Kebutuhan Terkini

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI TA Khalid menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) diperlukan untuk menyinkronkan pelaksanaan kewenangan khusus Aceh dengan perkembangan situasi dan kebutuhan saat ini setelah hampir dua dekade implementasi.

Darmadi Durianto Minta UMKM dan Industri Nasional Dilindungi dalam ICA-CEPA

Industri dan Pembangunan20 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Darmadi Durianto Minta UMKM dan Industri Nasional Dilindungi dalam ICA-CEPA

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri manufaktur nasional menjadi perhatian utama dalam pembahasan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (ICA-CEPA). Sebab itu, pemerintah diminta untuk memastikan pembukaan pasar tidak justru melemahkan daya saing pelaku usaha domestik.

Robert Rouw Minta BMKG Susun Roadmap Modernisasi Alat Deteksi Cuaca

Industri dan Pembangunan20 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Robert Rouw Minta BMKG Susun Roadmap Modernisasi Alat Deteksi Cuaca

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyusun roadmap modernisasi alat deteksi cuaca guna meningkatkan kualitas layanan informasi meteorologi dan mitigasi bencana. Menurutnya, pembaruan teknologi perlu dilakukan secara terencana agar pelayanan BMKG dapat mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Komisi IV Perkuat Pengawasan Program dan Anggaran Kementerian Pertanian

Industri dan Pembangunan20 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Perkuat Pengawasan Program dan Anggaran Kementerian Pertanian

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian mempercepat tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta mengakselerasi pelaksanaan program strategis pertanian tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Sensus Ekonomi 2026 Jadi Pedoman Kebijakan yang Berpihak ke Rakyat

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Sensus Ekonomi 2026 Jadi Pedoman Kebijakan yang Berpihak ke Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Eva Stevany Rataba menyoroti keputusan Badan Pusat Statistik (BPS) RI yang akan mengadakan Sensus Ekonomi 2026. Pelaksanaan sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali sejak 1986 hingga yang terakhir adalah 2016. Para pemilik usaha nantinya akan diminta mengisi ataupun melakukan wawancara dengan petugas Sensus Ekonomi.