•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Perkuat Teknokrasi KSP untuk Kawal Program Prioritas

Politik dan Keamanan14 April 2026

Perkuat Teknokrasi KSP untuk Kawal Program Prioritas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, kembali menekankan pentingnya penguatan aspek teknokrasi di tubuh Kantor Staf Presiden (KSP). Aspek itu penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.

14 April 2026

Komisi XIII DPR: KSP Perlu Jadi Solusi Bottleneck Aspirasi DPR ke Pusat

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII DPR: KSP Perlu Jadi Solusi Bottleneck Aspirasi DPR ke Pusat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti hambatan (bottleneck) yang dihadapi anggota DPR saat menyampaikan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan (dapil) kepada kementerian dan lembaga (K/L), khususnya bagi anggota yang bertugas di alat kelengkapan dewan (AKD) yang tidak memiliki kemitraan langsung dengan K/L terkait.

Mekanisme Check and Balances Harus Ada dalam RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Mekanisme Check and Balances Harus Ada dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Darmadi Durianto mengingatkan potensi risiko sentralisasi dalam penetapan Data Dasar Nasional (DDN) pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Berangkat dari kekhawatiran tersebut, ia menekankan pentingnya mekanisme check and balances demi mencegah penyalahgunaan data dalam kebijakan publik.

Achmad Daeng Sere: Infrastruktur Jalan Jadi Faktor Penentu Keberhasilan Wisata Nasional

Industri dan Pembangunan14 April 2026

Industri dan Pembangunan

Achmad Daeng Sere: Infrastruktur Jalan Jadi Faktor Penentu Keberhasilan Wisata Nasional

PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi VII DPR RI, Achmad Daeng Sere, menekankan pentingnya pembenahan infrastruktur jalan sebagai syarat mutlak dalam memajukan sektor pariwisata Indonesia. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Taman Safari Indonesia, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

Ahmad Irawan Dorong Kaji Skema Petroleum Fund dalam RUU Migas

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Ahmad Irawan Dorong Kaji Skema Petroleum Fund dalam RUU Migas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Irawan menyoroti gagasan pembentukan petroleum fund atau dana abadi migas sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya energi nasional dalam RUU Migas. Ia menilai konsep tersebut perlu dipersiapkan secara matang agar tidak mengulang kegagalan lembaga serupa sebelumnya.

MKD: Hak Imunitas Bukan Berarti Anggota DPR Kebal Hukum

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

MKD: Hak Imunitas Bukan Berarti Anggota DPR Kebal Hukum

PARLEMENTARIA, Pontianak - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Agung Widyantoro, menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR tidak berarti seorang anggota DPR memiliki kekebalan hukum sehingga tidak bisa dituntut. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja MKD DPR RI ke Kepolisian Resor Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada Senin (13/4/2026).

Sugeng Suparwoto Usulkan Skema Mining Fund dalam RUU Migas untuk Perkuat Dana Riset-Pengembangan

Industri dan Pembangunan14 April 2026

Industri dan Pembangunan

Sugeng Suparwoto Usulkan Skema Mining Fund dalam RUU Migas untuk Perkuat Dana Riset-Pengembangan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengusulkan pentingnya penguatan aspek riset dan pengembangan (research and development/R&D) dalam tata kelola sektor pertambangan nasional. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam yang bersifat terbatas.

Optimalisasi Ekosistem Pariwisata di Kota Tangerang Dapat Terwujud Melalui Sinergi Antarpemangku Kepentingan

News14 April 2026

News

Optimalisasi Ekosistem Pariwisata di Kota Tangerang Dapat Terwujud Melalui Sinergi Antarpemangku Kepentingan

PARLEMENTARIA, Tangerang – Komisi VII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Kota Tangerang, Banten, Senin (13/4/2026). Kunjungan ini dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kesiapan dan implementasi ekosistem kepariwisataan di daerah.

Serap Aspirasi di Kepri, Pansus DPR Dorong Penguatan Regulasi Hukum Perdata Internasional

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Serap Aspirasi di Kepri, Pansus DPR Dorong Penguatan Regulasi Hukum Perdata Internasional

PARLEMENTARIA, Batam – Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (13/4/2026). Kunjungan kerja ini dalam rangka untuk mengetahui kondisi dan permasalahan hukum perdata lintas negara di wilayah perbatasan sekaligus menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan.

Pansus DPR Serap Masukan di Bali, RUU Hukum Perdata Internasional Dinilai Mendesak

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Pansus DPR Serap Masukan di Bali, RUU Hukum Perdata Internasional Dinilai Mendesak

PARLEMENTARIA, Denpasar - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali untuk menyerap masukan dari para pemangku kepentingan terkait urgensi pembentukan regulasi yang mengatur perkara perdata lintas negara. Kunjungan kerja tersebut berlangsung di Denpasar, Bali, Senin (13/4/2026)

Komisi XIII Dorong Restorative Justice Berbasis Pemenuhan Hak Korban dalam RUU PSdK

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Dorong Restorative Justice Berbasis Pemenuhan Hak Korban dalam RUU PSdK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan pendekatan restorative justice dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdK). Hal ini sebagai upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berorientasi pada korban.

TNKB Khusus DPR Tak Boleh Dicopot Pasang, MKD Tegaskan Aturan

Kesejahteraan Rakyat14 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

TNKB Khusus DPR Tak Boleh Dicopot Pasang, MKD Tegaskan Aturan

PARLEMENTARIA, Pontianak - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Agung Widyantoro, menegaskan bahwa penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi pimpinan dan anggota DPR hanya diperuntukkan untuk satu kendaraan dan tidak dapat digunakan secara bergantian.