Berita Terbaru

Roadmap Reforma Agraria Harus Jelas dan Jawab Kebutuhan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pelaksanaan reforma agraria membutuhkan arah dan tahapan yang jelas agar kebijakan penataan penguasaan serta pemanfaatan tanah dapat segera dirasakan masyarakat. Karena itu, roadmap reforma agraria dinilai penting untuk menjadi bagian dari pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria yang tengah disusun Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Deddy Sitorus Soroti Tumpang Tindih Konsesi dalam Pengelolaan Agraria

Industri dan Pembangunan7 September 2026

Deddy Sitorus Soroti Tumpang Tindih Konsesi dalam Pengelolaan Agraria

PARLEMENTARIA, Jakarta — Tumpang tindih kewenangan antarkementerian dan lembaga dalam pemberian konsesi dinilai berpotensi memperpanjang persoalan agraria di Indonesia. Karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria perlu mengatur mekanisme yang mampu menyatukan berbagai kepentingan sektoral dalam pengelolaan sumber daya agraria.

Komisi XII Soroti 75 Persen Sampah Nasional Belum Terkelola

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Soroti 75 Persen Sampah Nasional Belum Terkelola

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng menyoroti lebarnya kesenjangan pengelolaan sampah nasional. Hal ini menjadi sorotannya lantaran sampah yang terkelola baru sekitar 35.697 ton per hari atau 24,73 persen, sedangkan 108.652 ton per hari atau sekitar 75 persen belum terkelola berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).

Soedeson Tandra Minta Mekanisme NCB dalam RUU Perampasan Aset Diatur Ketat

Soedeson Tandra Minta Mekanisme NCB dalam RUU Perampasan Aset Diatur Ketat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra meminta mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dirumuskan secara jelas dan ketat. Menurutnya, kepastian hukum diperlukan agar kewenangan negara dalam merampas aset tetap berjalan seimbang dengan perlindungan hak warga negara, khususnya pihak ketiga yang beritikad baik.

Kendalikan Inflasi dan Daya Beli, Waka DPR Gelar Pasar Murah di Bandung Barat

Kendalikan Inflasi dan Daya Beli, Waka DPR Gelar Pasar Murah di Bandung Barat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, menggelar bazar pasar murah di sela-sela acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Yayasan Al-Muttaqin. Kegiatan ini dihadirkan langsung untuk membantu masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi, menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan daya beli warga.

Puan Minta Penanganan Erupsi Anak Krakatau Dilakukan Terpadu

Puan Minta Penanganan Erupsi Anak Krakatau Dilakukan Terpadu

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya penanganan secara terpadu dalam menghadapi erupsi gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Ia menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas.

7 September 2026

Gempa Rusak Sekolah di Manggarai, Legislastor Dorong Revitalisasinya

Gempa Rusak Sekolah di Manggarai, Legislastor Dorong Revitalisasinya

PARLEMENTARIA, Kab. Manggarai – Anggota Komisi X DPR RI Edi Oloan Pasaribu mendorong pemerintah bergerak cepat dan responsif dalam menangani kerusakan sejumlah bangunan sekolah akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan perlu segera dipetakan untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.

Abdul Fikri Soroti Sarpras Belajar Pascarevitalisasi Sekolah

Abdul Fikri Soroti Sarpras Belajar Pascarevitalisasi Sekolah

PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan program revitalisasi sekolah tidak boleh berhenti pada perbaikan bangunan semata. Menurutnya, pemenuhan mebel, komputer, printer, dan berbagai sarana pembelajaran lainnya juga harus menjadi perhatian pemerintah agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal.

Soal RUU Perampasan Aset, Komisi III: Berantas Korupsi Pasti, tapi Jangan Sewenang-wenang!

Soal RUU Perampasan Aset, Komisi III: Berantas Korupsi Pasti, tapi Jangan Sewenang-wenang!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus diarahkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi tanpa membuka ruang kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Menurutnya, kewenangan perampasan aset harus disertai batasan dan mekanisme yang jelas agar tidak disalahgunakan.

Di Balik Konflik Agraria Sukajaya, Ada Lahan yang Hancur dan Anak-Anak yang Trauma