Soedeson Tandra Soroti Investasi SDM dalam Pembahasan Usia Pensiun Polri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menilai pembahasan batas usia pensiun anggota Polri perlu mempertimbangkan investasi besar yang telah dikeluarkan negara untuk membentuk sumber daya manusia kepolisian. Hal ini menjadi sorotannya lantaran proses pendidikan dan pelatihan yang panjang menjadikan setiap anggota Polri adalah aset yang memiliki nilai strategis bagi institusi.

Apalagi, ia menyakini profesi kepolisian merupakan profesi teknis yang menuntut penguasaan keahlian tertentu sesuai bidang tugas masing-masing. Oleh karena itu, anggota Polri harus menjalani berbagai tahapan pendidikan, pelatihan, dan pengujian kompetensi sepanjang kariernya, mulai dari tingkat awal hingga jenjang kepemimpinan.

“Setiap pendidikan (anggota Polri) itu, kan negara mengeluarkan biaya yang sangat besar,” ujar Soedeson dalam Rapat Panja Perubahan RUU Tentang Polri di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut Soedeson, investasi tersebut tidak hanya berupa biaya pendidikan, tetapi juga waktu dan sumber daya yang digunakan untuk membentuk personel yang profesional. Setiap jenjang kepangkatan, katanya, memiliki pendidikan lanjutan yang harus ditempuh guna meningkatkan kemampuan dan kualitas personel.

Tak pelak, legislator dari Fraksi Partai Golkar ini pun mempertanyakan, apabila anggota Polri harus memasuki masa pensiun saat pengalaman dan kompetensinya sedang berada pada titik paling matang. Padahal, jarnya, pengalaman tersebut masih dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pengembangan organisasi.

“Nah, pada waktu mereka berada di puncak itu, kemudian mereka disuruh pensiun. Negara rugi,” tegasnya.

Meski demikian, Soedeson mengingatkan bahwa pembahasan usia pensiun tidak boleh dilepaskan dari aspek kesehatan. Menurut pertimbangannya, profesi kepolisian menuntut kondisi fisik yang prima karena berkaitan langsung dengan pelayanan dan penegakan hukum di tengah masyarakat.

“Polisi itu harus sehat. Karena kalau di dalam pemeriksaan itu, pertanyaan pertama kepada masyarakat itu, apakah Anda sehat? Jadi aneh juga kalau yang bertanya tidak sehat, menanyakan orang,” pungkasnya. (ujm/um)