Ahmad Basarah Minta Transparansi Pengelolaan Komplek GBK dan Kemayoran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah meminta agar pengelola kedua komplek tersebut (GBK dan Kemayoran) menyiapkan data lengkap terkait aset yang dikelola dan kontrak yang telah disepakati. Menurutnya kedua aset tersebut merupakan indentitas bangsa Indonesia yang harus tetap terjaga.

“Kita tahu kedua aset ini merupakan kebanggaan nasional yang seharusnya menjadi pusat peradaban bangsa kita, terutama GBK yang mengambil nama besar sang proklamator untuk difokuskan sebagai komplek olahrag nasional,” imbuhnya saat rapat Panja GBK dan Kemayoran dengan Indef, LP3ES dan IAP di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Rabu (1/4/2026).

Ia juga menegaskan pentingnya menyajikan informasi mengenai pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan kompleks tersebut guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Lebih lanjut Anggota Komisi XIII DPR RI Bias Layar menyoroti beberapa aspek yang menjadi perhatian utama, seperti jumlah aset yang dikelola, status kepemilikan tanah, serta strategi pengembangan yang akan dilakukan ke depan.

“Terutama di Kemayoran itu bursa mobil dan apartemen sangat kelihatan lusuh tidak diperbaiki sebagaimana mestinya, kemudian rusun juga sudah sangat kumuh," tuturnya.

Ia menegaskan dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan kedua kompleks tersebut dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan negara.

“Sisi baiknya sudah banyak sekolah-sekolah internasional yang berada dikemayoran, namun jalan-jalan yang ada sudah banyak yang rusak, disisi lain dengan banyaknya bangunan yang terlihat kumuh juga akan berdampak pada pandangan investor nantinya,” sebutnya. (tn/aha)