Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menyoroti dampak penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran lebih besar untuk mempertahankan cakupan Universal Health Coverage (UHC).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Reni Astuti mengusulkan agar pengalihan hak atas tanah dalam pelaksanaan reforma agraria tidak dilakukan secara otomatis, ketika tanah tidak dimanfaatkan selama dua tahun berturut-turut. Menurutnya, subjek reforma agraria perlu terlebih dahulu mendapatkan peringatan, pendampingan, serta kesempatan untuk memulihkan pemanfaatan tanah.
PARLEMENTARIA, Padang – Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza mengungkap perkembangan kebijakan terkait status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan hasil rapat kerja Komisi X dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PPPK penuh waktu didorong menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi.
PARLEMENTARIA, Palembang — Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto mendorong seluruh pihak, termasuk industri kelapa sawit, memastikan kelancaran pasokan bahan baku untuk mendukung program mandatori biodiesel B50. Menurutnya, keberlangsungan program tersebut penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai sistem desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu disempurnakan agar tidak menjadi satu-satunya acuan dalam penyaluran bantuan pendidikan, khususnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Menurutnya, masih banyak mahasiswa dari keluarga yang layak menerima bantuan justru terhambat karena perubahan status desil yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil.
PARLEMENTARIA, Makassar – Komisi XII DPR RI menyoroti sejumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulawesi Selatan yang belum berproduksi. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi karena berpotensi menghambat kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan negara.
PARLEMENTARIA, Batam — Komisi VI DPR RI mendorong percepatan penguatan infrastruktur pusat data di Batam, Kepulauan Riau, sebagai strategi krusial dalam menjaga kedaulatan data dan kedaulatan digital negara. Langkah ini membutuhkan jaminan kepastian pasokan daya, proteksi kerahasiaan data nasional, serta kejelasan sinergi antara BUMN dan BPI Danantara agar investasi berteknologi tinggi ini memiliki daya saing tinggi.
PARLEMENTARIA, Palembang — Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mendorong optimalisasi Refinery Unit (RU) III Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, sebagai kilang pengolahan biodiesel B50 dan etanol E20. Optimalisasi tersebut dinilai dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan bahan bakar minyak (BBM) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dari daerah lain.
PARLEMENTARIA, Mojokerto – Pesoalan terkait penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus Anggota DPR RI menjadi salah satu yang disorot dalam kunjungan kerja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ke Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto Kota, Jawa Timur, Kamis (3/9/2026).
PARLEMENTARIA, Makassar — Komisi XII DPR RI mendorong penataan dan restrukturisasi tata kelola sektor minyak dan gas bumi (migas) secara menyeluruh melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Migas. Pembaruan regulasi dinilai diperlukan untuk menyesuaikan tata kelola sektor strategis tersebut dengan kondisi dan kebutuhan terkini.
PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan memastikan lima sekolah dasar (SD) di Sumatera Utara yang terdampak bencana akan diprioritaskan untuk menerima bantuan revitalisasi. Hal tersebut menjadi salah satu tindak lanjut hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di SD Negeri 060950 Medan, yang meninjau pelaksanaan program revitalisasi sekolah pascabencana.
PARLEMENTARIA, Subang — Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendorong PT BYD Auto Indonesia memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam kegiatan operasional perusahaan. Menurutnya, keterlibatan tenaga kerja Indonesia tidak boleh hanya terbatas pada posisi operator, petugas keamanan, atau pekerjaan pendukung lainnya, tetapi juga perlu diperluas hingga bidang administrasi dan manajemen.