•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Sigit Yunianto Kawal Perluasan WPR bagi Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah

Industri dan Pembangunan19 Mei 2026

Sigit Yunianto Kawal Perluasan WPR bagi Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menerima audiensi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Aliansi Pertambangan Rakyat terkait persoalan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kalimantan Tengah. Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan disampaikan mulai dari dorongan perluasan penetapan WPR di seluruh kabupaten/kota, penyederhanaan regulasi pertambangan rakyat, hingga perlindungan hak masyarakat adat dan penambang tradisional.

19 Mei 2026

Komisi III Minta Agar Hukum Tidak Dijadikan Alat Penindas Rakyat Kecil

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Minta Agar Hukum Tidak Dijadikan Alat Penindas Rakyat Kecil

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar hukum tidak dijadikan alat untuk menindas rakyat kecil. Hal ini berdasarkan adanya perseteruan antara Rien Wartia Trigina alias Erin Taulany dengan mantan asisten rumah tangganya, Hera.

Bahas RUU Satu Data, Baleg Ingatkan Hak Akses Tetap Harus Dibatasi Regulasi

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU Satu Data, Baleg Ingatkan Hak Akses Tetap Harus Dibatasi Regulasi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan pentingnya pengaturan hak akses data yang tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan Bob Hasan dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia.

Nasir Djamil Minta Kewenangan Kelola Madrasah oleh Pemerintah Aceh Dipertahankan

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Nasir Djamil Minta Kewenangan Kelola Madrasah oleh Pemerintah Aceh Dipertahankan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil mempertanyakan mengapa kewenangan pengelolaan madrasah oleh Pemerintah Aceh perlu dihapus dalam pembahasan Panja Penyusunan RUU tentang Pemerintahan Aceh. Menurutnya, kewenangan tersebut merupakan bagian dari kekhususan dan keistimewaan Aceh yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Rikwanto Dorong Penyelesaian Konflik Wamena Melalui Mediasi dan Kearifan Lokal

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Rikwanto Dorong Penyelesaian Konflik Wamena Melalui Mediasi dan Kearifan Lokal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mendorong penyelesaian konflik antarsuku yang terjadi di Wamena, Papua Pegunungan, melalui pendekatan mediasi dan pemanfaatan mekanisme kearifan lokal. Menurutnya, pelibatan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk meredam konflik agar tidak meluas dan menimbulkan lebih banyak korban.

Ibas: Mahasiswa Harus Jadi Kompas Moral dan Penentu Masa Depan Bangsa

Industri dan Pembangunan19 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Ibas: Mahasiswa Harus Jadi Kompas Moral dan Penentu Masa Depan Bangsa

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan pentingnya peran generasi muda sebagai penggerak masa depan bangsa yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter, kepedulian sosial, dan semangat kebangsaan. Hal itu ia sampaikan saat menerima audiensi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Yoyok Sudibyo Nilai Keterlibatan UMKM di MBG Masih Kecil

Industri dan Pembangunan19 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Yoyok Sudibyo Nilai Keterlibatan UMKM di MBG Masih Kecil

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mempertanyakan sejauh mana perluasan pasar bagi UMKM benar-benar diarahkan untuk masuk ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut memiliki potensi perputaran anggaran yang sangat besar sehingga seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menggerakkan sektor UMKM nasional.

Misbakhun Minta BI Jaga Nilai Tukar Rupiah di Level 16.000

Ekonomi dan Keuangan19 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Misbakhun Minta BI Jaga Nilai Tukar Rupiah di Level 16.000

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengingatkan Bank Indonesia (BI) akan pentingnya menjaga kesepakatan politik terkait asumsi dasar ekonomi makro, khususnya nilai tukar rupiah yang telah disepakati bersama pemerintah dan DPR. Menurutnya, asumsi nilai tukar dalam APBN bukan sekadar angka teknis, melainkan bentuk legitimasi politik yang harus dijaga oleh otoritas moneter.

Aspirasi Mahasiswa Magang Perkuat Substansi RUU Perampasan Aset

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Aspirasi Mahasiswa Magang Perkuat Substansi RUU Perampasan Aset

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi III DPR RI menerima aspirasi dari mahasiswa magang DPR RI terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menilai masukan yang disampaikan para mahasiswa sangat substantif dan dapat memperkuat materi muatan RUU agar efektif memberantas korupsi sekaligus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Komisi IX Himpun Masukan Akademisi untuk RUU Ketenagakerjaan Baru

Kesejahteraan Rakyat19 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX Himpun Masukan Akademisi untuk RUU Ketenagakerjaan Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama akademisi dari Universitas Padjadjaran dan Universitas Trisakti di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Komisi II Dorong Optimalisasi Badan Bank Tanah

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong Optimalisasi Badan Bank Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Badan Bank Tanah meningkatkan ketersediaan lahan yang dapat dikelola demi mendukung reforma agraria, pembangunan, dan kepentingan masyarakat luas.

Jelang Puncak Haji, Timwas DPR Ingatkan Jemaah Tak Turun Bus Terlalu Cepat Saat Menuju Arafah

Kesejahteraan Rakyat19 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Jelang Puncak Haji, Timwas DPR Ingatkan Jemaah Tak Turun Bus Terlalu Cepat Saat Menuju Arafah

PARLEMENTARIA, Madinah - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengingatkan jemaah Indonesia untuk mengikuti arahan petugas saat pemberangkatan menuju Arafah. Hal itu agar tidak terjadi penumpukan dan kelelahan di jalur Armuzna. Pesan tersebut disampaikan Anggota Timwas Haji DPR RI 2026, Abdul Wachid, usai rapat koordinasi bersama Kepala Daker Madinah di Kantor Daker Madinah, Arab Saudi, Senin (18/05/2026).