Optimalisasi Ekosistem Pariwisata di Kota Tangerang Dapat Terwujud Melalui Sinergi Antarpemangku Kepentingan

PARLEMENTARIA, Tangerang – Komisi VII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Kota Tangerang, Banten, Senin (13/4/2026). Kunjungan ini dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kesiapan dan implementasi ekosistem kepariwisataan di daerah.

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Kota Tangerang telah menyiapkan dan menjalankan konsep kepariwisataan sesuai dengan Undang-Undang tentang Ekosistem Kepariwisataan.

“Hari ini kita Komisi VII melaksanakan kunjungan spesifik ke Kota Tangerang kaitannya dengan melakukan pengawasan sejauh mana Kota Tangerang hari ini menyiapkan dan juga sudah melaksanakan konsep kepariwisataan yang tentunya dengan landasan undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang ekosistem kepariwisataan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Ia menilai, posisi Kota Tangerang yang berdekatan dengan ibu kota negara menjadi keunggulan strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Kedekatan dengan pusat kegiatan ekonomi serta akses terhadap fasilitas publik, termasuk bandara, menjadi peluang besar yang harus dimanfaatkan secara optimal.

“Kota Tangerang sebagai kota yang terdekat dengan ibu kota negara, saya rasa punya posisi yang sangat strategis. Maka kita berharap banyak hal yang bisa disiapkan guna menjawab tantangan globalisasi hari ini,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Siti menekankan pentingnya pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata. Menurutnya, daerah yang berada dekat dengan pusat pertumbuhan tidak boleh tertinggal dalam merasakan manfaat pembangunan.

Ia menjelaskan bahwa potensi pariwisata di Kota Tangerang dapat dikembangkan dari berbagai sektor, mulai dari wisata buatan, religi, hingga kuliner. Semua potensi tersebut dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat jika dikelola secara optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi VII juga menyoroti sejumlah tantangan yang perlu diatasi bersama. Salah satunya adalah penguatan sinergi antarpemangku kepentingan dalam membangun ekosistem pariwisata yang terintegrasi.

“Dengan adanya konsep ekosistem, maka sinergitas yang bisa dilakukan untuk menjadi leading sector-nya adalah Kementerian Pariwisata itu bisa semakin kuat. Karena kepariwisataan tidak bisa lepas dari UMKM, kreativitas anak muda, kebudayaan, serta infrastruktur,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam mengembangkan potensi pariwisata yang dimiliki, dengan dukungan penuh dari kepala daerah, dinas terkait, serta partisipasi masyarakat.

Menurutnya, kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan.

“Kalau kesadaran itu dibangun bersama-sama, saya rasa harapan tentang peningkatan kesejahteraan yang didapat oleh masyarakat itu akan bisa kita wujudkan,” pungkasnya. (ais/rdn)