•

Berita Korpolkam

Telusuri semua artikel berita korpolkam

Komisi II Kawal Persoalan Lahan di Batam Guna Percepat Program Astacita

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Komisi II Kawal Persoalan Lahan di Batam Guna Percepat Program Astacita

PARLEMENTARIA, Batam – Komisi II DPR RI menyoroti implementasi berbagai Program Astacita yang mengalami sejumlah hambatan meskipun telah berjalan, khususnya di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, salah satu kendala terbesar adalah persoalan lahan yang sering menghambat pelaksanaan program meskipun anggaran telah tersedia.

9 Juli 2026

BKSAP Perkuat Diplomasi Parlemen, Dukung Surabaya Go International

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Perkuat Diplomasi Parlemen, Dukung Surabaya Go International

PARLEMENTARIA, Surabaya - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan diplomasi parlemen harus mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. Karena itu, ia menegaskan, diplomasi tidak hanya berfungsi mendukung politik luar negeri Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat kerja sama internasional yang berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi dan daya saing daerah, termasuk Kota Surabaya.

Melalui Diplomasi Parlemen, BKSAP-Pemkot Malang Perkuat Kerja Sama Dukung Ketahanan Pangan

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Melalui Diplomasi Parlemen, BKSAP-Pemkot Malang Perkuat Kerja Sama Dukung Ketahanan Pangan

PARLEMENTARIA, Malang - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI terus memperkuat diplomasi parlemen yang melibatkan pemerintah daerah sebagai upaya membuka peluang kerja sama internasional yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu fokus yang didorong adalah penguatan sektor pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Jadi Daerah Khusus, Posisi BP Batam dan Pemkot Batam Perlu Diperkuat

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Jadi Daerah Khusus, Posisi BP Batam dan Pemkot Batam Perlu Diperkuat

PARLEMENTARIA, Batam — Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menilai posisi BP Batam dan Pemerintah Kota Batam perlu diperkuat sebagai bagian dari daerah khusus di Indonesia. Karena itu, Batam membutuhkan kepastian regulasi sekaligus dukungan kebijakan agar mampu berkembang secara optimal.

Tidak Hanya di Level Makro, Capaian Pembangunan di Banten Harus Terasa Hingga Mikro

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Tidak Hanya di Level Makro, Capaian Pembangunan di Banten Harus Terasa Hingga Mikro

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian indikator makro, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II ke Serang, Banten, Rabu (8/7/2026).

Komisi III Dukung Usut Tuntas Korupsi Batu Bara, Polri Harus Berpegang Prinsip PRESISI

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III Dukung Usut Tuntas Korupsi Batu Bara, Polri Harus Berpegang Prinsip PRESISI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan apresiasi sekaligus dukungannya kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Mabes Polri yang tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi di sektor batu bara. Langkah tersebut merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Yan Permenas Mandenas Dorong Sinergi Kanwil Kemenkum dan Pemda Demi Hadirkan Regulasi Berkualitas

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Yan Permenas Mandenas Dorong Sinergi Kanwil Kemenkum dan Pemda Demi Hadirkan Regulasi Berkualitas

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas mendorong penguatan sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan pemerintah daerah guna memastikan setiap regulasi yang diterbitkan selaras dengan sistem hukum nasional serta mampu memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Inovasi Pendanaan Daerah Kerap Terbentur Regulasi, Komisi II: Harus Lebih Dilonggarkan!

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Inovasi Pendanaan Daerah Kerap Terbentur Regulasi, Komisi II: Harus Lebih Dilonggarkan!

PARLEMENTARIA, Bandung - Jeratan hukum dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai menjadi aspek yang mengkhawatirkan bagi Pemerintah Daerah dalam berinovasi. Di sisi lain, meskipun memiliki ruang untuk menggunakan pembiayaan alternatif, birokrat di daerah kerap enggan mengeksekusinya karena ketiadaan payung hukum yang tegas.

BKSAP Dorong Malang Perkuat Diplomasi Sister City: Pendidikan, Wisata dan Ekonomi

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

BKSAP Dorong Malang Perkuat Diplomasi Sister City: Pendidikan, Wisata dan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Malang — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong Kota Malang memperkuat kerja sama internasional melalui skema Sister City sebagai upaya membuka lebih banyak peluang di bidang pendidikan, pariwisata, budaya, hingga ekonomi kreatif yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Kepastian Lahan Jadi Kunci Ketahanan Pangan Nasional

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kepastian Lahan Jadi Kunci Ketahanan Pangan Nasional

PARLEMENTARIA, Serang – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menilai kepastian hukum atas lahan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan nasional. Menurutnya, berbagai agenda pembangunan, khususnya di sektor pangan, tidak dapat berjalan optimal apabila persoalan pertanahan belum terselesaikan.

Dualisme Organisasi Tata Kelola Air Munculkan Kerancuan Mandat dalam Pembahasan RUU PAMS

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Dualisme Organisasi Tata Kelola Air Munculkan Kerancuan Mandat dalam Pembahasan RUU PAMS

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mulyadi mempertanyakan kejelasan struktur kelembagaan antara Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) dan Forum Komunikasi Pengelola Air Limbah Domestik (Forkalim). Struktur kedua lembaga tersebut dinilai berpotensi tumpang tindih dalam bagan organisasi yang dipaparkan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2026).

Martin Manurung Usul Skema Water Fund agar RUU Air Minum Tak Bebani APBN

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Martin Manurung Usul Skema Water Fund agar RUU Air Minum Tak Bebani APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung mengusulkan skema pembiayaan alternatif berupa water fund (dana khusus sektor air) untuk mendukung implementasi RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi. Langkah ini dinilai penting agar kebijakan baru, termasuk rencana pembentukan badan regulator, tidak semata-mata membebani APBN maupun APBD yang memiliki keterbatasan fiskal.