E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Anggaran 2027|Kesehatan|Pajak|APBN|layanan kesehatan|Aspirasi|UMKM|Prolegnas|RUU Kehutanan|Perempuan|Pemilu|statistik|HAM
Jakarta:
Sebagian Cerah
31°C
Terasa: 35°C
Lembab: 55%
Angin: 12 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Kenaikan BBM Dinilai Tekan Manufaktur, Novita Minta Mitigasi untuk Industri
Kenaikan BBM Dinilai Tekan Manufaktur, Novita Minta Mitigasi untuk Industri
Industri dan Pembangunan9 Juni 2026
Kenaikan BBM Dinilai Tekan Manufaktur, Novita Minta Mitigasi untuk Industri
Industri dan Pembangunan
Kenaikan BBM Dinilai Tekan Manufaktur, Novita Minta Mitigasi untuk Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai mulai membebani sektor manufaktur nasional. Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi konkret agar industri, terutama skala kecil dan menengah, tidak menanggung dampak ekonomi secara sendiri di tengah meningkatnya biaya energi dan logistik.

9 Juni 2026
Harmonisasi 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Fokus pada Karakteristik Daerah
Harmonisasi 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Fokus pada Karakteristik Daerah
Politik dan Keamanan9 Juni 2026
Harmonisasi 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Fokus pada Karakteristik Daerah
Politik dan Keamanan
Harmonisasi 15 RUU Kabupaten/Kota di Kalimantan Fokus pada Karakteristik Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa proses harmonisasi 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) kabupaten/kota di Kalimantan difokuskan pada penguatan karakteristik dan substansi masing-masing daerah. Kelima belas RUU tersebut khususnya yang berada di provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Legislator Tegaskan: PPPK Perlu Kepastian Hak dan Karier
Legislator Tegaskan: PPPK Perlu Kepastian Hak dan Karier
Politik dan Keamanan9 Juni 2026
Legislator Tegaskan: PPPK Perlu Kepastian Hak dan Karier
Politik dan Keamanan
Legislator Tegaskan: PPPK Perlu Kepastian Hak dan Karier

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti sejumlah persoalan krusial terkait tata kelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK Paruh Waktu. Mardani menyoroti skema kontrak PPPK yang dinilai masih menimbulkan ketidakpastian karena harus diperbarui secara berkala setiap tahun. Ia menekankan pentingnya jaminan karier yang lebih kokoh dan berkelanjutan bagi PPPK agar setara dengan aparatur sipil negara lainnya.

Sturman Panjaitan Minta Kajian Ulang RUU Kab/Kota, Soroti Potensi Wilayah di Kalimantan
Sturman Panjaitan Minta Kajian Ulang RUU Kab/Kota, Soroti Potensi Wilayah di Kalimantan
Politik dan Keamanan9 Juni 2026
Sturman Panjaitan Minta Kajian Ulang RUU Kab/Kota, Soroti Potensi Wilayah di Kalimantan
Politik dan Keamanan
Sturman Panjaitan Minta Kajian Ulang RUU Kab/Kota, Soroti Potensi Wilayah di Kalimantan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan meminta dilakukan penelaahan ulang terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) kabupaten/kota yang tengah dibahas, khususnya terkait pengaturan potensi wilayah di Kalimantan. Menurutnya, banyak RUU kabupaten/kota yang memiliki deskripsi potensi daerah yang cenderung serupa, seperti sektor tambang, pertanian, dan perkebunan, tanpa adanya kekhususan yang menonjol antarwilayah.

Perkuat Sinergi Dukungan Keahlian Melalui MoU BKD DPR RI dan Universitas Indonesia
Perkuat Sinergi Dukungan Keahlian Melalui MoU BKD DPR RI dan Universitas Indonesia
Isu Lainnya9 Juni 2026
Perkuat Sinergi Dukungan Keahlian Melalui MoU BKD DPR RI dan Universitas Indonesia
Isu Lainnya
Perkuat Sinergi Dukungan Keahlian Melalui MoU BKD DPR RI dan Universitas Indonesia

PARLEMENTARIA, Depok – Badan Keahlian (BKD) DPR RI dan Universitas Indonesia (UI) resmi menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (MoU) sebagai upaya memperkuat sinergi dalam penyediaan dukungan keahlian bagi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI. Penandatanganan dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (8/6/2026).

Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Jangan Kejar Kuantitas Dokter dengan Korbankan Kualitasnya
Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Jangan Kejar Kuantitas Dokter dengan Korbankan Kualitasnya
Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026
Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Jangan Kejar Kuantitas Dokter dengan Korbankan Kualitasnya
Kesejahteraan Rakyat
Edy Wuryanto Ingatkan Pemerintah Jangan Kejar Kuantitas Dokter dengan Korbankan Kualitasnya

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa peningkatan jumlah dokter nasional tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kualitas pendidikan kedokteran. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) di Ruang Rapat Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Penetapan Lahan Pertanian Strategis Harus Berdasarkan Kondisi Faktual
Penetapan Lahan Pertanian Strategis Harus Berdasarkan Kondisi Faktual
Politik dan Keamanan9 Juni 2026
Penetapan Lahan Pertanian Strategis Harus Berdasarkan Kondisi Faktual
Politik dan Keamanan
Penetapan Lahan Pertanian Strategis Harus Berdasarkan Kondisi Faktual

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi mengingatkan pemerintah agar penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Bukan sekadar pendekatan administratif atau pemetaan yang berpotensi mengabaikan perkembangan pemanfaatan ruang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

PPPK Tak Boleh Diberhentikan Karena Keterbatasan Fiskal Daerah
PPPK Tak Boleh Diberhentikan Karena Keterbatasan Fiskal Daerah
Politik dan Keamanan9 Juni 2026
PPPK Tak Boleh Diberhentikan Karena Keterbatasan Fiskal Daerah
Politik dan Keamanan
PPPK Tak Boleh Diberhentikan Karena Keterbatasan Fiskal Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK paruh waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak dapat diberhentikan hanya karena keterbatasan fiskal daerah. Begitu juga dengan penerapan ketentuan batas maksimal 30 persen belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga tak dapat jadi alasan.

Penanaman Integritas Sejak Dini Kunci Pencegahan Korupsi di Dunia Pendidikan
Penanaman Integritas Sejak Dini Kunci Pencegahan Korupsi di Dunia Pendidikan
Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026
Penanaman Integritas Sejak Dini Kunci Pencegahan Korupsi di Dunia Pendidikan
Kesejahteraan Rakyat
Penanaman Integritas Sejak Dini Kunci Pencegahan Korupsi di Dunia Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan dimulai sejak usia dini melalui penanaman nilai integritas. Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi dalam membentuk karakter generasi muda yang menjunjung tinggi kejujuran dan menolak segala bentuk kecurangan.

Kunjungi Pemprov Riau, BKSAP: Diplomasi Parlemen Miliki Potensi Jawab Masalah Daerah
Kunjungi Pemprov Riau, BKSAP: Diplomasi Parlemen Miliki Potensi Jawab Masalah Daerah
Politik dan Keamanan9 Juni 2026
Kunjungi Pemprov Riau, BKSAP: Diplomasi Parlemen Miliki Potensi Jawab Masalah Daerah
Politik dan Keamanan
Kunjungi Pemprov Riau, BKSAP: Diplomasi Parlemen Miliki Potensi Jawab Masalah Daerah

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan bahwa diplomasi parlemen harus mampu memberi manfaat nyata bagi daerah, termasuk dalam membantu Provinsi Riau menghadapi berbagai tantangan strategis yang memiliki dimensi internasional. Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan Diseminasi Hasil Kegiatan BKSAP DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Riau di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin (8/6/2026).

Andi Yuliani Paris: Generasi Muda Perlu Bijak Kelola Uang di Tengah Fenomena Lipstick Effect
Andi Yuliani Paris: Generasi Muda Perlu Bijak Kelola Uang di Tengah Fenomena Lipstick Effect
Ekonomi dan Keuangan9 Juni 2026
Andi Yuliani Paris: Generasi Muda Perlu Bijak Kelola Uang di Tengah Fenomena Lipstick Effect
Ekonomi dan Keuangan
Andi Yuliani Paris: Generasi Muda Perlu Bijak Kelola Uang di Tengah Fenomena Lipstick Effect

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mengingatkan generasi muda untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan di tengah maraknya fenomena lipstick effect, yakni kecenderungan masyarakat membeli barang-barang konsumtif bernilai kecil dibandingkan mengalokasikan dana untuk aset produktif atau investasi jangka panjang.

Soedeson Tandra Soroti Investasi SDM dalam Pembahasan Usia Pensiun Polri
Soedeson Tandra Soroti Investasi SDM dalam Pembahasan Usia Pensiun Polri
Politik dan Keamanan9 Juni 2026
Soedeson Tandra Soroti Investasi SDM dalam Pembahasan Usia Pensiun Polri
Politik dan Keamanan
Soedeson Tandra Soroti Investasi SDM dalam Pembahasan Usia Pensiun Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menilai pembahasan batas usia pensiun anggota Polri perlu mempertimbangkan investasi besar yang telah dikeluarkan negara untuk membentuk sumber daya manusia kepolisian. Hal ini menjadi sorotannya lantaran proses pendidikan dan pelatihan yang panjang menjadikan setiap anggota Polri adalah aset yang memiliki nilai strategis bagi institusi.

Sebelumnya21 / 1066Halaman 21 dari 1066Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(884)
  • Industri dan Pembangunan(3237)
  • Isu Lainnya(1020)
  • Kesejahteraan Rakyat(3250)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(3950)
  • Populer(417)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

9 Juni 2026
9 Juni 2026
9 Juni 2026
9 Juni 2026
9 Juni 2026
9 Juni 2026
9 Juni 2026
9 Juni 2026
9 Juni 2026
9 Juni 2026
9 Juni 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Anggaran 2027|Kesehatan|Pajak|APBN|layanan kesehatan|Aspirasi|UMKM|Prolegnas|RUU Kehutanan|Perempuan|Pemilu|statistik|HAM
Jakarta:
Sebagian Cerah
31°C
Terasa: 35°C
Lembab: 55%
Angin: 12 km/h