E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Transportasi|PMN|APBN|RAPBN 2027|Pariwisata|KUHP|HAM|Imigrasi|listrik|PLN|SPMB|YTR|PERTAMINA
Jakarta:
Cerah
26°C
Terasa: 32°C
Lembab: 83%
Angin: 3 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Safaruddin Dukung Penambahan Usia Hakim dalam RUU Jabatan Hakim
Safaruddin Dukung Penambahan Usia Hakim dalam RUU Jabatan Hakim
Politik dan Keamanan2 April 2026
Safaruddin Dukung Penambahan Usia Hakim dalam RUU Jabatan Hakim
Politik dan Keamanan
Safaruddin Dukung Penambahan Usia Hakim dalam RUU Jabatan Hakim

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menyatakan dukungannya terhadap wacana penambahan batas usia hakim dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Menurutnya, penyesuaian usia tersebut perlu dipertimbangkan dengan dasar yang kuat, termasuk kondisi kesehatan dan harapan hidup masyarakat.

2 April 2026
RUU Hukum Perdata Internasional Tutup Kekosongan Hukum dan Perkuat Posisi Indonesia di Global
RUU Hukum Perdata Internasional Tutup Kekosongan Hukum dan Perkuat Posisi Indonesia di Global
Politik dan Keamanan2 April 2026
RUU Hukum Perdata Internasional Tutup Kekosongan Hukum dan Perkuat Posisi Indonesia di Global
Politik dan Keamanan
RUU Hukum Perdata Internasional Tutup Kekosongan Hukum dan Perkuat Posisi Indonesia di Global

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa penyusunan RUU HPI merupakan langkah penting untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia, khususnya dalam menangani perkara-perkara yang memiliki unsur lintas negara.

Kecam Serangan ke Pasukan Perdamaian PBB, Rizki Natakusumah: Itu Pelanggaran Berat Hukum Internasional
Kecam Serangan ke Pasukan Perdamaian PBB, Rizki Natakusumah: Itu Pelanggaran Berat Hukum Internasional
Politik dan Keamanan2 April 2026
Kecam Serangan ke Pasukan Perdamaian PBB, Rizki Natakusumah: Itu Pelanggaran Berat Hukum Internasional
Politik dan Keamanan
Kecam Serangan ke Pasukan Perdamaian PBB, Rizki Natakusumah: Itu Pelanggaran Berat Hukum Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengutuk keras serangan yang menyasar tiga prajurit TNI pasukan perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap personel penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan Piagam PBB.

Komisi III Bakal Panggil Kejari Karo dan Komisi Kejaksaan, Terkait Perkara Amsal Sitepu
Komisi III Bakal Panggil Kejari Karo dan Komisi Kejaksaan, Terkait Perkara Amsal Sitepu
Politik dan Keamanan2 April 2026
Komisi III Bakal Panggil Kejari Karo dan Komisi Kejaksaan, Terkait Perkara Amsal Sitepu
Politik dan Keamanan
Komisi III Bakal Panggil Kejari Karo dan Komisi Kejaksaan, Terkait Perkara Amsal Sitepu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyatakan pihaknya akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) beserta Komisi Kejaksaan untuk meminta penjelasan mengenai dinamika yang terjadi dalam penanganan perkara Amsal Christy Sitepu yang belakangan menjadi sorotan publik.

Pengaturan WFH ASN Harus Berbasis Kinerja, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal
Pengaturan WFH ASN Harus Berbasis Kinerja, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal
Politik dan Keamanan2 April 2026
Pengaturan WFH ASN Harus Berbasis Kinerja, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal
Politik dan Keamanan
Pengaturan WFH ASN Harus Berbasis Kinerja, Pastikan Pelayanan Tetap Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan (Aher), mendorong agar kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) diatur secara lebih terukur dan berbasis kinerja. Ia menegaskan, fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Ahmad Basarah Minta Transparansi Pengelolaan Komplek GBK dan Kemayoran
Ahmad Basarah Minta Transparansi Pengelolaan Komplek GBK dan Kemayoran
Politik dan Keamanan2 April 2026
Ahmad Basarah Minta Transparansi Pengelolaan Komplek GBK dan Kemayoran
Politik dan Keamanan
Ahmad Basarah Minta Transparansi Pengelolaan Komplek GBK dan Kemayoran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah meminta agar pengelola kedua komplek tersebut (GBK dan Kemayoran) menyiapkan data lengkap terkait aset yang dikelola dan kontrak yang telah disepakati. Menurutnya kedua aset tersebut merupakan indentitas bangsa Indonesia yang harus tetap terjaga.

Puan Berduka Pasukan Perdamaian RI Gugur, Dorong Tanggung Jawab Internasional
Puan Berduka Pasukan Perdamaian RI Gugur, Dorong Tanggung Jawab Internasional
Politik dan Keamanan1 April 2026
Puan Berduka Pasukan Perdamaian RI Gugur, Dorong Tanggung Jawab Internasional
Politik dan Keamanan
Puan Berduka Pasukan Perdamaian RI Gugur, Dorong Tanggung Jawab Internasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL) imbas serangan Israel.

Cerminkan Rasa Keadilan, Komisi III Apresiasi Putusan Bebas Amsal Sitepu
Cerminkan Rasa Keadilan, Komisi III Apresiasi Putusan Bebas Amsal Sitepu
Politik dan Keamanan1 April 2026
Cerminkan Rasa Keadilan, Komisi III Apresiasi Putusan Bebas Amsal Sitepu
Politik dan Keamanan
Cerminkan Rasa Keadilan, Komisi III Apresiasi Putusan Bebas Amsal Sitepu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri yang membebaskan Amsal Sitepu dari jerat perkara dugaan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut dinilai menjadi perhatian publik karena menyangkut profesi pekerja kreatif yang selama ini kerap menghadapi tantangan dalam proses pengadaan jasa.

Komisi II Soroti Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah
Komisi II Soroti Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah
Politik dan Keamanan1 April 2026
Komisi II Soroti Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah
Politik dan Keamanan
Komisi II Soroti Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Jawa Tengah

PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi II DPR Edi Oloan Pasaribu menyoroti tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah daerah Jawa Tengah adalah penurunan angka kemiskinan. Untuk itu, pentingnya visi besar dan strategi konkret dari setiap kepala daerah untuk mengatasi persoalan tersebut melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan penguatan aktivitas ekonomi lokal.

BKSAP Akan Angkat Persoalan Gugurnya TNI di Misi UNIFIL ke Forum Parlemen Dunia
BKSAP Akan Angkat Persoalan Gugurnya TNI di Misi UNIFIL ke Forum Parlemen Dunia
Politik dan Keamanan1 April 2026
BKSAP Akan Angkat Persoalan Gugurnya TNI di Misi UNIFIL ke Forum Parlemen Dunia
Politik dan Keamanan
BKSAP Akan Angkat Persoalan Gugurnya TNI di Misi UNIFIL ke Forum Parlemen Dunia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan duka cita mendalam sekaligus mengecam keras tindakan yang menyebabkan gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta dua lainnya yang mengalami luka berat dalam menjalankan misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada 30 Maret 2026 di wilayah Lebanon Selatan.

Aziz Subekti Soroti Ketimpangan Anggaran dan Capaian Kinerja Program
Aziz Subekti Soroti Ketimpangan Anggaran dan Capaian Kinerja Program
Politik dan Keamanan1 April 2026
Aziz Subekti Soroti Ketimpangan Anggaran dan Capaian Kinerja Program
Politik dan Keamanan
Aziz Subekti Soroti Ketimpangan Anggaran dan Capaian Kinerja Program

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran dan capaian kinerja program pertanahan yang dipaparkan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dalam rapat bersama Komisi II DPR. Salah satunya terkait adanya ketidaksinkronan antara besaran anggaran dengan output yang dihasilkan.

Antisipasi PHK, Mardani Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai
Antisipasi PHK, Mardani Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai
Politik dan Keamanan1 April 2026
Antisipasi PHK, Mardani Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai
Politik dan Keamanan
Antisipasi PHK, Mardani Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai

PARLEMENTARIA, Jakarta — Sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) dilaporkan mulai berancang-ancang untuk tidak memperpanjang kontrak kerja PPPK. Alasan klasiknya? Benturan regulasi dan kantong daerah yang kempis. Banyak Pemda yang kini “angkat tangan” dalam mempertahankan tenaga PPPK. Mereka berdalih pada regulasi yang melarang alokasi belanja pegawai melampaui angka 30 persen dari APBD.

Sebelumnya66 / 339Halaman 66 dari 339Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(930)
  • Industri dan Pembangunan(3333)
  • Isu Lainnya(1022)
  • Kesejahteraan Rakyat(3325)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4057)
  • Populer(417)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

2 April 2026
2 April 2026
2 April 2026
2 April 2026
2 April 2026
1 April 2026
1 April 2026
1 April 2026
1 April 2026
1 April 2026
1 April 2026
E-Media DPR RI – Berita Resmi, Informasi Publik, dan Kegiatan Parlemen Indonesia
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Transportasi|PMN|APBN|RAPBN 2027|Pariwisata|KUHP|HAM|Imigrasi|listrik|PLN|SPMB|YTR|PERTAMINA
Jakarta:
Cerah
26°C
Terasa: 32°C
Lembab: 83%
Angin: 3 km/h