•

Berita Terbaru

Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru

Ahmad Irawan Usulkan Penambahan Pasal terkait Pengaturan Data Lintas Batas Negara dalam RUU SDI

Politik dan Keamanan14 April 2026

Ahmad Irawan Usulkan Penambahan Pasal terkait Pengaturan Data Lintas Batas Negara dalam RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Irawan memberikan komentar terkait dengan penjelasan Pasal 2 huruf B dalam Rapat Penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia (Panja).

14 April 2026

Firman Soebagyo Soroti Desentralisasi Data saat Bahas Asas dan Tujuan RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Firman Soebagyo Soroti Desentralisasi Data saat Bahas Asas dan Tujuan RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menekankan pentingnya penguatan prinsip desentralisasi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Panitia Kerja (panja) Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Komisi XIII DPR Minta BPIP Perkuat 'Research-Based' dalam Peta Jalan Pancasila

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII DPR Minta BPIP Perkuat 'Research-Based' dalam Peta Jalan Pancasila

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya memberikan catatan mendalam terkait metodologi pembinaan ideologi Pancasila dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia menekankan agar BPIP beralih dari pendekatan yang bersifat asumtif menuju pendekatan ilmiah (scientific approach) yang berbasis riset dalam menyusun peta jalan dan kebijakan.

RUU SDI Potensi Hasilkan Data Rujukan Utama Pembangunan

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

RUU SDI Potensi Hasilkan Data Rujukan Utama Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengungkapkan bila Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) dirancang untuk bisa menghasilkan Data Dasar Nasional (DDN) sebagai rujukan utama perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan bahwa SDI betul-betul berasaskan keterpaduan, kedaulatan, desentralisasi interoperabilitas, rekognisi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan data.

Revisi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Harus Atur Peran Integrator Secara Adil

Industri dan Pembangunan14 April 2026

Industri dan Pembangunan

Revisi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Harus Atur Peran Integrator Secara Adil

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dominasi perusahaan integrator menjadi persoalan utama dalam tata kelola industri peternakan nasional. Kondisi ini dinilai berdampak pada melemahnya posisi peternak rakyat serta terganggunya keseimbangan ekosistem usaha peternakan dari hulu hingga hilir.

Komisi V Apresiasi Penanganan Mudik 2026, Soroti Pentingnya Satu Data Nasional

Industri dan Pembangunan14 April 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi V Apresiasi Penanganan Mudik 2026, Soroti Pentingnya Satu Data Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan apresiasi keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2026 yang dinilai lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BMKG, serta Kepala BNPP/Basarnas di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer yang Lama Mengabdi Harus Dipercepat

Kesejahteraan Rakyat13 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer yang Lama Mengabdi Harus Dipercepat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya Negara memberi penghargaan bagi para guru honorer. Terutama bagi guru-guru honorer yang telah lama mengabdi, dan masih berada pada tingkat kesejahteraan yang minim.

La Tinro La Tunrung Dorong Hilirisasi Riset Kampus untuk Kurangi Produk Impor

Kesejahteraan Rakyat13 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

La Tinro La Tunrung Dorong Hilirisasi Riset Kampus untuk Kurangi Produk Impor

PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Komisi X DPR RI mendorong penguatan riset terapan di perguruan tinggi agar hasil penelitian tidak hanya berhenti pada tataran akademik. Namun juga mampu dihilirisasi menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Indonesia Harus Aktif Redam Konflik Pasca Diplomasi AS-Iran Gagal

Politik dan Keamanan13 April 2026

Politik dan Keamanan

Indonesia Harus Aktif Redam Konflik Pasca Diplomasi AS-Iran Gagal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti kegagalan upaya diplomasi internasional dalam meredam eskalasi konflik di Timur Tengah yang hingga kini terus meluas dan berdampak pada stabilitas global. Ia mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil peran lebih aktif untuk deeskalasi melalui jalur diplomasi internasional.

Tutik Kusuma Wardhani Ajak Generasi Muda Aktif Berpolitik

Kesejahteraan Rakyat13 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Tutik Kusuma Wardhani Ajak Generasi Muda Aktif Berpolitik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Tutik Kusuma Wardhani mengajak generasi muda untuk aktif berpolitik sebagai bagian penting dalam bertanggungjawab terhadap sejarah bangsa. Ia mengatakan generasi muda memiliki peran strategis di momentum penting perjalanan kebangsaan Indonesia.

Otsus Papua Harus Tetap Berpihak pada Orang Asli Papua

Politik dan Keamanan13 April 2026

Politik dan Keamanan

Otsus Papua Harus Tetap Berpihak pada Orang Asli Papua

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Kamarudin Watubun mengingatkan agar kebijakan afirmasi dalam Otonomi Khusus (Otsus) Papua tetap berpihak pada Orang Asli Papua (OAP) dan tidak menyimpang dari tujuan awal pembentukannya. Ia menekankan bahwa salah satu tujuan utama Otsus Papua adalah memberikan afirmasi kepada OAP. Namun, ia mengkhawatirkan implementasi di lapangan justru tidak sepenuhnya berpihak kepada kelompok yang seharusnya dilindungi.

Ketergantungan Impor, Komisi IV Akselerasikan RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan

Industri dan Pembangunan13 April 2026

Industri dan Pembangunan

Ketergantungan Impor, Komisi IV Akselerasikan RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi IV DPR RI menilai revisi Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi penting untuk membenahi struktur industri peternakan nasional secara menyeluruh. Langkah ini dinilai jadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor serta memperkuat kemandirian produksi protein hewani di dalam negeri.