Berita Terbaru

Aspirasi Diaspora Perkaya Substansi RUU Kewarganegaraan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI menyerap berbagai masukan strategis dari diaspora Indonesia dalam audiensi yang membahas kebijakan kewarganegaraan, termasuk isu kewarganegaraan ganda. Forum ini menjadi bagian dari upaya memperkaya substansi dalam penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewarganegaraan agar lebih adaptif terhadap dinamika global.

15 April 2026

Sengketa Benhil, Hinca Pandjaitan Dorong Negara Dahulukan Kepentingan Warga

Sengketa Benhil, Hinca Pandjaitan Dorong Negara Dahulukan Kepentingan Warga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah bijak dan berani untuk menyelesaikan sengketa tanah yang menimpa warga di Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat. Pasalnya, ia meyakini keadilan bagi warga negara harus diutamakan di atas perdebatan hukum yang kaku.

Dede Yusuf Tekankan Komitmen Anggaran dalam Transformasi STPN

Dede Yusuf Tekankan Komitmen Anggaran dalam Transformasi STPN

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyoroti wacana perubahan status Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional untuk menjadi sekolah kedinasan penuh. Hal yang menjadi sorotannya ialah sektor pembiayaan sekolah kedinasan yang selama ini dinilai belum proporsional dan belum berdampak signifikan pada kualitas lulusan.

Taufan Pawe Dorong Sekolah Pertanahan Jadi Ikatan Dinas Penuh

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Taufan Pawe Dorong Sekolah Pertanahan Jadi Ikatan Dinas Penuh

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe mendorong penguatan status Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional menjadi ikatan dinas penuh. Menurutnya, langkah ini bisa menjamin kepastian rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) sekaligus menjawab kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Ia menilai skema tersebut dapat menjadi solusi atas ketidakpastian sistem rekrutmen yang selama ini melibatkan banyak pihak.

HNW Soroti Kesiapan Koper Haji dan Transparansi Pembiayaan Jelang Haji 2026

Industri dan Pembangunan15 April 2026

HNW Soroti Kesiapan Koper Haji dan Transparansi Pembiayaan Jelang Haji 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi berbagai langkah persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M yang disampaikan pemerintah dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Riyono Tekankan Keseimbangan Konservasi dan Ekonomi di Taman Nasional Komodo

Industri dan Pembangunan

Riyono Tekankan Keseimbangan Konservasi dan Ekonomi di Taman Nasional Komodo

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026), membahas pengelolaan wisata alam dan isu kehutanan. Dalam rapat itu, Anggota Komisi IV Riyono menyoroti pembatasan kunjungan di Taman Nasional Komodo yang ditetapkan maksimal 1.000 orang per hari.

BURT DPR Ingatkan Layanan Peserta Jamkestama Harus Sesuai Standar di RS Hermina Palembang

Kesejahteraan Rakyat15 April 2026

Kesejahteraan Rakyat14 April 2026

BURT DPR Ingatkan Layanan Peserta Jamkestama Harus Sesuai Standar di RS Hermina Palembang

PARLEMENTARIA, Palembang - Tim Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua BURT DPR RI Indah Kurniawati meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang dilaksanakan RS Hermina Palembang di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pertemuan dengan jajaran pihak Rumah Sakit Hermina Palembang, dirinya menyampaikan, semakin bertambahnya julah peserta program Jamkestama, maka semakin menuntut layanan kesehatan yang prima.

Hidayat Nur Wahid Soroti Polemik Sumber Dana Haji 2026

Kesejahteraan Rakyat14 April 2026

Hidayat Nur Wahid Soroti Polemik Sumber Dana Haji 2026

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroti potensi ketidaksinkronan sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, khususnya terkait tambahan biaya sebesar Rp1,7 triliun. Menurutnya, ada perbedaan penjelasan antara Menteri dan Wakil Menteri Haji terkait sumber pembiayaan tambahan tersebut.

Keseimbangan Fleksibilitas Usaha dan Perlindungan Pekerja Perlu Jadi Poin Utama RUU Ketenagakerjaan

Politik dan Keamanan14 April 2026

Keseimbangan Fleksibilitas Usaha dan Perlindungan Pekerja Perlu Jadi Poin Utama RUU Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai masukan dari organisasi pengusaha seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bagi RUU Ketenagakerjaan sangat krusial sebagai momentum strategis. Pasalnya, poin utama dari revisi ini bukan sekadar penciptaan lapangan kerja, melainkan kualitas dari lapangan kerja itu sendiri serta jaminan kesejahteraan yang mampu memperkuat daya saing industri nasional.

Anggaran Pendidikan APBN 2026 Tetap Konstitusional