Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Probolinggo – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengapresiasi kuatnya kerukunan dan semangat pluralisme yang terjaga di tengah masyarakat Suku Tengger, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Menurutnya, kehidupan masyarakat Tengger yang saling menghormati dan membantu antarpemeluk agama merupakan teladan nyata bagi daerah lain di Indonesia.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menekankan pentingnya prinsip pemerataan dan transparansi dalam pembahasan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Menurutnya, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus disusun dengan mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.
PARLEMENTARIA, Mojokerto – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kepolisian Resor (Polres) Mojokerto Kota, Jawa Timur, Kamis (3/9/2026) dalam rangka memperkuat sinergi dengan lembaga kepolisian, khususnya dalam hal pencegahan dan pengawasan untuk menjaga kehormatan DPR RI sesuai dengan kode etik yang berlaku.
PARLEMENTARIA, Tapanuli Utara — Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai Kabupaten Tapanuli Utara memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pariwisata, UMKM, dan industri berbasis komoditas lokal. Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya diikuti dengan masuknya investasi yang mampu memberikan nilai tambah dan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat.
PARLEMENTARIA, Mojokerto - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Imron Amin berpendapat terkait penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi Anggota DPR RI yang menjadi isu utama dalam pembahasan kunjungan kerja ke Polres Mojokerto Kota, Kamis (3/9/2026). Dalam kesempatan itu, Imron menjelaskan, TNKB Khusus, sejatinya digunakan secara hati-hati dan bijaksana oleh para anggota, khususnya yang sedang berada di daerah pemilihan masing-masing.
PARLEMENTARIA, Karawang - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menyoroti indikasi praktik pinjam nama dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BAKN menegaskan penanganan persoalan tersebut harus mengedepankan perlindungan terhadap debitur dan konsumen, sekaligus memastikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) tidak mengalami kerugian dan pengembang menjalankan tanggung jawabnya.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menyampaikan apresiasi kepada pegawai Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang memasuki masa purnabakti atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di lingkungan Setjen DPR RI. Menurutnya, para pegawai tersebut telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, terutama mereka yang bertugas di lingkungan Deputi Bidang Persidangan.
PARLEMENTARIA, Karawang - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong penguatan tata kelola Kredit Pemilikan Rumah (KPR) agar konsumen memperoleh kepastian sertifikat setelah memenuhi kewajibannya. Salah satu usulan yang mengemuka ialah penerapan mekanisme KPR non-subsidi dengan Akta Jual Beli (AJB), bukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), untuk mencegah persoalan sertifikat kembali terjadi.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan Institut Pastoral Indonesia (STP-IPI) Malang, Jawa Timur pada Kamis (3/9/2026). Kunjungan ini untuk melihat langsung penyelenggaraan pendidikan dan menggali kebutuhan penguatan mutu perguruan tinggi keagamaan.
PARLEMENTARIA, Wonogiri – Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo mendorong Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN) Raden Wijaya Wonogiri memperluas program studi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Menurutnya, rencana peningkatan status STABN menjadi institut perlu diikuti penguatan akademik agar mahasiswa memiliki pilihan kompetensi dan peluang karier yang lebih beragam.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong integrasi Bank Tanah ke dalam badan yang nantinya dibentuk untuk menjalankan reforma agraria. Integrasi tersebut dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan pengelolaan dan pendistribusian tanah berjalan dalam satu kerangka kebijakan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Penyelesaian konflik agraria yang masih berlarut akibat tumpang tindih regulasi dan kewenangan, menjadi salah satu alasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria. Regulasi tersebut diharapkan menjadi solusi yang lebih komprehensif terhadap persoalan pertanahan yang selama ini belum terselesaikan.