Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk melarang aktivitas sound horeg. Desakan tersebut menyusul tiga warga di Jawa Timur yang dilaporkan meninggal dunia selama Agustus akibat dampak dari aktivitas penggunaan perangkat suara berdaya tinggi tersebut.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Ombudsman RI untuk menyusun indikator bersama dalam menilai pelayanan publik serta reformasi birokrasi.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap 21 perusahaan atau badan usaha yang diduga terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh hingga menjangkau pihak yang bertanggung jawab di balik dugaan pelanggaran tersebut.
PARLEMENTARIA, Karawang - Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyoroti penyelesaian sertifikat kepemilikan rumah nasabah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah melunasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), namun belum memperoleh sertifikat. Dari sekitar 300.000 sertifikat yang harus diterbitkan, ada sekitar 30.000 sertifikat yang bermasalah.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur harus mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menyoroti masih terjadinya ketimpangan alokasi anggaran, di mana daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) besar justru kembali mendapatkan porsi APBN yang dominan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong pemerintah terus memperkuat kapasitas mitigasi bencana geologi menyusul aktivitas erupsi sejumlah gunung api di Indonesia pada Minggu (6/9/2026) lalu. Menurut Meitri, aktivitas vulkanik yang terjadi dalam waktu berdekatan menjadi pengingat penting bahwa sistem pemantauan, pengolahan data, pemetaan kawasan rawan, serta penyampaian informasi kebencanaan harus terus diperkuat secara berkelanjutan.
KOMISI III DPR RI - RDPU DENGAN PERADI PROFESIONAL, SHRI HARDJUNO WIWOHO TERKAIT RUU PERAMPASAN ASET
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana mengimbau masyarakat untuk aktif memastikan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya setelah adanya pemutakhiran dan cleansing data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya hanya menunggu pemerintah melakukan pendataan ulang atau baru mengurus kepesertaan ketika sudah membutuhkan pelayanan kesehatan.
PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi VII DPR RI Maria Lestari mendorong Kementerian Perindustrian memperkuat dukungan teknologi pasca panen bagi petani kopi di berbagai daerah. Menurutnya, potensi kopi Indonesia yang telah dikenal di pasar dunia harus diikuti peningkatan kualitas produksi, kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan penguasaan teknologi dari hulu hingga hilir.
PARLEMENTARIA, Kab. Bogor — Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan terjadinya kekerasan maupun intimidasi terhadap masyarakat dalam penyelesaian konflik agraria. Kehadiran negara harus diwujudkan melalui perlindungan kepada masyarakat sekaligus penyelesaian sengketa berdasarkan hukum dan prinsip keadilan.
PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring menyoroti masih tingginya impor kopi Indonesia di tengah posisi Indonesia sebagai salah satu negara produsen kopi dunia. Ia mendorong pemerintah memperkuat produksi dalam negeri agar industri kopi mampu meningkatkan ekspor dan menghasilkan devisa lebih besar.
PARLEMENTARIA, Padang – Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro meminta proses rehabilitasi sekolah terdampak bencana tidak hanya mengejar penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memastikan kualitas bangunan dan pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan. Hal tersebut disampaikan setelah melihat langsung kondisi dua sekolah dasar terdampak bencana di Kota Padang, Sumatera Barat.