•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Soroti Isu Akses Udara bagi AS, Komisi I: Kedaulatan Nasional Prioritas Utama

Politik dan Keamanan14 April 2026

Soroti Isu Akses Udara bagi AS, Komisi I: Kedaulatan Nasional Prioritas Utama

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti isu dugaan perjanjian akses wilayah udara Indonesia oleh Amerika Serikat (AS). Meski informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya, ia menegaskan bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjadi prioritas utama.

14 April 2026

Harga Plastik Naik Signifikan, Industri Nasional Rentan Terkena Dampak Konflik Global

Industri dan Pembangunan14 April 2026

Industri dan Pembangunan

Harga Plastik Naik Signifikan, Industri Nasional Rentan Terkena Dampak Konflik Global

PARLEMENTARIA, Jakarta – Dampak ekonomi dari konflik geopolitik global mulai terasa di dalam negeri. Salah satunya dari melonjak harga plastik di dalam negeri yang telah menjangkau sektor usaha mikro.

RUU Perlindungan Saksi dan Korban Siap Dibawa ke Paripurna Usai Disepakati Tingkat I

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

RUU Perlindungan Saksi dan Korban Siap Dibawa ke Paripurna Usai Disepakati Tingkat I

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdk) akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI dalam waktu dekat, setelah melalui pembahasan dan pengambilan keputusan pada Pembicaraan Tingkat I bersama pemerintah. Menurutnya, proses pembahasan RUU PSdk telah mencapai titik penting, di mana seluruh fraksi dan pemerintah menyepakati substansi regulasi tersebut untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Cegah Penyalahgunaan Atribut Kedewanan, MKD Jalin Kerja Sama dengan Polresta Pontianak

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Cegah Penyalahgunaan Atribut Kedewanan, MKD Jalin Kerja Sama dengan Polresta Pontianak

PARLEMENTARIA, Pontianak - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Agung Widyantoro, menegaskan bahwa penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi pimpinan dan anggota DPR hanya diperuntukkan untuk satu kendaraan dan tidak dapat digunakan secara bergantian.

Novita Hardini Dorong Kesetaraan Pajak Taman Safari Indonesia & Standarisasi Medis Satwanya

Industri dan Pembangunan14 April 2026

Industri dan Pembangunan

Novita Hardini Dorong Kesetaraan Pajak Taman Safari Indonesia & Standarisasi Medis Satwanya

PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendorong pemerintah untuk segera membenahi regulasi dan memberikan insentif pajak bagi industri pariwisata konservasi. Hal tersebut ia sampaikan usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata di PT Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

Lebih dari Satu Dekade Tertunda, BAM DPR Desak Penyelesaian Tunggakan Kontraktor Alor

Kesejahteraan Rakyat14 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lebih dari Satu Dekade Tertunda, BAM DPR Desak Penyelesaian Tunggakan Kontraktor Alor

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI konsisten mendorong penyelesaian permasalahan belum dibayarkannya sisa kewajiban pemerintah kepada sejumlah kontraktor yang mengerjakan pembangunan hunian tetap bagi korban gempa bumi Kabupaten Alor tahun 2015. Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Perwakilan Korban Proyek Bantuan Bencana di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (11/4/2026) lalu.

Dampak Transfer Dana Otsus terhadap Kesejahteraan Daerah

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Dampak Transfer Dana Otsus terhadap Kesejahteraan Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa efektivitas transfer dana pusat ke daerah otonomi khusus (otsus) dan daerah istimewa masih menjadi isu krusial yang mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Satu Dekade Tertunda, BAM Desak Penyelesaian Tunggakan Kontraktor Alor

Kesejahteraan Rakyat14 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Satu Dekade Tertunda, BAM Desak Penyelesaian Tunggakan Kontraktor Alor

PARLEMENTARIA, Alor — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI konsisten mendorong penyelesaian permasalahan belum dibayarkannya sisa kewajiban pemerintah kepada sejumlah kontraktor yang mengerjakan pembangunan hunian tetap bagi korban gempa bumi Kabupaten Alor tahun 2015. Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Perwakilan Korban Proyek Bantuan Bencana di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (11/4/2026).

Harga Plastik Melonjak, Tekanan Berat bagi UMKM & Ekonomi Kreatif

Industri dan Pembangunan14 April 2026

Industri dan Pembangunan

Harga Plastik Melonjak, Tekanan Berat bagi UMKM & Ekonomi Kreatif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menyoroti lonjakan harga plastik yang dinilai semakin membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif. Menurutnya, kenaikan harga plastik hingga dua kali lipat di tingkat pasar telah berdampak luas ke seluruh lapisan masyarakat.

Perlu Perkuat Teknokrasi di KSP Demi Kawal Program Prioritas Negara

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Perlu Perkuat Teknokrasi di KSP Demi Kawal Program Prioritas Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira kembali menekankan pentingnya penguatan aspek teknokrasi di tubuh Kantor Staf Presiden (KSP) untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program-program prioritas pemerintah. Pasalnya, penempatan sumber daya manusia dengan kapasitas teknokratis yang memadai menjadi kunci keberhasilan kebijakan Presiden di lapangan.

RUU Migas Anyar Digodok, Jawab Tantangan Tata Kelola dan Kepastian Hukum

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

RUU Migas Anyar Digodok, Jawab Tantangan Tata Kelola dan Kepastian Hukum

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) tengah disiapkan sebagai regulasi baru untuk menggantikan UU lama yang dinilai tak lagi memadai. Komisi XII DPR RI selaku pengusul beleid mengatakan, pembaruan regulasi diperlukan menyusul banyaknya pasal yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

Legislator Minta RUU Migas Anyar Jawab Tiga Isu Krusial Bidang Energi

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Minta RUU Migas Anyar Jawab Tiga Isu Krusial Bidang Energi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) diharapkan mampu menjawab tiga isu besar sektor energi, yakni kelembagaan hulu migas, beban subsidi terhadap badan usaha, serta minimnya cadangan energi nasional. Isu-isu tersebut mengemuka dalam pembahasan awal di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.