Kunjungi Pemprov Riau, BKSAP: Diplomasi Parlemen Miliki Potensi Jawab Masalah Daerah

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan bahwa diplomasi parlemen harus mampu memberi manfaat nyata bagi daerah, termasuk dalam membantu Provinsi Riau menghadapi berbagai tantangan strategis yang memiliki dimensi internasional. Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan Diseminasi Hasil Kegiatan BKSAP DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Riau di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Senin (8/6/2026).

Perlu diketahui, sejumlah persoalan yang dihadapi Riau saat ini tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika global. Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), keberlanjutan industri sawit, ketahanan energi, tata kelola pemerintahan, hingga praktik ekonomi ilegal. Berbagai isu tersebut memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta jejaring internasional.

Oleh karena itu, ia menilai perlu memperkuat diplomasi parlemen demi memperjuangkan kepentingan daerah melalui berbagai forum internasional. “Diplomasi BKSAP berfungsi sebagai jembatan strategis untuk menghubungkan kepentingan dan isu lokal Riau agar mendapatkan solusi di dunia global,” ujar Syahrul.

Dalam konteks itu, BKSAP mendorong pemanfaatan diplomasi multilateral melalui forum-forum antarparlemen internasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Salah satunya adalah membawa isu karhutla ke forum ASEAN dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), serta memperjuangkan kepentingan industri sawit Indonesia dalam menghadapi berbagai regulasi global.

Selain melalui jalur multilateral, pihaknya membuka peluang penguatan diplomasi bilateral untuk mendukung ketahanan energi, investasi infrastruktur, dan penanganan kejahatan transnasional yang menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Riau. Ia meyakini diplomasi parlemen saat ini tidak lagi hanya menjadi urusan pemerintah pusat.

Maka dari itu, terangnya, diplomasi modern membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk membangun kerja sama internasional yang memberikan dampak langsung bagi pembangunan daerah. Terakhir, ia berharap hasil-hasil diplomasi parlemen dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, investasi, dan program konkret yang mendukung transformasi ekonomi daerah menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

“Diplomasi parlemen harus berdampak dan memberikan kemanfaatan nyata yang langsung dirasakan masyarakat serta mendukung kepentingan nasional,” tegasnya. (zn/um)