Perlu Perkuat Teknokrasi di KSP Demi Kawal Program Prioritas Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira kembali menekankan pentingnya penguatan aspek teknokrasi di tubuh Kantor Staf Presiden (KSP) untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program-program prioritas pemerintah. Pasalnya, penempatan sumber daya manusia dengan kapasitas teknokratis yang memadai menjadi kunci keberhasilan kebijakan Presiden di lapangan.

“Yang berikut yang berkaitan, yang Pak Kepala sendiri sampaikan tadi soal teknokrasi. Ini sebenarnya dari awal, saya kira Pak Kepala bicara saja dengan Pak Presiden. Kalau kita problemnya teknokrasi, cari orang-orang teknokrat yang mampu untuk melaksanakan program-program itu,” ujar Andreas dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama KSP, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026),

Ia mengingatkan agar kebijakan strategis tidak diisi oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi teknis yang memadai, karena berpotensi menghambat implementasi program di lapangan. “Program-program kebijakan Presiden ini jangan sampai orang yang tidak mempunyai kemampuan teknokrasi kemudian ditempatkan di kebijakan-kebijakan yang membutuhkan kemampuan teknokrasi yang tinggi,” tegasnya.

Sebagai contoh, Andreas menyoroti isu pengembangan energi panas bumi (geotermal) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Flores, yang saat ini memunculkan perdebatan di tengah masyarakat. “Ini kami lihat juga, misalnya di dapil saya, satu isu yang sedang sangat kuat di NTT dan di Flores khususnya itu soal geotermal. Banyak orang yang bicara soal geotermal ini tidak mengerti barang itu bagaimana. Jadi akhirnya asal tolak, ada yang asal tolak, saling pro kontra yang tidak produktif,” ungkapnya.

Menurutnya, minimnya pemahaman teknis di ruang publik turut memicu polemik yang tidak konstruktif, padahal program tersebut berpotensi menjadi kebijakan strategis bagi pembangunan energi nasional. “Sementara ini menurut saya suatu hal yang seharusnya penting menjadi kebijakan, karena bukan teknokrat yang bicara di situ,” tambahnya.

Oleh karena itu, Andreas mendorong KSP sebagai “mata dan telinga Presiden” agar dapat berperan lebih aktif dalam menjembatani persoalan tersebut, sekaligus memastikan komunikasi kebijakan berbasis data dan keahlian teknis.

“KSP bisa menjadi penyambung, penghubung untuk mengatasi bottleneck seperti yang tadi disampaikan, sehingga program pemerintah dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” pungkasnya. (RR/um)