•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Kembali ke Pasal 33: Skema Ekspor Satu Pintu dan Tata Kelola SDA

Ekonomi dan Keuangan20 Mei 2026

Kembali ke Pasal 33: Skema Ekspor Satu Pintu dan Tata Kelola SDA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026). Kebijakan ini mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor. Komoditas yang masuk tahap awal implementasi meliputi minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloy).

20 Mei 2026

DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat

Ekonomi dan Keuangan20 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan selalu mendukung program Pemerintah selama dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan Puan di hadapan Presiden Prabowo Subianto yang hadir ke DPR untuk menyampaikan langsung rancang bangun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.

Komisi X Dukung Upaya Kemenbud Tangani Cagar Budaya Terdampak Bencana

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Dukung Upaya Kemenbud Tangani Cagar Budaya Terdampak Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati, mendukung upaya Menteri Kebudayaan, Fadli Zon untuk mempercepat penanganan cagar budaya dan masyarakat kebudayaan yang terdampak bencana di sejumlah daerah. Menurutnya, hal tersebut sebagai upaya pemulihan bagi seniman, budayawan, hingga situs cagar budaya yang terkena dampak bencana.

Sambut Harkitnas, Pemerintah Siapkan RAPBN 2027 yang Sehat, Kredibel, serta Berkelanjutan

Ekonomi dan Keuangan20 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Sambut Harkitnas, Pemerintah Siapkan RAPBN 2027 yang Sehat, Kredibel, serta Berkelanjutan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan nasional. Hal tersebut disampaikan secara tegas saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Komisi VIII Dukung Usulan Bangun Fakultas Kedokteran di UHN I Gusti Bagus Sugriwa

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Dukung Usulan Bangun Fakultas Kedokteran di UHN I Gusti Bagus Sugriwa

PARLEMENTARIA, Denpasar - Komisi VIII DPR menyatakan dukungannya terhadap usulan pembentukan Fakultas Kedokteran di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa. Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan UHN I Gusti Bagus Sugriwa memiliki posisi strategis sebagai satu-satunya perguruan tinggi Hindu negeri di Indonesia sekaligus menjadi barometer pendidikan Hindu, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Kepadatan Armuzna Jadi Sorotan, Timwas Haji Antisipasi Masalah Berulang

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kepadatan Armuzna Jadi Sorotan, Timwas Haji Antisipasi Masalah Berulang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Persoalan transportasi dan kepadatan jemaah saat puncak ibadah haji kembali menjadi perhatian DPR RI dalam pengawasan penyelenggaraan haji 2026. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, menegaskan pengawasan tahun ini akan difokuskan pada titik-titik rawan yang selama ini kerap memicu keluhan jemaah.

Komisi III Perdana Masuk Timwas Haji, DPR Ingin Pengawasan Lintas Sektor Lebih Maksimal

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi III Perdana Masuk Timwas Haji, DPR Ingin Pengawasan Lintas Sektor Lebih Maksimal

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Muhammad Nasir Djamil menegaskan keterlibatan Komisi III DPR RI dalam Timwas Haji menjadi bentuk komitmen parlemen untuk memperkuat pengawasan pelayanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.

Nasir Djamil: Keterlibatan Polri Penting Demi Penguatan Pelayanan Jemaah Haji

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nasir Djamil: Keterlibatan Polri Penting Demi Penguatan Pelayanan Jemaah Haji

PARLEMENTARIA, Tangerang — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026 Muhammad Nasir Djamil menilai keterlibatan unsur kepolisian dalam penyelenggaraan ibadah haji memiliki peran penting untuk membantu pelayanan dan pengelolaan jemaah di Tanah Suci. Hal ini disampaikannya sesaat keberangkatan Timwas Haji DPR RI menuju Makkah melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (20/05/2026).

Komisi VIII Dukung Penguatan Anggaran dan Prioritas Kebutuhan UHN I Gusti Bagus Sugriwa

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Dukung Penguatan Anggaran dan Prioritas Kebutuhan UHN I Gusti Bagus Sugriwa

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi VIII DPR RI Mohd Iqbal Romzi menyoroti pentingnya penguatan dukungan anggaran bagi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang kini diterapkan pemerintah di berbagai kementerian dan lembaga. Hal ini menjadi perhatiannya lantaran kebutuhan anggaran pendidikan Hindu perlu dilihat dari prinsip keadilan dan kebutuhan mendasar agar pembangunan pendidikan keagamaan dapat berjalan optimal.

Komisi IV Beri Tenggat 14 Hari ke Bapanas soal Keterlambatan Bantuan Pangan

Industri dan Pembangunan20 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi IV Beri Tenggat 14 Hari ke Bapanas soal Keterlambatan Bantuan Pangan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) segera menyerahkan laporan lengkap terkait keterlambatan distribusi bantuan beras dan minyak goreng yang terjadi pada Februari dan Maret tahun 2026. Laporan tersebut diminta disampaikan dalam waktu paling lama 14 hari kalender.

Komisi XII Minta BPH Migas Perketat Digitalisasi Distribusi BBM Subsidi

Industri dan Pembangunan20 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Minta BPH Migas Perketat Digitalisasi Distribusi BBM Subsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi menegaskan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus diperketat menyusul meningkatnya potensi penyimpangan di berbagai daerah. Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Iran membuat penyaluran subsidi energi wajib tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.

Legislator Dorong Penambahan Anggaran PIP untuk Mahasiswa Kurang Mampu di Bali

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Dorong Penambahan Anggaran PIP untuk Mahasiswa Kurang Mampu di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan kebutuhan bantuan pendidikan di perguruan tinggi masih cukup tinggi, termasuk di Bali yang minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan terus meningkat setiap tahunnya.