Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI menegaskan komitmennya mengawal penyelesaian perselisihan hubungan industrial di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui fungsi pengawasan, Komisi VI turut memfasilitasi dialog antara manajemen BUMN, serikat pekerja, dan mitra kerja untuk memastikan proses transformasi maupun restrukturisasi perusahaan tetap memperhatikan hak dan kesejahteraan pekerja.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania menekankan pentingnya memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, berkelanjutan, dan didukung pendataan yang akurat. Menurutnya, pemerintah harus memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan, khususnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH), jangan terlewat dalam pendataan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) pada akhir Juli 2026 lalu, pemerintah secara resmi mengusulkan calon definitif untuk memimpin bank sentral. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) mengenai usulan nama tunggal, yakni Destri Damayanti yang saat ini menjabat sebagai Pejabat Gubernur BI Sementara kepada Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026) lalu.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VIII DPR RI mengonfirmasi dimulainya pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji pada masa persidangan 2026/2027. Pembahasan tersebut dilakukan setelah Pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Surpres) guna memperbarui tata kelola dana haji nasional.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi I DPR RI mendukung adanya penyesuaian dan peningkatan alokasi anggaran pertahanan untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) serta TNI dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) mendatang. Langkah ini dinilai strategis guna mempercepat modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta meningkatkan kesejahteraan prajurit di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemerintahan Presiden RI Prabowo telah berhasil mencapai swasembada pangan sebagai fondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi situasi geopolitik saat ini.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi I DPR RI menegaskan bahwa pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, dalam Prolegnas 2026, harus mampu merespons pesatnya pertumbuhan teknologi digital yang bergerak jauh lebih cepat dibandingkan koridor hukum yang ada saat ini.
PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI melalui Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya mengawal pemerataan pembangunan infrastruktur agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan masyarakat hingga wilayah terpencil dan terluar Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui pengawasan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan tetap memperhatikan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Menjelang Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh kebijakan eksekutif. DPR RI memastikan bahwa daya kritis dewan akan terus diarahkan untuk mengawal agar setiap regulasi dan program kerja pemerintah benar-benar berorientasi pada kesejahteraan serta kepentingan masyarakat luas.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI, Sarifah Ainun Jariyah, mengingatkan pemerintah untuk mengambil langkah proaktif dalam memitigasi dampak potensi gejolak geopolitik global. Mitigas tersebut termasuk konflik di Timur Tengah serta ketegangan wilayah di Laut China Selatan (LCS) terhadap stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri.
PARLEMENTARIA, JAKARTA – Komisi XI DPR RI telah menyatakan kesiapannya untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) setelah Surat Presiden (Surpres) diterima oleh Pimpinan DPR RI. Demikian hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto menjelang Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menilai target lifting minyak bumi sebesar 610 ribu barel per hari (barrel per day/bpd) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 realistis untuk dicapai. Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah didorong mengoptimalkan produksi dari sumur yang sudah beroperasi sekaligus mempercepat pengembangan sumur-sumur baru.