Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XII DPR RI menegaskan bahwa gejolak harga minyak mentah dunia akibat dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah tidak akan membelenggu ketahanan energi Indonesia. Komisi XII menilai percepatan transisi energi menuju penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle) menjadi langkah antisipasi terukur untuk meredam dampak fluktuasi harga energi global.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Achmad mendukung langkah efisiensi dan perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, penataan tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja BUMN sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menilai capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada sejumlah komoditas pangan merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Menurutnya, capaian tersebut perlu disampaikan secara luas kepada masyarakat. Apalagi, menurutnya, selama ini Indonesia bergantung pada impor seperti jagung dan gula.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut positif rencana pemerintah meningkatkan status Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi badan. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan Presiden dalam memperkuat efisiensi belanja negara.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengaku optimistis terhadap arah perekonomian Indonesia ke depan. Hal itu disampaikannya usai mendengarkan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR tentang RAPBN Tahun Anggaran 2027, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hugua menyatakan dukungan terhadap inisiatif Presiden RI terkait kebijakan Kewarganegaraan Ganda yang mengakomodasi secara terbatas. Kebijakan ini dinilai sebagai terobosan strategis untuk merangkul kembali talenta-talenta unggul Indonesia yang berada di luar negeri.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi akan memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi dalam pengelolaan sumber daya migas di sektor hulu. Penguatan tersebut menjadi salah satu substansi yang akan diakomodasi dalam draf RUU Migas.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal. Meski total belanja negara untuk pertama kalinya menembus angka Rp4.000 triliun, pemerintah tetap mempertahankan target defisit sebesar 2,4 persen.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai, kenaikan harga minyak dunia dapat mempercepat transisi energi. Menurutnya, ketika harga minyak mentah terlalu tinggi, masyarakat akan mencari sumber energi dan moda transportasi yang lebih murah.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan pembentukan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-X/2012. Putusan tersebut sebelumnya membubarkan BP Migas dan kemudian ditindaklanjuti pemerintah dengan pembentukan SKK Migas.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) akhirnya melangkah ke tahap selanjutnya setelah disetujui dalam Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sabtu (15/8/2026). RUU yang proses revisinya telah bergulir sejak 2015 tersebut selanjutnya akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk dijadwalkan dalam Sidang Paripurna DPR RI sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti tidak disebutkannya secara eksplisit persoalan kesejahteraan guru dan dosen dalam Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto terkait RAPBN 2027. Menurutnya, hal tersebut menjadi perhatian DPR, namun tidak serta-merta dapat dimaknai bahwa peningkatan kesejahteraan pendidik tidak menjadi prioritas pemerintah.