Novita Hardini Dorong Kesetaraan Pajak Taman Safari Indonesia & Standarisasi Medis Satwanya

PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendorong pemerintah untuk segera membenahi regulasi dan memberikan insentif pajak bagi industri pariwisata konservasi. Hal tersebut ia sampaikan usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata di PT Taman Safari Indonesia (TSI), Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

Ia mengungkapkan bahwa secara kualitas dan kuantitas, koleksi satwa di Taman Safari Indonesia sebenarnya jauh mengungguli kebun binatang di Singapura dan Malaysia. Namun, ia menyayangkan adanya "kekosongan" perhatian pemerintah dalam sisi regulasi yang membuat okupansi Indonesia tertinggal.

"Singapura dan Malaysia sudah membebaskan pajak untuk taman hiburan atau pariwisata binatang sejenis. Sementara di kita, hambatan regulasi dan disharmony antara pusat serta daerah masih terjadi. Ini yang harus kita dorong agar Taman Safari bisa berkembang dan bersaing secara global," tegas Novita.

Selain isu fiskal, Novita juga memberikan perhatian serius pada pemerataan ekonomi di sekitar kawasan wisata. Ia meminta agar manajemen Taman Safari Indonesia berperan aktif menjadi "bapak asuh" bagi destinasi wisata kecil dan desa wisata yang ada di daerah, baik di Jawa Barat, Jawa Timur, maupun Bali.

"Saya berharap ada pembuatan paket-paket wisata dari Taman Safari yang menggandeng desa-desa wisata di daerah. Banyak destinasi lokal yang sudah punya prestasi tingkat nasional tetapi terhambat akses kolaborasi. Harus ada sinergi agar pelaku usaha kecil juga ikut hidup," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Sebagai penutup, Novita Hardini menegaskan bahwa Komisi VII akan terus mengawal sinkronisasi kebijakan antara kementerian terkait dan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar industri pariwisata berbasis konservasi tidak hanya mampu memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat sekitar melalui beasiswa atau bantuan jalan, tetapi juga mampu menjadi daya ungkit ekonomi nasional yang mandiri dan berstandar internasional. (aps/aha)